Page 50 - MAJALAH 83

dari perubahan UU Penyiaran saat
ini yaitu mengenai penguatan peran
KPID yang masih dianggap lemah dan
tidak dapat bekerja maksimal. “KPID
hanya bisa menegur tapi tidak mem-
berikan sanksi dan teguran itu juga
tidak bisa didengar oleh lembaga
penyiaran,”paparnya.
Menurutnya, Persoalan KPID nanti
akan dibahas di dalam perubahan UU
Penyiaran menyangkut juga persoa-
lan perijinan siaran. “Semua harus ada
kewenangan, itu juga harus diberikan
kekuasaan untuk KPID,”jelasnya.
Pada kesempatan itu, dia me-
ngatakan, segala bahan masukan
dalam meningkatkan kualitas infor- hileud.com/internet
masi dan kegiatan lainnya agar di-
serahkan kepada DPR untuk dibahas
secara nasional di Jakarta. Pembangunan infrastruktur di Papua Barat
Dia menambahkan, selaku rakyat an setempat, selain itu masih adanya pakan suatu potensi dan memiliki
Indonesia harus menyadari bahwa daerah terisolir karena minimnya in- opportunity yang lebih baik, dengan
tradisi budaya daerah merupakan frastruktur. potensi sumber daya alam yang dimi-
aset yang berharga dalam rangka Ketua Tim Komisi I DPR RI Hayo- liki, papua barat harus di managemen
menjaga stabilitas Negara Kesatuan no Isman (F-PD) mengatakan, kedata- dengan baik, melalui visi yang jelas,
Republik Indonesia (NKRI). Karena ngan Tim Komisi I ke Provinsi Papua membangun sistem yang baik, dan
itu, pemerintah pusat mestinya ikut Barat dalam rangka mencari masukan sumber daya manusia yang mendu-
memberikan perhatian sepenuhnya dan melihat secara langsung kondisi kung managemen.,” tegas politikus
dalam meningkatkan pengembangan riil pembangunan dan kendala yang Dapil Papua itu.
kegiatan informasi dan komunikasi di dihadapi pada daerah itu. “Komisi I Dengan kekayaan sumber daya
daerah-daerah, khususnya di Sumbar. datang menyerap aspirasi masyarakat alam dan potensinya menyumbang
Dia mengharapkan, terdapat untuk pembangunan wilayah Papua,” lebih dari 30 persen, namun yang ter-
keseimbangan didalam masyarakat katanya dengan antusias. jadi, Terang Yoris, indeks pembangu-
maupun industri penyiaran. Artinya, Anggota Komisi I Yorrys Raweyai nan manusia 10 tahun terakhir berada
masyarakat harus menikmati siaran (F-PG) mengungkapkan pengelolaan diurutan 33 dari 33 provinsi. “Yang
dengan baik, sehat dan murah, tetapi dan pemanfaatan hasil kekayaan alam harus segera ditangani adalah penya-
industri pertelevisian tidak boleh di- Provinsi Papua belum digunakan se- kit TBC, penyakit malaria, angka ke-
pegang hanya satu orang saja. cara optimal untuk meningkatkan matian ibu dan anak-anak,”jelasnya.
Tim Kunker Komisi I DPR di- taraf hidup masyarakat asli, sehingga Sementara Saat Kunjungan Kerja
pimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Tub- mengakibatkan terjadinya kesenja- Komisi I DPR ke Banten, Komisi I DPR
agus Hasanuddin didampingi oleh 15 ngan antara Provinsi Papua dan dae- mendukung penuh peningkatan in-
orang anggota DPR, tim mengunjungi rah lain, serta pengabaian hak-hak dustri pertahanan dalam negeri guna
Sumbar pada tanggal 11-12 April dasar penduduk asli Papua. memenuhi kebutuhan Alutsista TNI
dalam rangka fungsi pengawasan de- Yorrys Raweyai mengajak selu- dan Polri. Melalui cara ini, diharapkan
wan dan menerima masukan terhadap ruh masyarakat Papua untuk bangkit dapat mengurangi angka pengang-
perubahan UU Penyiaran. melaksanakan secara konsisten Un- guran dan meningkatkan perekono-
dang-Undang Nomor 21 Tahun Ta- mian local setempat.
Percepatan Infrastruktur hun 2001 tentang Otonomi Khusus Ketua Tim Komisi I DPR RI Eng-
Kunjungan Kerja Komisi I DPR ke Provinsi Papua, serta mengajak selu- gartiasto Lukita (F-PG) mengatakan,
Wilayah Papua Barat menilai masih ruh elemen bekerja bersama mem- kedatangan Tim Komisi I ke provinsi
minimnya pembangunan sarana dan bangun Wilayah Papua. “Kita semua Banten dalam rangka mencari masu-
prasarana infrastruktur di daerah Pa- harus berkomitmen menuju masa de- kan apa adanya, bukan untuk men-
pua Barat yang menyebabkan kurang pan bangsa Indonesia melalui pem- cari-cari persoalan. “Kami datang un-
berkembangnya sector perekonomi- bangunan papua. Papua barat meru- tuk mengetahui kebutuhan riil yang

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 | 1
TH. XLI, 201 |
ARIA |
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 |
|
1

Edisi 83
ARLEMENT
P