Page 54 - MAJALAH 129
P. 54

kunjungan kerja





































                  Tim Panja
            Perlindungan Anak   PEMPROV HARUS SERIUS
             Komisi VIII DPR RI
                          TANGANI MARAKNYA
           mengunjungi Kalbar

                          KEKERASAN ANAK



                                 danya Kabut Asap tak menghalangi  Pani­  Anak) dimana ketiga badan dan lembaga itu bertu­
                                 tia kerja (Panja) Perlindungan Anak Komisi   gas meningkatkan perlindungan terhadap hak­hak
                                 VIII DPR RI untuk menjaring aspirasi serta   dan pemenuhan kebutuhan anak.
                          Amelakukan pengawasan terhadap perlin­       Atas upaya tersebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR
                          dungan anak di dua wilayah, Kalimantan Barat dan   RI, Deding Ishak mengapresiasinya. Namun ke­
                          Kepulauan Riau, baru­baru ini.             tiga lembaga/badan tersebut sejatinya harus bisa
                                                                     bekerjasama dengan seluruh stake holder terkait.
                          KALIMANTAN BARAT                           Pasalnya angka kejahatan terhadap anak khusus­
                                                                     nya perdagangan anak di Provinsi Kalbar menurut
                             Di negeri “Seribu Sungai” ini Panja Perlindungan   data dari International Organization for Migrant,
                          Anak Komisi VIII mendapat informasi terkait upaya   menduduki peringkat kedua terbesar se Indonesia
                          pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberi­  setelah Jawa Barat.
                          kan perlindungan terhadap anak Indonesia yang   Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi
                          berada di wilayahnya. Salah satunya dengan pem­  VIII DPR RI, Kuswiyanto yang ikut mengunjungi
                          bentukan sejumlah regulasi, sebut saja Peraturan   provinsi ini.  Kus, begitu ia biasa disapa, menilai
                          Daerah Provinsi Kalbar,atau Peraturan Gubernur   pengimplementasian Perda Perlindungan Anak di
                          Kalimantan Barat No.4 Tahun 2015 tentang Per­  Kalbar masih dipertanyakan, meski  Kalimantan
                          lindungan Anak.                            Barat telah memiliki Peraturan Daerah untuk mem­
                             Menyusul sejumlah regulasi tersebut, terben­  berikan perlindungan terhadap anak­anak.
                          tuklah pembentukan Badan Pemberdayaan Perem­  “Berbagai Perda dan program yang dibuat Pem­
                          puan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana   prov Kalbar dalam melindungi anak Indonesia
                          (BP3AKB) Provinsi Kalbar, Komisi Perlindungan   memang sangat baik, dan kami apresiasi itu, tapi
                          Anak Indonesia Daerah (KPAID), P2TP2A (Pusat   bagaimana implementasinya di masyarakat? tentu
                          Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan   semua akan percuma jika tidak dilaksanakan ber­



          54  EDISI 129 TH. XLV, 2015
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59