Page 32 - MAJALAH 133

LEGISLASI

Kualitas Kinerja Legislasi 2015:

DARI KETIDAKPATUHAN TERHADAP

SYARAT PROSEDUR HINGGA

ABSENNYA POLITIK LEGISLASI

ada 2015 lalu, Agustus 2015 menyampaikannya kepada DPR dan Presiden.
DPR dan Presiden Jelas sudah alasan mengapa kinerja Prolegnas khususnya
han ya mampu prioritas tahunan keteteran. Syarat untuk sebuah RUU
P menghasilkan satu diprioritaskan tidak konsekuen dipenuhi sejak awal. Bahkan
RUU (yaitu RUU Penjaminan), yang terjadi adalah kelambanan.
di luar (pengesahan) jenis
RUU kumulatif terbuka (2) Jadwal Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan
(seperti penetapan Perppu, yang Telat dan Tidak Konsisten
APBN, dan pengesahan Imbas dari konteks politik perseteruan KMP dan KIH
perjanjian internasional). turut mengakibatkan penyusunan Prolegnas (2015-2019
Lantas, bagaimana dengan dan Prioritas 2015) baru selesai di awal Februari 2015.
situasi kinerja legislasi Pengalaman dari DPR periode 2004-2009 dan 2009-2014
yang terkait dengan terutama ketika menetapkan Prolegnas lima tahunan dan
Foto: dok.pri spekkualitas? Beberapa prioritas tahun pertama, biasanya dijadwalkan paling lambat
Ronald Rofiandri temuan Pusat Studi Hukum & minggu kedua Desember.
Ronald Rofiandri
Kebijakan Indonesia (PSHK)
mengkonfirmasi adanya sejumlah kemunduran akibat Tidak hanya telat, bahkan untuk penetapan Prolegnas
ketidakpatuhan terhadap syarat prosedur sebagaimana yang Prioritas 2016 pun DPR dan Presiden tidak melakukannya
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU 12/2011 yang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegnas
hingga absennya politik legislasi. prioritas tahunan (sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka
menengah) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan
(1) Ketidakpatuhan Syarat RUU Prioritas RUU tentang APBN. Dengan kata lain, seharusnya DPR dan
Syarat Naskah Akademik (NA) dan naskah RUU untuk Presiden menargetkan penetapan Prolegnas Prioritas 2016
setiap pengusulan rancangan undang-undang (yang akan sebelum penetapan RUU tentang APBN 2016. Namun,
ditempatkan dalam Prolegnas Prioritas 2015) tidak dipenuhi hingga RUU APBN 2016 disahkan pada Jum’at, 30 Oktober
sejak awal oleh DPR, DPD, dan Presiden. Sebagai salah satu 2015, DPR dan Presiden belum sama sekali menetapkan
contoh, RUU Penyandang Disabilitas (yang dalam hal ini Prolegnas Prioritas 2016. Salah satu temuan menarik
diusulkan oleh DPR). Hingga Agustus 2015, belum tuntas yang diperoleh PSHK adalah DPD malah lebih dulu siap
penyelesaian NA dan RUU-nya. Dari sisi pemerintah, hingga dengan daftar usulan Prolegnas Prioritas 2016, yang sudah
akhir Agustus 2015 baru empat RUU (yang disampaikan dilengkapi dengan NA dan naskah RUU (berdasarkan
kepada DPR) dari 11 RUU yang diusulkan. Ini juga menjadi keterangan dari rapat koordinasi tripartit antara Badan
catatan kritis. Begitu pula DPD (yang hanya mengusulkan Legislasi, Kementerian Hukum dan HAM serta Panitia
satu RUU, yaitu RUU Wawasan Nusantara) tapi baru awal Perancang Undang-Undang pada 10 Desember 2015).

32 l PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016