Page 52 - MAJALAH 83

pemerintah pusat un-
tuk mengelola lahan
di Batam. BPN sebel-
umnya mengira pihak
Otorita Batam sudah
mendapat rekomen-
dasi dari Menteri Ke-
hutanan mengenai alih
fungsi hutan lindung
atau jalur hijau menjadi
lahan komersil.
“Kalau masyarakat
mau protes seharusnya
ke Otorita Batam. Kare-
na yang menjual tanah
ke pengusaha adalah
Otorita Batam,” kata Is-
man Hadi memberi sa-
ran. Kepada Tim Komisi
Tim Kunker Komisi II saat melakukan pertemuan di Kantor BPN Batam
II DPR Isman Hadi ber-
harap, Komisi II bisa menjembatani Estate Indonesia (REI) Batam, Mulia Mulia mempertanyakan. Wakil Ketua
persoalan ini ke menteri terkait. Pamadi, mengaku terkejut mendengar Kadin Kepri ini menambahkan, pada
Anggota Komisi II DPR Budiman informasi ini. Mulia mengungkapkan, 14 Agustus 2010 lalu, saat dirinya
Sudjatmiko (F-PDIP) berjanji akan pada akhir tahun 2010 lalu, BPN Ba- masih menjabat sebagai Ketua REI Ba-
membicarakan dengan BPN pusat tam mengeluarkan pernyataan bahwa tam, sudah pernah Rapat Koordinasi
saat rapat dengar Komisi II nanti. “Kita sertifikat yang sudah dikeluarkan BPN dengan Menko Ekuin dan beberapa
akan menyampaikan persoalan ini ke sudah sah. “Loh, kok sekarang disebut instansi terkait. Dalam pertemuan itu,
Badan Pertanahan Nasional Pusat,” masih ada 17.000 yang bermasalah. pihak BPN menyatakan bahwa status
kata Budiman. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan lahan yang sudah dikeluarkan sertifi-
Sementara itu, mantan Ketua Real dengan pernyataan sebelumnya,” kata katnya oleh BPN itu sudah legal.
Saat dikonfirmasi wartawan me-
ngenai hal ini kepala BPN Batam Is-
man Hadi mengatakan dirinya tidak
mengatakan 17.000 rumah itu ille-
gal. “Saya tidak bilang 17 ribu rumah
di Batam ilegal,” kata Isman Hadi
menjelaskan.
Menurutnya, komisi II DPR RI
memang menanyakan soal sertifikat
yang sebelumnya tak bisa diagunkan,
karena masih ada persoalan alihfungsi
hutan lindung atau lahan hijau yang
belum ada rekomendasinya dari Men-
teri Kehutanan.
“Masyarakat tidak perlu resah,
karena memang saat ini sudah tak
ada masalah lagi. Ini sebagai klarifi-
kasi berita yang menyebutkan 17 ribu
rumah di Batam ilegal,” kata Isman
Hadi.
Ia juga menyebutkan, saat ini,
proses penerbitan sertifikat berjalan
seperti biasa dan sertifikat rumah juga
bisa diagunkan.*
Tim Kunker Komisi II Ke Batam

| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 |

TH. XLI, 201 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 |
ARIA |
|
ARLEMENT
1
Edisi 83
P