Page 28 - MAJALAH 133

PENGAWASAN

Menurut dia, pada jalur KAC DPR,” tambahnya. model transportasi sekarang sudah
tersebut ada aset negara yang Sementara itu, Anggota Komisi V ada, “Sudah ada kereta, sudah ada jalan
dilibatkan, tapi Menteri BUMN Rini DPR Fauzih Amro juga mempertanyakan tol dan non tol, saya kira substansi
Soemarno tak pernah membicarakan substansi dari proyek kereta cepat nya apa,” kata Fauzih saat ditanya
dengan DPR. Nantinya, kata Hafisz, Jakarta-Bandung, karena menurutnya Parlementaria, di Gedung DPR, Jakarta,
utang proyek KAC dengan melibatkan Senin (25/1).
tiga Bank Negara itu sendiri juga Ia menambahkan, pertama, jika
harus dibayar selama 40 tahun, tapi subtansinya untuk meningkatkan
juga tak pernah dibicarakan dengan perekonomian di kota-kota terdekat,
DPR. “BUMN itu bertujuan untuk menurutnya baik, namun proyek ini
kemakmuran rakyat, namun dalam Pada jalur KAC tersebut ada dianggap luar biasa anggarannya.
konsorsium ini lebih banyak dinikmati aset negara yang dilibatkan, “Yang kedua, saya melihat harus
asing,” ujarnya. ada kajian yang mendalam, Amdal
Kar e na itu D P R memin t a tapi Menteri BUMN Rini nya berantakan dan seterusnya,
penempatan aset negara (BUMN) Soemarno tak pernah dan groundbreaking ini kan belum
sekitar Rp 4.500 triliun itu harus membicarakan dengan DPR. final, jangan sampai pelaksanaannya
dibicarakan dengan DPR. Jika nantinya kacau dibelakang hari, nah, maka
proyek itu gagal, maka BUMN yang Nantinya, utang proyek KAC dari itu, kami di Komisi V DPR,
akan melunasi. “Dengan demikian, dengan melibatkan tiga Bank sifatnya hanya mendorong dan
maka Perpres itu berarti melanggar Negara itu sendiri juga harus mengingatkan supaya proses ini bisa
konstitusi, karena BUMN kita akan terlaksana dengan baik dan benar,”
menjadi BUMN of China,” katanya. dibayar selama 40 tahun, tapi tegasnya.
Di samping itu, soal pinjaman luar juga tak pernah dibicarakan Selanjutnya, dorongan dari DPR
negeri memang ada yang menjadi dengan DPR. ini dengan satu syarat, agar swasta
tanggung jawab swasta. “Tapi kalau yang mengelolanya, “Jangan sampai
gagal bayar, maka BUMN yang akan membebankan APBN, kalau swasta
bertanggung jawab. Jadi, jangan ulangi otomatis APBN nya tidak terganggu,
kasus 1998, dan pembayaran utang luar seperti itu,” jelas Fauzih.
negeri itu harus mendapat persetujuan Di lain pihak, terkait pro dan
kontra proyek kereta cepat Jakarta-
Bandung, Anggota Komisi V DPR
dari Fraksi PDI Perjuangan Rendy
Lamajido mengatakan, bahwa kita
tidak perlu mempermasalahkannya,
karena dengan adanya kereta cepat ini,
diharapkan akan mengurangi beban
jalan tol Cipularang, mengurangi
kemacetan serta meningkatkan
percepatan perekonomian.
“Saya kira, kita tidak usah lagi
mempermasalahkannya, kita ini
sudah ketinggalan jauh, Indonesia
40 tahun tertinggal dari Eropa, dan
10 tahun tertinggal dari Malaysia
dan Singapura, dan kita belum
mempunyai kereta cepat seperti yang
diharapkan, sedangkan rel kereta api
yang Indonesia kembangkan hanya
untuk kecepatan 80-100 km/perjam”
katanya.
Rendy menambahkan, kapan
Indonesia punya kereta cepat,
kalau tidak dimulai dari sekarang,
Foto: Dok Parle
dan menurutnya jika semua orang
Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro

28 l PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016