Page 59 - MAJALAH 129

(IMMS) tercatat telah merugikan negara Be nny menilai, kondisinya berangsur
hingga Rp 125 miliar karena ilegal dan ti­ membaik.­Bahkan,­kondisi­fisiknya­juga­
dak memiliki perizinan lengkap. sudah terlihat baik dan sangat kuat.
“Penambangan pasir ini dikendalikan Anggota Komisi III DPR RI John
oleh Kepala Desa (Kades) yang dilakukan Kenedy Aziz (F­PG) memastikan Tosan
secara ilegal karena tidak ada izinnya,” mendapat pelayanan kesehatan dengan
ungkap Anggota Komisi III DPR RI, Ma­ baik. “Terkait dengan biaya perawatan­
sinton Pasaribu. nya, seluruhnya ditanggung Pemerintah
Politikus PDI­Perjuangan ini menilai, Daerah (Pemda),” ujar John.
Kades itu tidak cukup hanya di pidana Sebagai bentuk dukungan kepada
karena pembunuhan berencana, tapi Tosan, secara spontan Komisi III DPR
harus ada sanksi yang lebih berat lagi. RI memberikan bantuan untuk biaya
“Misalnya, Kades dibuat miskin de­ pe ngobatan. Anggota Komisi III DPR RI
ngan menyita harta­harta atau kekaya­ Taufiqulhadi­(F­Nasdem)­didaulat­men­
an Kades yang didapat dari hasil jual pa­ jadi pengumpul dana dadakan, saat
sir ilegal. Harta kekayaannya itu harus rombongan menumpang bus menuju
disita,” tegasnya. RSSA Malang, tempat Tosan di rawat.
Lokasi penambangan pasir liar
Politikus asal dapil DKI Jakarta II ini “Itu adalah merupakan rasa simpati
Selok Awar­Awar. Lebih lanjut, Kapolda menegaskan, siapa pun yang melakukan kita kepada Tosan. Itulah sikap kami,
juga berjanji akan mengusut tuntas ka­ usaha ilegal harus diberikan sanksi yang kecaman kami kepada negara yang tidak
sus penambangan liar, termasuk men­ seberat­beratnya, mulai sanksi pidana hadir ketika rakyat membutuhkan dan
cari tahu siapa saja orang yang diduga hingga penyitaan harta kekayaan yang rasa tidak puas kami kepada negara,”
terlibat dalam kasus itu. di dapat dari hasil ilegal. pungkas­Taufiqulhadi.
“Kami nanti akan mendalami dalam “Apakah itu Kades atau Bupatinya, Rombongan Komisi III DPR RI ber­
penyidikan, termasuk apakah ada peru­ harus diberikan sanksi yang seberat­be­ jumlah 10 orang anggota lintas fraksi
sahaan yang terlibat dalam penamba­ ratnya, dan ini pelajaran buat siapa saja yang ada di DPR RI, Benny K Harman
ngan ilegal ini,” tegasnya. yang melakukannya,” tegas Masinton. (Ketua Tim dari F­Partai Demokrat), Ma­
Sementara ditempat terpisah Bupati sinton Pasaribu dan Risa Mariska dari F­
Lumajang, As’at Malik mengatakan jika
penambangan pasir Kades Hariyono
diatas kawasan konsensi milik PT Indo
Modern Mining Sejahtera (IMMS) untuk
penambangan pasir besi (galian B). Na­
mun, lanjutnya, sejak tahun 2014, IMMS
tidak menambang lagi karena terbentur
pada pelaksanaan UU Minerba.
“Ketika pasir laut itu tidak ditambang,
Kades Hariyono menambang pasir dika­
wasan itu. Pasir yang ditambang ma­
suk dalam jenis galian C. Kami minta
penambangan pasir ilegal itu ditutup,
dan Kades Hariyono setuju, dan sudah
membuat pernyataan. Namun ternyata
penambangan dilakukan lagi,” jelas Bu­
pati Lumajang.
Tim Komisi III DPR RI menjenguk Tosan di RSSA Malang
PEMISKINAN KADES SELOK
AWAR-AWAR KUNJUNGI TOSAN PDI Perjuangan, John Kenedy Aziz dari
F­Partai Golkar, Iwan Kurniawan dari
Tambang pasir ilegal di Desa Selok Masih dalam kesempatan yang sama, F­Partai Gerindra, Irmawan dari F­PKB,
Awar­Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa tim Komisi III DPR RI juga menyempat­ Arsul­Sani­dari­F­PPP,­Taufiqulhadi­dan­
Timur, ternyata sejak lama bermasalah kan untuk mengunjungi Tosan yang di­ Akbar Faisal dari F­Partai NasDem, dan
dengan hukum. Tambang yang dikelola rawat di Ruang ICU Rumah Sakit Saiful Dossy Iskandar Prasetyo dari F­Partai
oleh PT Indo Modern Mining Sejahtera Anwar (RSSA) Malang, Jawa Timur. Hanura. (IW) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW

EDISI 129 TH. XLV, 2015 59