Page 36 - MAJALAH 121

LEGISLASI

Sebelum disahkan di Paripurna
Dewan, sehari sebelumnya, dalam
Rapat Kerja Komisi II dengan
Mendagri dan Mekumham, seluruh
fraksi di Komisi II DPR menyetujui
Perppu Pilkada dan Perppu Pemda.

Dalam pandangan mini Fraksi
Gerindra yang disampaikan oleh
juru bicaranya Endro Hermono
menyatakan Fraksi Partai Gerin­
dra setuju Perppu tersebut un­
tuk disahkan menjadi UU, namun
karena masih memiliki kekurangan
maka perlu direvisi dengan mengu­
sulkan UU Pilkada dan UU Pemda
yang baru setelah Perppu tersebut
di Undangkan, dan diharapkan se­
lesai pada masa persidangan II ini.

Fraksi Partai Gerindra menurut
dan untuk dapat disahkan pada timbangan untuk penyempurnaan Endro akan konsisten menyele­
masa sidang sekarang ini. ke depan. saikan Perppu sebagai upaya per­
baikan demokrasi kedepan dan
“Hal ini guna pemenuhan kebutu­ “Mengenai perubahan­perubahan pentingnya Pilkada berkualitas ser­
han landasan yuridis yang kom­ atas materi dalam muatan Perppu ta mampu menghadirkan para ke­
prehensif dan lebih baik dalam Nomor 1 Tahun 2014 yang telah pala dan wakil kepala daerah yang
penyelenggaraan pemilihan kepala disetujui dan ditetapkan menjadi baik yang mampu mewujudkan ke­
daerah terutama tahun 2015 yang UU, salah satunya mengenai taha­ sejahteraan masyarakat.
sudah memasuki tahapan persia­ pan pelaksanaan, penyelesaian
pan,” kata Rambe. sengketa, dampak Pilkada seren­ Hal senada disampaikan Komaru­
tak, pemerintah berpendapat, hal din Watubun menjelaskan Fraksi
Oleh karena itu, setelah pengesah­ ini perlu dibicarakan lebih lanjut, PDI Perjuangan merasa berkewa­
an Perppu ini akan segera diajukan karena terbatasnya waktu persi­ jiban menyetujui agar RUU tentang
RUU tentang Perubahan atas UU dangan ini, sehingga secara intensif Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014
tentang Penetapan Perppu menjadi pemerintah membuka diri bersama serta UU tentang Perppu No.2 Ta­
UU melalui mekanisme yang ber­ dengan DPR, sehingga akan secara hun 2014 diteruskan pembahasan­
laku dan sesuai peraturan perun­ cepat menyelesaikan perubahan nya pada pembicaraan Tingkat
dang­undangan. “Dengan demikian UU ini,” kata Tjahjo. II pengambilan keputusan dalam
akan dihasilkan produk hukum Rapat Paripurna DPR untuk disah­
yang lebih baik,” ujarnya. Perubahan terbatas ini, lanjut Tjah­ kan menjadi UU.
jo, saya yakin pemerintah men­
Pemerintah diwakili Mendagri ganggap tidak akan mengganggu Selanjutnya Komarudin menjelas­
Tjahjo Kumolo dalam Rapat Pari­ proses tahapan­tahapan Pilkada kan, di saat yang sama dalam taha­
purna Dewan, menjelaskan pemer­ yang ditetapkan oleh penyeleng­ pan pelaksanaan Pilkada serentak
intah pada dasarnya memahami gara pemilihan umum Gubernur, 2015 memerlukan adanya payung
bahwa semua fraksi­fraksi DPR dan Bupati dan Walikota. hukum yang lebih memberikan
Komite I DPD memiliki komitmen kepastian hukum, maka Fraksi PDI
yang sama dengan pemerintah un­ “Hal ini mengingat, bahwa pada Perjuangan DPR sependapat, agar
tuk memberikan persetujuan atas tahun 2015, terdapat 204 daerah penyempurnaan materi Perppu
RUU tentang Penetapan Perppu otonom yang akan melakukan pe­ No. 1 Tahun 2014 dilakukan melalui
tersebut untuk ditetapkan menjadi milihan Gubernur, Bupati dan Wa­ pengusulan RUU baru yang akan
UU, dan tentunya pemerintah men­ likota,” terangnya. melakukan perubahan secara ter­
catat beberapa usul dan saran per­ batas terhadap Perppu No. 1 tahun

36 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015