Page 41 - MAJALAH 140
P. 41
mendesak untuk segera memberikan SNI dan Anak Berperan Penting
perijinan UMKM. Jika pemerintah mengatakan
bahwa proses perijinan sekarang hanya tiga
meminta perijinan UMKM dibanding ijin ke Dalam Proses Pembangunan
jam, itu bohong besar. Mungkin lebih sulit
surga ya,” ungkap Bambang diiringi tawa.
Tidak hanya itu Bambang juga elain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Anggota
mengunjungi bandara dan terminal yang Dewan juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada
sejatinya merupakan mitra Komisi V DPR Smasing-masing individu setiap wakil rakyat. Salah satu hak
RI . Pada kesempatan itu Bambang ingin anggota DPR RI adalah melakukan sosialisasi undang-undang.
memastikan bahwa alat transportasi yang Tina Nur Alam, Anggota Komisi III DPR RI memanfaatkan
ada saat ini mampu menjamin keselamatan kunjungan kerja perorangannya untuk mensosialisasikan undang-
dan kenyamanan para pengguna yang undang di daerah pemilihannya Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara
notabene merupakan pekerja dalam industri. terdiri dari 17 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sebanyak 2,7
Sayangnya, saat itu ia malah menerima juta jiwa dan luas wilayah sekitar 38.140 km .
2
sejumlah masukan terkait fasilitas dan
pelayanan yang kurang baik dari pihak Baru-baru ini Tina mensosialisasikan pentingnya perlindungan
bandara dan terminal. dan pembinaan anak di keluarga sebagaimana diamanatkan UU No. 35
Kunjungan ke kantor PLN menjadi salah Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dharma
satu program yang diagendakan Bambang Wanita Persatuan (DPW) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari
dalam reses kali itu. Ia ingin mempertanyakan (29/07/2016).
pengaduan masyarakat terkait pelayanan dari Menurut Tina, anak mempunyai peran yang cukup penting dalam
salah satu BUMN ini. Seperti terlalu seringnya proses pembangunan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda
listrik mati di wilayah-wilayah tertentu, serta penerus cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini bertujuan agar setiap anak
sulitnya meminta sambungan listrik baru, kelak mampu memiliki tanggung jawab penuh, baik secara individual
mengingat masih adanya daerah yang belum maupun universal. Oleh sebab itu anak membutuhkan perlindungan
teraliri listrik. dan hukum terhadap berbagai hak-hak anak.
Selain mengunjungi beberapa mitra Pada kesempatan tersebut, ia mengusulkan adanya lembaga dalam
kerjanya, tak lupa Bambang juga mengunjungi perlindungan anak di tingkat kecamatan yang dapat mengakomodir
masyarakat di desa-desa. Tak kurang 17 desa pengaduan dari masyarakat dan dapat ditindaklanjuti oleh Pembina
dikunjunginya. Berbagai aspirasi diterima nya yaitu pihak kepolisian melalui Unit PPA (Perlindungan Perempuan
Bambang dari masyarakat desa. Desa Ketegen, dan Anak).
Waru Sidoarjo misalnya, masyarakat disini Selain sosialisasi UU Perlindungan Anak, di bidang keamanan
mengeluhkan rusaknya gorong-gorong di sebagaimana bidang Komisi III DPR RI yaitu Hukum, Keamanan dan HAM,
desanya. Sebagian masyarakat juga berharap Tina turut menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka
penyediaan aliran PDAM di daerahnya. menjaga Kemanan dan ketertiban di Masyarakat (Kamtibmas) bersama
Masyarakat desa juga mengeluhkan semakin Pemerintah Kabupaten Bombana di Bombana, Sulawesi Tenggara.
mahalnya biaya hidup saat ini. Tidak hanya Dalam Rapat koordinasi tersebut, Tina mengusulkan adanya
harga sembako yang merupakan kebutuhan koordinasi Polri dan Pemerintah pusat dan daerah terhadap mencegah
primer, melainkan juga melonjaknya harga potensi diini terjadinya konflik di daerah khususnya di Kabupaten
barang-barang lainnya seperti harga pupuk Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
yang dibarengi dengan berkurangnya pasokan (sc)
pupuk di masyarakat. Terkait hal ini, keesokan
harinya Bambang juga langsung mengunjungi
kantor PT Petrokimia agar meningkatkan
supply pupuk di masyarakat.
Bambang juga melakukan pengecekan
langsung ke desa-desa terkait penyaluran
dan penggunaan dana desa yang sebagaimana
janji Presiden Joko Widodo akan ditingkatkan
menjadi 1,5 Miliar per desa. Namun hingga
saat ini desa-desa hanya menerima dana
sekitar 700-800 juta. Itupun pemberiannya
dilakukan secara bertahap. Pada kesempatan
itu, Bambang juga berjanji akan mendorong
pemerintah untuk merealisasikan janji-
janjinya kepada masyarakat. Dan mendesak foto : dokpri/iw
menteri koordinator ekonomi dan keuangan
untuk turun ke masyarakat melihat kondisi
riil masyarakat yang hidupnya semakin (ayu)
sulit. Anggota Komisi III DPR RI Tina Nur Alam
PARLEMENTARIA EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 41