Page 51 - MAJALAH 83

KUNJUNGAN KERJA

alutsista produksi Pindad dan BUM-
NIS lainnya harus diprioritaskan dari-
pada barang produk luar negeri. “le-
bih baik kita gunakan produk dalam
negeri yang suku cadangnya terjamin,
ketimbang produk impor yang jika
ada masalah dengan cuku cadang
dan amunisi, senjata itu tidak bisa di-
gunakan lagi,” ujarnya menjelaskan.
Danrem 064/Maulana Yusuf, Kol.
Inf. Djoko Warsito mengungkapkan
kondisi alutsista yang dimiliki prajurit
di wilayah Korem 064/MY memang
masih belum memadai, bahkan seba-
gian sudah ada yang berumur 20 ta-
hun lebih, contohnya peralatan Radar
yang dimiliki Sat Radar 211 Tanjung-
Tim Kunker Komisi I ketika melakukan pertemuan di Papua kait sudah berusia 26 tahun.
diperlukan prajurit di lapangan, me- nisi produksi BUMNIS, hal ini untuk Ketua Tim Komisi I DPR Enggar-
liputi alat utama sistem persenjataan mendorong kemandirian bangsa dan tiasto kembali menegaskan Komisi
(alutsista), kesejahteraan prajurit, dan mengurangi ketergantungan terha- I DPR mendukung peningkatan dan
masalah perumahan,” ucapnya saat dap produk luar negeri,” ujarnya. pengadaan alutsista untuk kebutu-
membuka pertemuan. Mirwan menjelaskan DPR dan han TNI. ”Kita sangat mendukung
Sementara anggota Komisi I pemerintah sudah menyepakati Ren- pe-ngadaan alutsista ini karena kita
yang juga Wakil Ketua Badan Angga- stra Alutsista tahun 2014 dengan ang- ingin mempunyai TNI yang kuat dan
ran DPR RI, Mirwan Amir (F-PD) me- garan sebesar 54 triliyun rupiah di luar dibanggakan, karena pertaruhan
ngatakan, Kualitas alutsista produksi anggaran rutin TNI. “Tahun 2011 ini adalah keutuhan NKRI,” tegasnya. Un-
Badan Usaha Milik Negara Industri saja kita anggarkan 11 triliyun rupiah tuk itu Enggar mengatakan, Komisi I
Strategis (BUMNIS) seperti PT. Pindad, untuk alutsista,” tambahnya. perlu data kebutuhan minimal dan
PT. PAL, dan PT. LEN, kualitasnya tidak Hal senada diungkapkan anggota mendesak seperti alutsista, alkom, ke-
kalah dengan produk luar negeri. Komisi I, Ahmed Zaki Iskandar Zulkar- sehatan, kendaraan, dan amunisi yang
“Komisi I mendesak agar TNI nain (F-PG), Anggota DPR dari daerah akan diusahakan untuk bisa dipenuhi
mau menggunakan senjata dan amu- pemilihan Banten ini mengatakan, dalam APBN P 2011. (si)
Komisi II DPR Temukan

17 Ribu Rumah di Batam Liar

Komisi II DPR menemukan sebanyak 17.000 rumah di pulau Batam Kepulauan Riau, berdiri di
atas lahan hutan milik negara.

al tersebut terungkap saat ada dari menteri kehutanan. Rumah- Sudah tahu lahan hijau kok dikeluar-
anggota Komisi II DPR RI rumah itu tersebar di berbagai wilayah kan juga sertifikatnya?” tanya anggota
Hberkunjung ke kantor Badan di Batam. Namun Isman Hadi tidak Komisi II DPR, Nurul Arifin (F-PG) ke-
Pertanahan Nasional (BPN) Batam menyebutkan secara rinci dikawasan pada Isman Hadi.
(13/4). mana saja rumah bermasalah itu. Isman Hadi menjelaskan, sertifi-
Menurut Kepala Kantor BPN Ba- Mengetahui fakta tersebut, se- kat bisa diproses BPN karena sudah
tam, Isman Hadi, hal ini terjadi karena jumlah anggota Komisi II DPR terke- ada reko rekomendasi dari Otorita
persetujuan alih fungsi hutan yang jut. “Kenapa BPN keluarkan sertifikat Batam (sekarang BP Batam), selaku
ditempati 17.000 rumah itu belum kalau status lahannya belum jelas. badan yang diberikan otoritas oleh

| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 |
TH. XLI, 201 |
ARIA |
|
Edisi 83
1
ARLEMENT
P