Page 62 - MAJALAH 129

sorotan

“SEMESTINYA PEMERINTAH
SAUDI DAN OTORITAS MASJIDIL
HARAM MEMBUAT EARLY
WARNING SYSTEM DI DALAM
DAN DI SEKITAR MASJIDIL
HARAM. SELAIN ITU JUGA PERLU
DIBUAT JALUR EVAKUASI RESMI
AGAR JAMAAH MENGETAHUI KE
ARAH MANA MEREKA HARUS
KELUAR JIKA TERJADI HAL-HAL
YANG DIDUGA MEMBAHAYAKAN
JAMAAH.
Tim Pengawas Haji DPR RI saat berdialog dengan petugas haji
banyak 60 persen jamaah haji Indonesia gian dari tanggung jawab Pemerintah Saudi terkesan enggan merilis jumlah
termasuk yang beresiko tinggi . Saudi yang selama ini menyebut dirinya korban, hingga kemudian menimbulkan
Dalam hal pemondokan, Tim penga­ sebagai khadimul haramain (pelayan kesimpangsiuran. Namun atas desakan
was haji Komisi VIII DPR RI menemukan dua tanah suci),” tegas Saleh. dari seluruh negara terkait, pemerintah
ada jamaah haji khusus yang ditempat­ Belum jua kering air mata kesedihan, Arab Saudi akhirnya secara resmi mulai
kan di rumah sewa yang tidak layak. umat muslim kembali berduka. Tragedi membuka diri dan mengumumkan jum­
Selain jauh dari pemondokan jamaah maut di puncak ibadah haji pada Ju­ lah korban dalam peristiwa tersebut.
re guler. Fasilitas yang didapat jemaah mat (25/9/2015) tepatnya saat hendak Saleh menilai lambannya proses iden­
haji khusus juga tidak memuaskan. Ka­ melontar jumrah, di Mina menewaskan tifikasi para korban oleh pemerintah
mar mandinya kotor, tempat tidur tidak lebih dari 2.000 jemaah haji dan ribuan Arab Saudi disebabkan karena minimnya
standar. Hal ini menjadi pertanyaan Ke­ orang luka­luka. tenaga ahli forensik yang dimiliki Arab
tua Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR Saudi. Sebagai pemilik kuota terbesar
RI, Saleh P. Daulay, “Dimana pelayanan PENANGANAN KORBAN MINA artinya tidak sedikit jemaah haji Indo­
khususnya?”. Meski demikian, dalam hal nesia yang terlibat dalam peristiwa itu,
catering, dapur umum, tenda dan kar­ Sejatinya tragedi Mina yang me­ maka sudah seharusnya Indonesia terli­
pet mengalami peningkatan, bahkan ta­ newaskan ribuan jemaah haji ini bu­ bat­dalam­proses­pengidentifikasian­ko­
hun ini disediakan alat pendingin (water kanlah yang pertama kalinya. Pada rban. Olehkarena itu Komisi VIII DPR RI
cooler). tahun 1990 peristiwa serupa juga per­ ketika itu mendesak pemerintah Indo­
Belum tuntas permasalahan haji yang nah terjadi dan menewaskan jemaah nesia untuk segera mengirimkan tenaga
ditemukan DPR, musibah pun terjadi. sebanyak 1.426 orang. Terkait tragedi ahli ke Arab Saudi guna mempercepat
Sebuah alat berat (crane) yang tengah Mina yang terjadi di Jalan Arab 204 proses indentifikasi para Jemaah haji
digunakan dalam renovasi perluasan pada 25 september 2015 lalu Otoritas Indonesia yang menjadi korban Tragedi
Masjidil Haram terjatuh pada 11 Sep­ Arab Saudi menyebut penyebab tragedi Mina.
tember 2015. Peristiwa yang terjadi di adalah karena para jemaah tak disiplin. Atas desakan DPR, pemerintah ak­
musim haji, di mana jutaan umat Islam Menteri Kesehatan Arab Saudi Khaled hirnya memberangkatkan 10 personel
berkumpul ini menewaskan 107 orang Al Falih sebagaimana yang dilansir Al Tim­Disaster­Victim­Identification­(DVI)­
tercatat meninggal dunia dan 238 ter­ Jazeera Internasional mengatakan pada Jumat (2/10) lalu. Mereka mem­
luka, termasuk calon jemaah haji asal musibah tidak akan terjadi jika para je­ bantu mengidentifikasi korban wafat
Indonesia. maah mengikuti aturan yang ditetapkan akibat tragedi Mina yang menelan ri­
“Semestinya Pemerintah Saudi dan Otoritas Arab Saudi. buan jiwa dan ratusan korban cedera.
otoritas Masjidil Haram membuat early Sementara hasil investigasi peristiwa Direktur Eksekutif DVI Kombes Pol An­
warning system di dalam dan di seki­ ini masih terus dilakukan pemerintah ton Castilani menjelaskan, 10 personel
tar Masjidil Haram. Selain itu juga perlu Arab Saudi, Ketua Komisi VIII Saleh yang dikomandoi Kombes Pol Mas’udi
dibuat jalur evakuasi resmi agar jamaah Partaonan Daulay menilai pemerintah yang juga mantan Atase Kepolisian KBRI
mengetahui ke arah mana mereka harus Arab Saudi lamban dalam menangani di Riyadh, Arab Saudi itu terdiri dari 4
keluar jika terjadi hal­hal yang diduga para­korban,­termasuk­proses­identifi­ ahli forensik, 2 dokter gigi forensik, 1 ahli
membahayakan jamaah. Ini adalah ba­ kasi. Bahkan pada awalnya pemerintah DNA forensik, dan 2 orang dari Indone­

62 EDISI 129 TH. XLV, 2015