Page 39 - MAJALAH 121

tu pelaksanaan tahapan pemilihan
dan pengesahan aturan pemilihan
kepala daerah. Awal Februari 2015
ini, Dewan harus sudah menentu­
kan sikapnya (setuju atau menolak
Perpu Pilkada).

Sesuai dengan urutan waktu Perp­
pu Pilkada, sebagian Komisi Pemili­
han Umum Daerah (KPUD) harus
sudah membuka masa pencalonan
pada Maret 2015. Pemungutan su­
dah berlangsung 18 November atau
16 Desember 2015.

Ketua DPR RI, Setya Novanto dalam
pidatonya saat Rapat Paripurna
Pembukaan Masa Sidang II, Senin
(12/1/2015) menegaskan, bahwa
DPR akan segera melakukan pem­
bahasan terhadap Perppu Pilkada
dan Perppu Pemda.

“Pembahasan ke dua Perppu terse­
but penting untuk dilakukan,
karena pada tahun 2015 kita harus
mempersiapkan penyelenggaraan sudah kiamat dunia ini, semua bisa tasan pembahasan Perppu diper­
Pemilihan Kepala Daerah dengan kita selesaikan demi bangsa dan lukan untuk menjawab pertanyaan
baik melalui aturan hukum yang negara,” kata Ketua Komisi II Ram­ banyak pihak terkait pelaksanaan
pasti,” tegas politisi dari Partai Gol­ be Kamarul Zaman saat memimpin Pilkada 2015. “FPDI Perjuangan
kar ini. Rapat Kerja dengan pemerintah berharap agar usulan ini dapat re­
tersebut. spon positif dari fraksi­fraksi, DPD
Komisi II DPR yang ditugaskan dan pemerintah dengan satu hara­
melakukan pembahasan terha­ Pemerintah dalam keterangan­ pan agar tahapan penyelenggaraan
dap Perpu Pilkada tersebut telah nya yang disampaikan Menkum­ Pilkada 2015 dapat segera dilak­
mengundang pemerintah (Menteri ham Yasonna H. Laoly menjelaskan sanakan sesuai rencana,” ujar dia.
Dalam Negeri dan Menteri Hukum penetapan RUU yang mengesahkan
dan HAM) untuk menyampaikan kedua Perppu menjadi penting se­ Sebelumnya, Komisi II DPR juga
keterangannya pada Kamis malam bagai jaminan terwujudnya prinsip telah mengundang beberapa pakar
(15/1/2015). kedaulatan berada di tangan rakyat untuk dimintai pendapatnya terkait
dan dilaksanakan menurut kostitusi Perppu Pilkada ini. Pakar tersebut
Komisi II DPR RI memutuskan sebagaimana diatur dalam pasal 1 antara lain Yusril Ihza Mahendra,
segera membahas Perppu Pilkada ayat 2 UUD NRI 1945. Irman Putra Sidin, Margarito Ka­
dan Perppu Pemda. Dalam Pe­ mis, dan Siti Zuhro.
mandangan Umum Fraksi­fraksi “Untuk memberikan kepastian hu­
menanggapi keterangan pemer­ kum dalam pelaksanaan pemilihan Ke empat pakar itu diharapkan
intah, seluruh fraksi menyatakan kepala daerah yang berlandaskan dapat memberikan banyak perspe­
siap melanjutkan pembahasan. kedaulatan rakyat dan demokrasi,” ktif bagi Komisi II DPR RI sebelum
demikian Yasonna yang dalam rapat mengambil putusan terkait Perppu
“Paling penting dalam rapat kerja didampingi Mendagri Tjahyo Ku­ Pilkada, dan pandangan para pakar
kali ini kita memutuskan pemba­ molo. diharapkan akan mengubah cara
hasan terhadap dua Perppu, se­ pandang anggota Komisi II DPR. (sc)
hingga dapat kita selesaikan dalam Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan foto: rizka, naefurodjie, andri/parle/hr
masa sidang ini. Jangan dianggap Arif Wibowo menekankan penun­

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 39