Page 57 - MAJALAH 129

realisasi penyelesaian RUU di DPR bukan kan terkait peran penting KPID, mengingat
semata­mata karena peran DPR saja, tetapi DAMPAK DARI akhlak dan budi pekerti bangsa yang sema­
juga Pemerintah. ada beberapa RUU yang kin runtuh. Pasalnya, pembentuk watak se­
terkatung­katung lama tidak selesai, misal­ TELEVISI INI SANGAT lalu didasarkan kepada lembaga penyiaran,
nya RUU Penyiaran. BERPENGARUH, khususnya televisi.
“Penyelesaian satu UU buka hanya men­ “Dampak dari televisi ini sangat berpe­
jadi wilayah DPR RI saja, tetapi ada peran PADA SEGALA ASPEK ngaruh sekali, mempengaruhi segala aspek
Pemerintah, sekitar 50 persen di dalam WATAK DAN PERILAKU watak dan perilaku masyarakat kita,” kata
pembahasan RUU. Sering muncul salah Ketua KPID Jateng.
persepsi seakan UU terkatung­katung, bah­ MASYARAKAT KITA Ketua KPID Jateng menambahkan, saat
kan tidak selesai itu kesalahan DPR RI. Pa­ ini wewenang KPID saat ini masih sangat
dahal sering sekali yang terjadi sebaliknya, minim, karena hanya dapat memberikan
pemerintah tidak bersedia untuk melakukan pembahasan sanksi dan teguran dari lembaga penyiaran, khususnya tele­
lebih lanjut atau sengaja memperlambat,” tegas politikus asal visi. KPID tidak bisa berbuat banyak kalau lembaga penyiaran
dapil Jawa Timur itu. televisi itu melakukan pelanggaran atau kesalahan besar.
Penyerapan aspirasi ke Jawa Tengah ini mendapat apresi­ “Kita tidak bisa serta merta langsung mengeksekusi, kami
asi dari Wagub Jateng Heru Sudjatmono. Ia menyatakan, ini berharap agar pada saat revisi itu nanti tetap mementing­
merupakan kesempatan baik yang diberikan kepada Pemprov kan kepentingan publik, untuk mewujudkan penyiaran yang
untuk menyampaikan pikiran­pikiran, aspirasi­aspirasi atau demokratis. Bukan wewenang regulator penyiaran baik KPI,
masalah­masalah yang berkenaan dengan peraturan perun­ KPID, maupun Kemenkominfo, ini perbedaanya harus jelas,”
dang­undangan, papar Ketua KPID Jateng.
“Saya berharap bisa memberikan partisipasi yang sebaik­ Masukan berikutnya, terkait periodisasi KPID dan hubu­
baiknya. Ini suatu kehormatan dan bisa dijadikan kesempatan,“ ngan antara KPI dan KPID. Selama ini belum tercipta sinkro­
kata Wagub Jateng. nisasi kewenangan secara kelembagaan antara KPI dan KPID.
Dalam sesi diskusi, Ketua KPID Jateng memberikan masu­ (HR,SF) FOTO: EKA HINDRA/PARLE/IW

Tim Baleg DPR RI foto bersama Wakil Gubernur Jateng

EDISI 129 TH. XLV, 2015 57