Page 31 - MAJALAH 133
P. 31

dengan 2015,” kata Jazil.         aturan, serapan untuk tender yang   target perolehan pajak juga tidak
                  Ditegaskan kembali oleh Jazil,   dilakukan sebelum DIPA keluar. Jadi,   maksimal. Bila kondisinya seperti
               percepatan serapan di awal tahun tak   nanti anggarannya dari mana,” ujar   ini, bagaimana pemerintah bisa
               efektif bila saat yang sama pemerintah   Bambang penuh tanda tanya.  menyerap anggaran lebih cepat dari
               tak menyiapkan anggarannya. Tender-  Bila anggaran belum turun, lanjut   yang dicanangkan.
               tender pada bulan Desember 2015 tak   Anggota F-Gerindra itu, apakah   Bambang juga mengkritik proyek-
               berjalan efektif. Ini percepatan serapan   pemerintah harus berutang lagi   proyek infrastruktur yang sedang
               yang tidak realistis.             untuk membiayai pekerjaan proyek   dipercepat pembangunannya oleh
                  “Kalau uang cairnya di bulan Maret,   yang sudah ditenderkan. Berutang   pemerintah. Bambang menilai, proyek
               ya sama saja tidak ada percepatan.   sebagai sumber pendanaan sangat   infrastruktur itu mubazir. Sebut saja
               Begitu menang tender dan ingin    mengkhawatirkan. Posisi utang     proyek jalan tol Palembang-Indralaya
               dikerjakan di awal tahun, mestinya   Indonesia, ungkap Bambang, sudah   senilai Rp3,5 triliun. Dengan asumsi
               uang sudah tersedia. Kontraktor, kan,   di posisi 2,9 persen dari PDB atau bila   penduduk yang minim di kedua
               tidak bisa bekerja tanpa uang. Kita   dirupiahkan sudah mencapai Rp4.234   kota tersebut, jalan tol ini hanya
               berharap, komitmen mempercepat    triliun.                          menghamburkan anggaran saja. Apalagi
               serapan tidak jadi omong kosong.”    “Kalau utang sudah di atas 3   saat bersamaan, Kementerian PUPR
                  Banyak kalangan berharap, tahun   persen, bisa dikatakan negara ini tidak   juga membangun akses jalan yang sama,
               2016 ini lebih baik daripada 2015,   sehat. Ini sangat berbahaya. Jadi mau   tak jauh dari tol yang sedang dibangun.
               seiring ekonomi global yang kian   mengambil duit dari mana lagi. Apalagi,   Begitu juga proyek kereta cepat
               membaik. Walau pertumbuhan        Pemerintah tidak pernah membuat   Jakarta-Bandung senilai Rp70 triliun.
               ekonomi Indonesia relatif menurun,   skala prioritas pembangunan.” Padahal,   Proyek ini terlalu mahal dan tidak
               tetapi di Asia masih lumayan baik.   pada era SBY, utang Indonesia masih   urgen. Rencana tarifnya yang akan
               Dengan APBN yang baru, DPR tentu   Rp2.531 triliun per Desember 2014.   dipungut Rp200 ribu per penumpang,
               berharap pemerintah bisa segera   Jadi hingga sekarang, sumber           bisa kalah bersaing dengan
               melaksanakan pembangunan sejak    pendanaan proyek yang bisa               bus cepat dan jasa travel
               awal tahun. Selain bisa mendorong   diserap belum jelas.                     yang tarifnya bisa lebih
               pertumbuhan ekonomi, juga di         Politisi dari dapil                     murah dengan waktu
               semester II nanti ada penerimaan   Jatim I itu, memaparkan,                   tempuh yang juga tidak
               negara yang cukup, ungkap Anggota   berkaca pada serapan                        terlalu lama. “Jalan
               Komisi III ini.                   anggaran 2015 yang hanya                      rusak tidak diperbaiki
                  Dalam pandangan Jazil, serapan   84 persen, pemerintah                       dengan membangun
               anggaran yang dipercepat sejatinya   dinilai kurang optimal                    jalan baru. Malah banyak
               membutuhkan stabilitas politik yang   menyerap anggaran yang                  membangun jalan tol yang
               baik. Internal kabinet di pemerintahan   ada. Apalagi,                            tidak jelas.”
               pun hendaknya stabil, tak diganggu                                                              (mh)
               isu pergantian dan saling tuding
               antarmenteri. Kondisi politik yang
               kondusif akan memperlancar serapan.
               Sebaliknya, bila tidak kondusif, serapan
               pun tersendat karena bisa
               jadi ada politik saling
               sandera antara parlemen
               dan pemerintah.
                  Secara terpisah, Anggota
               Banggar Bambang Haryo
               Soekartono berpendapat,
               langkah Presiden yang
               ingin mempercepat serapan
               sebetulnya baik, tapi DIPA
               biasanya belum turun di awal tahun.     Foto: Jaka/Oji
               Serapan baru bisa dimulai ketika
               sudah ada Keppres. Bila melangkahi
               Keppres, bisa menyalahi aturan.
               “Kalau menurut saya menyalahi
                                                           Anggota Banggar DPR Bambang Haryo Soekartono

                                                                               PARLEMENTARIA  z  EDISI 133 TH. XLVI - 2016  l  31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36