Page 19 - MAJALAH 133
P. 19
branding Wonderful Indonesia ke devisa sebesar Rp 172 triliun. Malaysia dan Thailand. Pariwisata
posisi 47 di World Economic Forum Sementara, wisatawan nusantara harus menjadi penghasil devisa utama
(WEF) dalam Competitiveness Index. (wisnus) diprediksi akan diraup sebesar bagi bangsa Indonesia,” tegas Menpar.
Peringkat ini mengalahkan Malaysia, 260 juta perjalanan dengan uang yang Sebagai salah satu langkah per-
yang hanya bertengger di peringkat dibelanjakan sebesar Rp 223,6 triliun. ce patan akselerasi bidang pariwisata
96. Ditargetkan juga, kontribusi pariwisata adalah dalam pengembangan se pu-
Dari berbagai International Award terhadap PDB nasional akan meningkat luh destinasi wisata prio ri tas dengan
yang diterima Indonesia itu, Menpar menjadi 5 persen, dan jumlah lapangan meng gunakan pen de katan konsep single
yakin hal itu akan menaikkan level kerja yang diciptakan menjadi 11,7 juta destination single management.
image Wonderful Indonesia. Apalagi tenaga kerja. Pembentukan Badan Otoritas ini sebagai
dikeluarkan oleh lembaga yang Menpar menjelaskan, sektor terobosan re gu lasi dalam mempercepat
kredibel, standar internasional, dan pariwisata tahun 2019 harus dapat ke na ikan kunjungan wisman, ka-
punya reputasi panjang. Namun, memberikan kontribusi pada PDB rena dari pengalaman selama
penghargaan ini bukan berarti Nasional sebesar 8 persen, devisa yang ini sistem pengelolaan single des-
menjadikan Kemenpar berpuas diri. dihasilkan sebesar Rp 240 triliun, dan tination dengan multy ma na-
gement menjadi penghambat terhadap
peningkatan wisman ke obyek wisata.
“Dalam waktu dekat ini akan lahir
Badan Otorita Toba, kemudian
diikuti Badan Otorita Borobudur
bisa mencakup Sangiran, Karimun
Jawa, Dieng dan Joglo Semar.
Dalam struktur badan tersebut
sebagai Dewan Pengarah Menko
Maritim, Ketua Harian Menpar dengan
anggota menteri-menteri terkait
termasuk Menpar,” jelas Menpar.
M e npar menambahkan,
pembangungan 10 destinasi wisata
prioritas, meliputi Borobudur,
Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-
Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu,
Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung,
Morotai, dan Tanjung Kelayang,
Foto: Dok Parle
Menteri Pariwisata RI Arief Yahya
M e nt eri P a riwisata RI Arief Y a h y a merupakan terobosan dalam
mengembangkan destinasi yang
“Ini masih pembukaan, masih akan menciptakan lapangan kerja di bidang memiliki daya saing global tinggi.
ketemu di bab lanjutan. Yang membuat pariwisata sebanyak 13 juta orang. Pembangunan 10 destinasi prioritas
kami yakin adalah potensi nature Sementara target kunjungan wisman ini merupakan percepatan akselerasi
dan culture kita lebih banyak. Atraksi sebanyak 20 juta kunjungan dan dalam mencapai target 20 juta tahun
destinasi kita lebih berbobot. Tinggal pergerakan wisnus sebanyak 275 juta, 2019, dengan harapan 10 destinasi
manajemen destinasi, infrastruktur, serta indeks daya saing pariwisata prioritas ini diperoleh 8,5 juta wisman.
information and communications Indonesia berada di ranking 30 dunia. Terobosan lain yang dilakukan
technology, sustainable development, “Target pertumbuhan pariwisata pemerintah untuk meningkatkan
kebersihan dan kesehatan, keamanan tahun ini sebesar 20 persen, berarti kunjungan wisman adalah dengan
dan keselamatan, connectivity, dan empat kali lipat dari pertumbuhan memperbanyak pemberian Bebas Visa
beberapa poin yang harus dikebut,” perekonomian nasional sehingga Kunjungan (BVK) yang rencananya
papar Menpar. percepatan akselerasi harus dilakukan akan ditingkatkan menjadi 174 negara,
dengan pendekatan great spirit, dari sebelumnya 90 negara (Perpres
PENGHASIL DEVISA UTAMA grand strategy yakni bagaimana No.104 Tahun 2015). Dengan kebijakan
Pemerintah menargetkan jumlah mendapatkan hasil yang luar biasa BVK ini diproyeksikan tahun ini akan
kunjungan wisatawan mancanegara dengan cara yang tidak biasa. Kita meningkatkan 1 juta wisman dengan
(wisman) pada tahun 2016 sebesar harus bangun spirit bahwa pariwisata devisa sebesar US$ 1 miliar.
12 juta perjalanan, dengan proyeksi Indonesia bisa mengalahkan pariwisata (sf)
PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016 l 19