Page 42 - MAJALAH 140

DUA TAHUN DPR RI

DPR Sekarang Lebih Terbuka

eorang Akademisi dari Univesitas
Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
Ma’mun Murod Al-Barbasy
Sberpendapat, dalam dua tahun
ini DPR RI telah mengalami kemajuan
setahap demi setahap, meskipun
demikian masih ada kinerja yang perlu
dievaluasi. Ide tentang pembangunan
alun-alun demokrasi yang pernah
dicetuskan masa kepemimpinan Setya
Novanto, dan rencana pembangunan
perpustakaan umum yang dicanankan
oleh Ade Komarudin menjadi tolak ukur
penilaiannya.
Menurut Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan FISIP UMJ ini, estafet foto : Eko/iw
kamajuan di DPR RI harus berlanjut
sampai satu periode jabatan selesai. Akademisi Universitas Muhammadiyah Ma’mun Murod Al-Barbasy
“Ada ruang khusus untuk demo, ada
perpustakaan diperkuat. Saya kira itu
hal yang posistif yang seharusnya bisa yang semestinya bisa mencerminkan perhatian serius, ada tuduhan dari
dilanjutkan di era Ade Komarudin,” ujar keterwakilan rakyat. Hal positif yang LSM yang berdasar dari pengakuan
Ma’mun saat diwawancarai di ruang telah dilakukan oleh Pak Setya Novanto gembong narkoba Fredi Budiman
kerjanya, Gedung FISIP UMJ, tidak bisa dikembangkan oleh Pak Ade bahwa ada keterlibatan aparat dalam
lama ini. Komarudin,” harapnya. peredaran narkoba. “Kemarin ada
Dia menyampaikan, DPR RI di masa Terkait dengan produk perundang- dugaan keterlibatan lembaga-lembaga
kepemimpinan Setya, bisa dibawa undangan, Ma’mun yang kerap disapa penegak hukum. Ini harus diantisipasi
menjadi lembaga yang bisa menyerap MMA, mengkritisi tentang rencana kedepannya, dalam bentuk perundang-
aspirasi dari beragam golongan. “Lepas revisi UU Terorisme. “Undang- udangan,” tandas MMA.
kontroversinya Setya Novanto itu Undang Terorisme menurut saya Dalam hal pengawasan, menurut
termasuk orang yang mau mendengar kok semestinya belum saatnya untuk MMA, saat ini kinerja pengawasan DPR
lah, mau menerima tawaran institusi dibahas. Yang lama sudah cukup RI bisa tersandra karena antara partai
lain,” ungkap Ma’mun. mengcover lah,” ujarnya berdalih. koalisi dan oposisi tidak seimbang.
Baginya, yang menarik dari DPR MMA mengkhwatirkan dalam Hanya PKS dan Partai Gerindra yang
RI sekarang adalah keterbukaan, baik revisi UU Terorisme bisa saja ada konsisten berada dalam oposisi,
unsur Pimpinan DPR RI dan Anggota penyalahgunaan wewenang. Melihat sementara sisanya merapat kepada
Dewan bisa ditemui dengan mudah. kejadian yang sudah-sudah, seperti koalisi pemerintahan.
Selain itu dalam penggunaan fasilitas- dalam kasus Siyono, dia mencontohkan, “Mungkin ini efek dari multi partai,
fasilitas yang ada di DPR RI masyarakat seakan-akan nyawa orang yang diduga presiden terpilih selalu menciptakan
bisa menggunakan untuk audiensi teroris itu lebih rendah dari nyawa koalisi segemuk mungkin. Kalau
penyampaian pendapat dalam bentuk gembong narkoba. “Hal-hal yang seperti pemerintahan ingin berjalan dengan
diskusi dan seminar, atau acara yang ini DPR RI mesti sensitiv, itu juga terkait baik demi kepentingan rakyat yang
bertemakan kebangsaan. dengan kepentingan masyarakat,” sesungguhnya, ciptakan koalisi yang
Ma’mun mengharapkan, perubahan kritisnya. seimbang antara lingkup penguasa
positif pada lembaga perwakilan Dia menyarankan seharusnya DPR sama dengan lingkup oposisi, ini yang
rakyat ini bisa dipertahankan atau RI membuat peraturan yang keras menurut saya yang kurang. Sehingga
bahkan ditingkatkan dengan inovasi- terkait dengan kejahatan-kejahatan saya yakin, pola oposisi dan koalisi
inovasi yang mutakhir. “Hal lazim sosial ekonomi yang menyimpang yang tidak seimbang tidak sehat untuk
yang semestinya dilakukan DPR RI . dan merugikan negara. Selain itu pengawasan kinerja pemerintahan,” (eko)
Orang yang duduk di DPR RI adalah juga kejahatan narkoba harus ada jelas MMA. 

42 l PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016