Page 33 - MAJALAH 121

kota dan kecamatan. Tingginya harga pupuk bersubsidi dibayar Pemerintah.
pun tak luput dari pantauan Badan
Pupuk diproduksi oleh perusahaan Pemeriksa Keuangan. Temuan BPK Nilai biaya bunga menjadi salah satu
di Lini­I, yaitu lokasi gudang pu­ menunjukkan Harga Pokok Pen­ komponen biaya produksi dalam
puk di wilayah pabrik dari masing­ jualan (HPP) yang digunakan un­ HPP yang akan ditagihkan kepada
masing produsen atau di wilayah tuk perencanaan perhitungan dan Pemerintah. Jika dirunut, biaya
pelabuhan tujuan untuk pupuk im­ pembayaran sementara subsidi pu­ bunga dalam HPP pupuk bersub­
por. Dari Lini­I, pupuk dikirim ke puk tidak menggunakan HPP yang sidi sejak 2011 sampai 2013 sesuai
lokasi gudang produsen di wilayah mendekati riil. Penentuan HPP han­ de ngan hasil audit BPK masing­
ibukota provinsi dan atau Unit Pe­ ya berdasarkan besaran HPP dua masing sebesar Rp 415,47 milyar, Rp
ngantongan Pupuk (UPP) atau di tahun sebelumnya dan tidak mem­ 889,32 milyar, dan Rp 708,62 milyar.
luar pelabuhan (Lini­II). pertimbangkan estimasi kenaikan
harga­harga komponen HPP pada Kemudian, jika penyesuaian HPP
Setelah pupuk dikemas di kan­ tahun berjalan. tahun 2012 (Audited) diberlakukan
tong, kemudian dikirim ke lokasi
gudang produsen atau distributor
di wilayah Kabupaten atau Kota
yang ditunjuk atau ditetapkan oleh
Produsen (Lini­III). Distributor di­
tunjuk oleh produsen pupuk untuk
melakukan pembelian, penyimpan­
an, penyaluran, dan penjualan pu­
puk bersubsidi dalam partai besar
di wilayah tanggungjawabnya.

Dari distributor, pupuk kemudian
dijual kepada petani atau kelompok
tani melalui pengecer resmi yang
ditunjuk (Lini­IV). Pengecer resmi
berkedudukan di Kecamatan atau
Desa yang ditunjuk oleh Distribu­
tor dengan kegiatan pokok melaku­
kan penjualan Pupuk Bersubsidi di
wilayah tanggungjawabnya secara
langsung kepada Petani atau Ke­
lompok Tani.

Penetapan harga eceran terting­
gi (HET) diatur setiap tahun oleh
Menteri Pertanian. Harga Eceran Efek dari kekurangakuratan penen­ dari Juli sd Desember 2013, maka
Tertinggi adalah harga Pupuk Ber­ tuan HPP, menimbulkan kurang berdasarkan perhitungan volume
subsidi yang dibeli oleh petani atau bayar subsidi pupuk. Tahun 2012 yang tersedia hanya mencapai 8,01
kelompok tani di Penyalur Lini IV. terjadi kurang bayar subsidi pu­ juta ton. Hal ini menjadi pertimba­
puk sebesar Rp 6,6 triliun. Kejadian ngan mengingat target penilaian
Karena pupuk bersubsidi meru­ terulang lagi di tahun 2013, dimana kinerja Kementerian Pertanian
pakan komoditas yang berada di terjadi kurang bayar sebesar Rp 7,3 untuk penyaluran pupuk bersub­
dalam pengawasan, maka Pemer­ triliun. Akibat dari kurang bayar ini sidi oleh Unit Kerja Presiden Bi­
intah telah menyiapkan berbagai dapat mengganggu likuiditas pro­ dang Pengawasan dan Pengenda­
mekanisme pengawasan untuk dusen pupuk, sehingga untuk men­ lian Pembangunan (UKP4) telah
menekan penyimpangan, baik dari danainya, produsen pupuk memin­ ditetapkan sebanyak 8,3 juta ton.
sisi penganggaran maupun pelaksa­ jam biaya operasional kepada bank.
naan di lapangan. Pinjaman tersebut menimbulkan Dengan volume sebanyak 8,01 juta
beban bunga yang pada akhirnya ton, diperkirakan hanya akan men­
HPP Pupuk Tidak Mendekati Riil akan menambah subsidi yang harus cukupi kebutuhan pupuk sampai

PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015 33