Page 32 - MAJALAH 121

ANGGARAN

tan petani, dan kan oleh peme rintah .
mening katnya
p e n y e r a p a n Mekanisme Penyaluran Dan Penga-
tenaga kerja. Ke­ wasan Subsidi Pupuk
bijakan subsidi
pupuk erat kai­ Proses penyaluran pupuk bersub­
tannya dengan sidi diawali dengan usulan dari ke­
kondisi ekono­ lompok tani. Kelompok tani mem­
mi, politik, sos­ buat usulan kebutuhan pupuk para
ial dan teknologi petani anggotanya yang dituangkan
serta melibatkan dalam RDKK (Rencana Kebutuhan
berbagai aktor Definitif Kelompok). RDKK tersebut
yang terkait se­ dikirimkan kepada Penyalur (Kios)
laku pengambil atau Gapoktan yang bertindak se­
keputusan stra­ bagai pengecer resmi (Lini­IV), dan
tegis. selanjutnya rekapitulasi usulan ke­
butuhan pupuk tersebut dikirimkan
pupuk bersubsidi yang merupakan Dalam hal ini, kepada Distributor (Lini­III).
selisih antara harga eceran terting­ Kementerian Pertanian menjadi
gi (HET) dengan harga pasar (Rp/ aktor yang dipentingkan, karena Rekapitulasi kebutuhan pupuk yang
kg) dan cakupan volume pupuk yang secara teknis bertanggungjawab telah disusun oleh distributor ke­
memperoleh subsidi. Khusus untuk dalam perencanaan kebutuhan mudian dikirimkan kepada Dinas
pupuk urea, HET dipengaruhi paso­ pupuk, sehingga produksi pangan Pertanian Kabupaten atau Kota,
kan gas. Karena harga gas diperhi­ dapat menjamin ketahanan pangan dan selanjutnya secara berjenjang
tungkan dalam dolar (US$/MMB­ nasio nal. BUMN. Selain itu, Kemen­ diserahkan kepada Dinas Pertanian
TU). Selain itu, subsidi pupuk juga tan juga bertanggungjawab atas Provinsi dan Kementerian Pertani­
dipengaruhi oleh biaya transportasi ketersediaan pupuk. Sementara itu, an. Alokasi pupuk bersubsidi secara
ke daerah terpencil dan biaya pe­ DPR memegang peran sangat stra­ nasional tersebut dirinci menurut
ngawasan. Tentunya, besaran beban tegis, khususnya dalam perumusan provinsi, jenis, jumlah, sub sektor,
subsidi dapat disesuaikan dengan kebijakan pupuk nasional dan pene­ dan sebaran bulanan. Selanjutnya,
cara melakukan penyesuaian terha­ tapan anggaran subsidi yang diaju­ dirinci menurut kabupaten atau
dap faktor­faktor tersebut.

Hingga saat ini, efektivitas dan
efisiensi subsidi pupuk belum terca­
pai. Kenaikan kuantitas pupuk ber­
subsidi tidak mampu menurunkan
harga pupuk yang tetap tinggi.
Berbagai kebijakan mengenai sub­
sidi ini telah digalakkan dari 1970.
Namun hingga kini belum mampu
mengatasi masalah kelangkaan pu­
puk. Di sisi lain, petani masih eng­
gan untuk menggunakan pupuk
organik, karena belum terbukti ke­
berhasilannya. Padahal, Pemerintah
juga telah memberikan subsidi pu­
puk organik sejak tahun 2008.

Prioritas kebijakan subsidi pupuk
adalah terjaminnya ketersediaan
pupuk, yang selanjutnya akan ber­
dampak pada peningkatan produksi
pangan, peningkatan pendapa­

32 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015