Page 38 - MAJALAH 121

LEGISLASI

Peraturan Pemerintah Pengganti tuk nyata bersama rakyat Indone­ dan selama lima tahun sekali.
Undang­Undang (Perppu) tentang sia untuk memilih pilkada langsung.
Pilkada dan Pemda. Pilkada langsung, kata SBY, meru­ Dewan Perwakilan Rakyat mem­
pakan buah perjuangan reformasi. prioritaskan pembahasan Perppu
Adapun dua Perppu yang dimaksud Dirinya yang terpilih menjadi presi­ Pilkada pada masa persidangan
adalah Perppu Nomor 1 tahun 2014 den melalui pemilihan langsung ha­ kedua Tahun Sidang 2014­2015 ini.
tentang pemilihan Gubernur, Bu­ rus menunjukkan sikap konsistensi Pada masa sidang sebelumnya,
pati dan Wali Kota(Perppu Pilkada) kepada rakyat yang telah memberi­ DPR belum mengesahkan Perppu
yang sekaligus mencabut Undang­ kan kepercayaan kepadanya. Pilkada. Padahal pemilihan kepala
Undang Nomor 22 tahun 2014 ten­ daerah sesuai dengan Perppu akan
tang Pemilihan Gubernur, Bupati Sesuai amanat UU, Perppu yang digelar serentak mulai 2015. Pe­
dan Wali Kota. diterbitkan oleh Presiden harus milihan kepala daerah serentak ini
dibahas oleh DPR. Hasil dalam pem­ diberlakukan bagi daerah­daerah
Lalu Perpu kedua terkait Undang­ bahasan, apakah Perppu tersebut yang masa jabatan kepala daerah­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten­ bisa terus diberlakukan atau dito­ nya berakhir pada 2016.
tang Pemerintahan Daerah (Perppu lak. Jika nantinya Dewan menolak
Pemda) yang isinya menghapus Perppu diberlakukan, maka DPR Masalah tata tertib DPR dan sink­
kewenangan DPRD untuk melak­ harus membuat UU pencabutan ronisasinya terhadap alat kelengka­
sanakan pemilihan Kepala Daerah. Perppu tersebut dan memberlaku­ pan Dewan menjadi prioritas pem­
kan UU Nomor 22 Tahun 2014. bahasan pada masa sidang kedua
Dengan dikeluarkannya Perppu DPR, persoalan ini pulalah yang
Pilkada, maka Undang­Undang No­ Dan jika DPR menerima Perppu membuat DPR gagal mengesahkan
mor 22 Tahun 2014 tentang Pemili­ tersebut, maka pemerintah ha­ Perppu Pilkada pada masa sidang

han Gubernur, Bupati dan Wali Kota rus melaksanakan apa yang ada lalu.
yang disahkan DPR tidak berlaku. di dalam Perppu tersebut. Sesuai
ama nat yang ada di Perppu pemili­ Sikap DPR memprioritaskan pem­
Diterbitkannya Perppu tersebut, han Gubernur, Bupati/Walikota bahasan Perppu pada masa sidang
menurut SBY adalah sebagai ben­ akan dilaksanakan secara serentak ini, tidak lepas dari dekatnya wak­

38 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015