Page 30 - MAJALAH 133
P. 30

PENGAWASAN







            ANGGARAN



            BELUM TURUN,



            SERAPAN                                                                                                    Foto: Jaka/Oji  Foto: Jaka/Oji



            DIPERCEPAT?











                                                                                Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid

                    emerintah sudah men-      dengan menggelar tender proyek.      “Pertanyaannya apakah di
                    canangkan serapan anggaran   Ketika DIPA sudah turun pada 1 Januari,   bulan Januari, pemerintah sudah
                    2016 dipercepat sejak awal   maka semua pemenang tender bisa   sanggup mengolek penerimaan untuk
            P tahun. Penyerapan anggaran      segera melaksanakan pekerjaannya   membiayai belanja. Kalau ternyata
            tahun ini diupayakan lebih baik   sekaligus meminta anggarannya      penerimaan di bulan Januari belum
            daripada 2015. Pertumbuhan ekonomi   ke Kementerian Keuangan. Inilah   ada, apa yang mau dibelanjakan.
            yang terus meningkat menjadi dampak   pengertian serapan yang dipercepat.   Pemerintah boleh bilang mau cepat,
            ikutan. Namun, anggaran belum turun   Tapi, Januari ini anggaran belum turun.    tapi kalau enggak ada uangnya
            di awal tahun.                                                       bagaimana?” ucap politisi PKB ini.
               Badan Anggaran (Banggar) DPR                                        Pada 2015, penerimaan pajak
            RI sudah menyelesaikan tugasnya                                      yang menjadi sumber pendanaan
            membahas APBN 2016 pada Oktober                                      program kerja pemerintah, mencapai
            tahun lalu. Dan pemerintah pun                                       84 persen. Pada 2016 ini, penerimaan
            menyambutnya dengan menggelar              Percepatan serapan        pajak ditargetkan jauh lebih baik
            berbagai tender proyek di awal                                       dengan memberi insentif kepada para
            tahun. Presiden Joko Widodo bahkan          di awal tahun tak        petugas pajak. Harapannya, semua
            menyempatkan hadir saat Kementerian       efektif bila saat yang     program kerja pemerintah terutama
            Pekerjaan Umum dan Perumahan                sama pemerintah          pembangunan infrastruktur bisa
            Rakyat (PUPR) menandatangani 1.026                                   segera terealisasi. Penerimaan pajak
            paket pekerjaan infrastruktur senilai       tak menyiapkan           menjadi tumpuan pemerintah.
            Rp26 triliun. Serapan pun dikebut.        anggarannya. Tender-         Dikatakan Jazil, penerimaan pajak
               Presiden Jokowi ingin mening-           tender pada bulan         tahun 2015 tidak menggembirakan.
            galkan pola lama dengan memindahkan                                  Pertumbuhan ekonomi yang dipatok
            tradisi tender proyek di bulan Maret,      Desember 2015 tak         5,7 juga meleset, hanya mencapai
            Juni, atau Juli ke Januari. Pola yang      berjalan efektif. Ini     4,7. Banyak faktor, memang, yang
            sesungguhnya disambut baik.             percepatan serapan yang      melatarinya. Salah satunya adalah
            Parlementaria menemui Wakil Ketua                                    faktor global. “Ini bagian dari evaluasi
            Banggar DPR Jazilul Fawaid di ruang          tidak realistis.        pemerintah. Tahun 2015 pertumbuhan
            kerjanya pertengahan Januari lalu                                    ekonomi tidak sesuai target yang
            untuk dimintai pandangannya.                                         disepakati di nota keuangan. Oleh
               Menurut Jazil, idealnya percepatan                                sebab itu di 2016 pemerintah mematok
            serapan sudah dimulai pada Desember                                  pertumbuhan ekonomi hampir sama



           30   l  PARLEMENTARIA  z  EDISI 133 TH. XLVI - 2016
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35