Page 55 - MAJALAH 129

bagai peraturan tadi. Akibatnya angka Ia berharap ke depan pemerintah Ratnasari, anggota Komisi VIII DPR Dapil
kekerasan terhadap anak masih tinggi,” mampu membangkitkan kembali se­ Jawa Barat yang turut prihatin jika pe­
ujar Kus. mangat Pancasila kepada anak­anak dan nanganan masalah psikologi anak belum
Lebih lanjut Politisi dari Fraksi PAN generasi muda. Salah satunya dengan maksimal bahkan kurang tersentuh. Ia
ini mengatakan selain pengimplementa­ memasukkan pelajaran Pancasila sejak mengusulkan agar pihak LPKA melaku­
sian Perda Perlindungan Anak yang ma­ dini ke dalam kurikulum, mulai jenjang kan kerja sama dengan kampus­kampus
sih belum terlihat di masyarakat, ia juga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, yang memiliki jurusan psikologi untuk
menilai belum adanya berbagai fasilitas Sekolah Dasar dan seterusnya. membantu proses rehabilitasi mental
atau sarana dan prasarana ramah anak anak­anak yang tersangkut masalah hu­
juga membuat kota dan Kabupaten di KEPULAUAN RIAU kum.
Kalbar belum dapat menjadi kota Layak Sementara itu, Anggota Komisi VIII
Anak. Pada kesempatan yang sama, Tim DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan LPKA
Pada kesempatan itu Kepala Badan Komisi VIII lainnya juga mengunju­ merupakan Lembaga Pembinaan Anak
Pemberdayaan Perempuan, Perlindung­ ngi Provinsi Kepulauan Riau. Kunju­ dibawah Kementerian Hukum dan HAM
an Anak,Keluarga Berencana (BP3AKB) ngan Panja Perlindungan Anak Komisi yang harus bersinergi dengan Kemen­
Kalbar, Ana Veridiana Iman Kalis, meng­ VIII tersebut dilakukan untuk melihat terian lain seperti Kementerian Sosial,
ungkapkan pihaknya menemukan ba­ perkembangan rutan khusus anak per­ Kementerian Pemberdayaan Perempuan
nyak praktik kawin kontrak di daerah tama di Kepri yang belum lama dires­ dan Perlindungan Anak dan Kementeri­
Singkawang, kemudian melahirkan anak mikan namun harus lebih dahulu dire­ an Pendidikan.
tanpa ayah. Hingga akhirnya hak anak novasi mengubah rutan dewasa menjadi Dari laporan yg diterima Komisi VIII
terabaikan, bahkan tidak sedikit terjadi khusus anak. DPR, anggaran yang dikucurkan senilai
kekerasan terhadap anak. Menurut anggota Komisi VIII DPR RI 1,4 miliar. Hal tersebut belum memadai
Terkait hal itu, Anggota Panja PA Bisri Itet Tridjajati saat Kunjungan Kerja Panja untuk penunjang rutan seluas 8000 me­
Romli mendorong agar Pemprov Kali­ Perlindungan Anak ke LPKA Kelas II B ter persegi. Termasuk bangunan baik
mantan Barat segera membuat regu­ Batam, baru­baru ini, pola pembinaan ruang pendidikan, taman bermain, per­
lasi untuk meminimalisir bahkan meng­ di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pustakaan serta fasilitas kesehatan dan
hentikan praktik kawin kontrak, dan (LPKA) bertujuan memulihkan mental pendidikan.
memberikan perlindungan yang utuh anak yang tersangkut masalah hukum. Pada kesempatan itu, Anggota Panja
kepada anak­anak Indonesia khususnya Masalah psikologi atau perbaikan Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI
di wilayah Kalbar. mental Anak Berhadapan dengan Hu­ mengungkapkan kekecewaannya atas
Sementara itu, Anggota Komisi VIII kum (ABH) harus menjadi perhatian ketidak hadiran Gubernur maupun Sek­
DPR RI, Dave Akbar Laksono secara glo­ bersama, karena itu LPKA harus men­ retaris Daerah, namun hanya diwakili
bal menilai tingginya angka kekerasan jadi tempat tinggal yang layak bagi anak. Plh Asisten III Pemprov Kepri, Misbardi
terhadap anak merupakan akibat me­ Selain itu sistem yang diterapkan terha­ pada pertemuan tersebut.
rosotnya moralitas. Hal itu menurutnya dap warga binaan anak harus dibedakan “Kami cukup kecewa, sebab para
karena minimnya pengetahuan tentang dengan warga binaan dewasa. pengambil kebijakan yang seharusnya
ideologi bangsa, yakni Pancasila. Hal senada juga diungkapkan Desy membahas persoalan yang krusial yakni
Gubernur atau Sekda tidak ada,” sergah
Bowo Sidik Pangarso, anggota Panja
Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI.
Fikri menambahkan kekecewaan
ini lebih kepada problematika disini,
sekarang seperti tidak punya problem,
se perti tidak punya masalah, padahal
Kepri ini menjadi wilayah fokus DPR ter­
hadap perlindungan anak.
Bowo mengungkapkan dengan ba­
nyaknya permasalahan sosial dan pe­
lindungan anak di Kepri, pihaknya akan
mendorong agar provinsi ini mem­
peroleh anggaran dari pusat yang me­
madai, agar persoalan tersebut dapat
segera dibenahi secara keseluruhan.
Tim Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI saat mengunjungi Kepri (AYU,ODJIE) FOTO: NAEFUROJI, AYU/PARLE/IW

EDISI 129 TH. XLV, 2015 55