Page 35 - MAJALAH 121

LEGISLASI

Akhirnya Perppu

Pilkada Jadi UU

Setelah melalui pro kontra dan menjadi isu yang berlangsung cukup lama, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Perppu Pemda) akhirnya disahkan dan disetujui menjadi Undang-Undang.

apat Paripurna Dewan Per­ da ini, berarti rakyat kembali bisa tersebut, agar proses revisi dapat
wakilan Rakyat (DPR), Selasa memilih Gubernur­Wakil Gubernur, lebih cepat dilakukan.
R(20/1/2015) akhirnya menge­ Wali Kota­Wakil Wali Kota, Bupati­
sahkan Perppu Pilkada dan Perppu Wakil Bupati secara langsung. Bu­ Dalam laporannya dihadapan Pari­
Pemda menjadi Undang­Undang. tuh jalan berliku hingga akhirnya purna DPR, Rambe menjelaskan
Namun sebagaimana menjadi kes­ rakyat kembali memiliki hak untuk bahwa masih terdapat permasala­
epakatan Komisi II DPR yang mem­ memilih kepala daerahnya. han dalam Perppu Nomor 1 Tahun
bahas Perppu tersebut, UU ini akan 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun
segera direvisi karena dinilai ba­ Ketua Komisi II DPR Rambe Kama­ 2014, sehingga memerlukan perbai­
nyak kekurangan. rul Zaman berharap dan meminta kan sesegera mungkin dan dengan
pemerintah untuk sesegera mung­ usul inisiatif DPR RI Komisi II, me­
Dengan disetujuinya Perppu Pilka­ kin mengundangkan kedua Perppu ngajukan RUU perbaikan nantinya,

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 35