Page 54 - MAJALAH 83
P. 54

Kegiatan-kegiatan Tim Kunker komisi IV-Banten
            sesuai yakni 15 kilogram, namun saat       segera diselesaikan.      Jayabaya  menegaskan,  di  areal  yang
            ini    masalahnya    biaya  pendamping   “Konflik  wilayah  hutan  ini  ha-  masuk  dalam  rencana  perluasan  la-
            dari titik distribusi hingga ke RTS. Tapi   rus  segera  diselesaikan,  karena  kami   han saat ini terdapat sekitar 176 unit
            mudah-mudahan hal ini dapat disele-  khawatir  justru  hal  itu  akan  menjadi   lembaga pendidikan, 312 unit sarana
            saikan dengan baik,” ujarnya.     beban apabila nanti disetujui peruba-  keagamaan, 21 unit sarana kesehatan
                “Kalau  untuk  lahan,  kami  sudah   han dari Rancangan Undang-undang   dan 44 unit sarana pemerintahan yang
            sepakat  kalau  lahan  pertanian  akan   yang saat ini dibahas di DPR dan im-  berada  di  1.180,50  hektare  kawasan
            kami pertahankan termasuk lahan-la-  plikasinya  malah  bersinggungan  de-  permukiman.  Sedangkan  kawasan
            han  abadi,  lahan  yang  tidak  bertuan   ngan hukum,” kata Wakil Ketua Komi-  pertanian berupa kebun, ladang, dan
            dan itu akan kami tertibkan agar bisa   si IV Herman Khaeron seusai bertemu   sawah, sekitar 11.015.50 hektare.
            dikelola  oleh  masyarakat  dan  bertu-  dengan Bupati Lebak M Jayabaya saat   “Masalah degradasi ini memang
            an,” terangnya.                   melakukan kunjungan kerja Komisi IV   saata ini menjadi perhatian serius se-
                Menyikapi pernyataan Komisi IV   ke Banten, Selasa (26/4).       bab  angkanya  sangat  tinggi  dan  hal
            DPR dan Wagub Banten, Kepala Bulog    Pada pertemuan tersebut Bupati   itu  tentunya  juga  akan  berpengaruh
            Divisi  Regional  DKI-Banten  Marwan   Lebak  M  Jayabaya  mengungkapkan   terhadap  upaya  produktivitas  perta-
            Lintang  menyatakan  akan  berkomit-  pihaknya menolak rencana perluasan   nian.  Sementara  masyarakat  Lebak
            men  pemenuhan  beras  raskin  dari   taman konservasi tersebut. Hal ini di-  yang  saat  ini  masih  dalam  kategori
            surplus  produksi  beras  lokal.  Selain   karenakan rencana perluasan TNGHS   tertinggal, jangan sampai hal ini men-
            itu, untuk kemasan beras yang sebe-  yang awalnya seluas 40 ribu hektare   jadi  penyebab  lagi,  karena  saat  ini
            lumnya  diberikan  dengan  menggu-  menjadi  113  ribu  ribu  hektare  justru   produktivitas  pertanian  di  Lebak  su-
            nakan  kantong  plastik,  segera  akan   akan  meningkatkan  angka  kemiski-  dah  semakin  membaik.  Bahkan  sur-
            diperbaiki dengan repackging dengan   nan  daerah  Lebak.  Alasannya,  akibat   plus,  nah  oleh  karena  itu  kita  minta
            ukuran 15 kilogram.               rencana tersebut, banyak masyarakat   harus  dijaga  fungsi  lahan  pertanian
                “Ini stok beras impor terakhir un-  yang akan kehilangan mata pencarian,   agar jangan sampai terjadi alih fungsi
            tuk raskin dan mulai bulan ini sudah   tempat  tinggal  ataupun  kehilangan   di  luar  pertanian  dalam  upaya  men-
            distop.  Sedangkan  untuk  kemasan   berbagai sarana dan prasarana untuk   jaga ketahanan pangan,” ujarnya.
            akan kami perbaiki segera,” tukasnya.  kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi,   Sementara,  anggota  Komisi  IV
                                              dan sebagainya yang sebelumnya su-  dari FPD M Jafar Hafsah mengatakan,
            Komisi IV Minta Konflik           dah ada.                           persoalan  perluasan  TNGHS  sebena-
            Perluasan Lahan TNGHS                 Selanjutnya,  Jayabaya  menam-  rnya harus dilihat dari akar permasala-
            Segera Diselesaikan               bahkan,  rencana  perluasan  TNGHS   han  utamanya.  Menurutnya,  apakah
                                              tentu  akan  menimbulkan  konsekue-  hutan  tersebut  memang  luasnya  su-
                Komisi  IV  DPR  meminta  konflik   nsi buruk bagi masyarakat setempat.   dah  semestinya  seperti  yang  masuk
            perluasan lahan Taman Nasional Gu-  Bahkan,  tidak  menutup  kemungki-  dalam  rencana  perluasan  dan  sudah
            nung  Halimun-Salak  (TNGHS)  bisa   nan  akan  menjadi  sumber  konflik.   telanjur ada kegiatan masyarakat, se-







                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 83 TH. XLI, 2011 |
     | PARLEMENTARIA |  Edisi 83 TH. XLI, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 83 TH. XLI, 2011 |
                                                                                                    TH. XLI, 201 |
                                                                                        ARIA |
                                                                              |
                                                                                              Edisi 83
                                                                                                             1
                                                                                ARLEMENT
                                                                               P
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59