Page 37 - MAJALAH 121

2014 setelah perppu tersebut disah­ yang terlalu lama antara uji publik Ber awal disahkannya RUU tentang
kan atau di undangkan menjadi UU. dan pendaftaran calon yaitu tiga Pemilihan Gubernur, Bupati dan
bulan, “Hal ini membuat penjadwa­ Wali Kota (UU Pilkada) melalui me­
Menurut Fraksi Partai Golkar yang lan tahapan Pilkada semakin pan­ kanisme voting pada Rapat Pari­
dibacakan juru bicaranya Agung jang, apalagi hasil uji publik tidak purna DPR, 26 September 2014 (dini
Widiantoro, menyetujui Perppu mempunyai konsekuensi apapun hari), dimana Dewan menyetujui
tersebut untuk disahkan menjadi kecuali hanya mengantongi su­ pilkada melalui DPRD.
UU, namun Fraksi Golkar dalam rat keterangan telah mengikuti uji
pandangan mini nya memberikan pu blik dari panitia uji publik, bu­ Presiden Susilo Bambang Yudho­
beberapa hal dalam materi Perppu kankah hal ini manandakan adanya yono yang saat itu menjabat me­
yang harus direvisi, pertama, me­ formalitas belaka,” jelas Agung. ngaku kecewa atas keputusan DPR
ngenai calon dan pasangan calon yang mengesahkan UU Pilkada Tak
Selain Fraksi Gerindra, PDI Per­ Langsung.
Kedua, kata Agung, Pilkada seren­ juangan dan Golkar, tujuh fraksi
tak, dimana adanya rentang wak­ DPR lainnya juga menyetujui Perp­ Diakhir masa jabatannya sebagai
tu yang cukup lama bagi seorang pu No.1 dan 2 disahkan menjadi UU. Presiden Republik Indonesia ke
pelaksana tugas (Plt) untuk men­ enam itu, kemudian Susilo Bam­
jalankan roda pemerintahan daerah Berikut merupakan skema per­ bang Yudhoyono (SBY) pada 2 Okto­
sampai dengan digelarnya Pilkada jalanan Perppu Pilkada: ber 2014 akhirnya menerbitkan dua
serentak, “Hal ini akan menim­
bulkan masalah yang cukup besar,
dalam hal penyelenggaraan peme­
rintahan daerah, karena seorang
Plt, memiliki keterbatasan didalam
mengambil kebijakan dan keputu­
san yang bersifat strategis, hal ini
tentunya memerlukan kajian yang
cukup mendalam,”tegasnya.

Ketiga, penjadwalan tahapan pe­
nyelenggaraan Pilkada yang cukup
panjang, apalagi berlangsung dua
putaran, dan jika pelantikan dilaku­
kan secara serentak, maka calon
terpilih dalam satu putaran harus
menunggu selesai perhelatan Pilka­
da yang berlangsung dua putaran.

Selanjutnya, ke empat, ujar Agung,
terkait penyelesaian sengketa,
Perppu No.1 Tahun 2014 me­
nyatakan penyelesaian sengketa
Pilkada adalah di Pengadilan Tinggi
yang ditunjuk oleh MA, tetapi MA
justru berpendapat sebaiknya pe­
nyelesaian sengketa Pilkada, tidak
di MA, melainkan ditangani oleh
badan khusus diluar pengadilan,
meski begitu MA siap mengadili
sengketa hasil Pilkada jika diperin­
tahkan oleh UU.

Dan kelima, mengenai uji publik,
menurut Fraksi Partai Golkar, jarak

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 37