Page 49 - MAJALAH 133

pekerja asing 10 orang. Ternyata yang bisa diakui di dalam maupun luar negeri.
dilaporkan hanya 2-3 pekerja asing “Saya mengapresiasi adanya sertifikasi
saja. Kontrol Disnaker di mana? Maka ini, karena bisa digunakan di dalam
Angka PHK di Jatim cukup saya bilang, inventarisir jumlah TKA negeri maupun luar negeri. Program
yang masuk. Harus tahu posisinya di sertifikasi ini perlu dicontoh oleh
tinggi, mencapai 7. 260 mana, pekerjaannya apa, dan yang provinsi lain selain Jatim,” ucap Imam.
orang. Angka itu keempat bertanggung jawab siapa,” tandas Irma. Sementara itu, persoalan krusial
terbesar di Indonesia lainnya di Jatim adalah pengupahan.
PEMBERDAYAAN PEKERJA LOKAL Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015
setelah Kaltim (10.721), Di tengah lemahnya kontrol tentang Pengupahan hampir tak
Jabar (10.291), dan Disnaker terhadap TKA, para pekerja digubris di daerah. Begitu pula di Jatim
Banten (7.294). lokal justru sedang menuai PHK. Angka yang ternyata lebih suka menggunakan
PHK di Jatim cukup tinggi, mencapai Pergub No.68/2015 untuk mengatur hal
7. 260 orang. Angka itu keempat yang sama. Anggota Komisi IX lainnya,
terbesar di Indonesia setelah Kaltim Okky Asokawati menyampaikan, 38
(10.721), Jabar (10.291), dan Banten kabupaten/kota di Jatim ternyata
(7.294). Anggota Komisi IX Imam menggunakan Pergub tersebut untuk
Suroso mengatakan, para pekerja merumuskan sistem pengupahan.
yang terkena PHK akibat perlambatan Setiap daerah, kata politisi PPP

Ok k y A sok a I Imam Surosooso Irma Suryani
Okky Asokawatiwati
yani
ma Sur
mam Sur
I
r
Jatim juga sudah menyatakan, akan pertumbuhan ekonomi di Jatim, perlu ini, memiliki kondisi perekonomian
selalu sidak ke perusahaan-perusahaan diberdayakan kembali. yang berbeda-beda, sehingga sistem
nakal yang mempekerjakan TKA tanpa Balai Latihan Kerja (BLK) di pengupahannya pun berbeda.
izin. Sidak harus dilakukan bersama daerah harus siap menampung dan Rumusan pengupahan dalam PP tidak
dengan imigrasi. memberikan pelatihan keterampilan dijadikan patokan bagi daerah. Artinya,
Anggota Komisi IX Irma Suryani kerja. Setelah dilatih, para pekerja apa yang menjadi sorotan banyak
menyesalkan kontrol lemah Disnaker terkena PHK itu bisa lebih mandiri pihak bahwa PP ini tak akan digubris
terhadap TKA. Anggota F-Nasdem itu dan berdaya secara ekonomi. Bahkan, di daerah menjadi kenyataan.
juga menemukan hal yang sama di diharapkan para pekerja lokal bisa Dalam Pergub tersebut Upah
Jakarta. Katanya, di kawasan Sunter bersaing dengan para TKA. Idealnya, Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di
Jakarta pun ditemukan para pekerja kata politisi PDI Perjuangan ini, Jatim untuk tahun 2016 bervariasi. Kota
asal Cina yang tak terkontrol. Sebuah pekerjaan yang masih bisa dilakukan Surabaya menempati urutan tertinggi
perusahaan telah memasukkan para pekerja lokal, tak perlu diambil sebesar Rp3.045.000. sementara
sepuluh TKA, tapi yang dilaporkan alih TKA. Dengan begitu, angka PHK Kabupaten Magetan, Ponorogo,
secara resmi hanya 2-3 TKA saja. bisa sedikit ditekan. Trenggalek, dan Pacitan menempati
“Contoh, sekarang banyak Di Jatim sendiri, para pekerja yang urutan terendah sebesar Rp1.283.000.
perusahaan yang memasukkan masuk BLK, mendapat sertifikasi yang (mh)

PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016 l 49