Page 34 - MAJALAH 121

ANGGARAN

dan Makanan (POM) dan Pemerin­
tah Daerah juga turut mendukung
keberhasilan penyaluran dan pe­
ngawasan subsidi pupuk.

Upaya yang dapat dilakukan oleh
pemerintah yaitu memadukan ke­
bijakan subsidi gas dan pengenaan
pajak pupuk ekspor sehingga har­
November 2013. Jika penyesuaian maksimum 2 hektar per Kepala ga pupuk bagi petani lebih murah.
HPP tahun 2012 (Audited) diber­ Keluarga sangat sulit dilaksanakan DPR dapat mengambil kebijakan
lakukan dari Juli sampai September di lapangan karena semua petani yang mendorong pemerintah un­
2013, maka berdasarkan perhitu­ membutuhkan pupuk, termasuk tuk menjamin ketersediaan gas bagi
ngan volume yang tersedia hanya petani perkebunan dan petani yang produsen pupuk. Sementara, bagi
mencapai 8,61 juta ton. memiliki luas lahan diatas 2 hek­ produsen pupuk dapat memisahkan
tar. Ketika petani sulit menemukan biaya operasional yang jelas antara
Kenaikan HPP Berimbas Menyu- pupuk non subsidi, petani tersebut pupuk subsidi dan pupuk non sub­
sutnya Volume Pupuk Bersubsidi akhirnya memakai pupuk subsidi. sidi termasuk pupuk ekspor. Saat
ini, PT Pupuk Indonesia, sebagai
Selama ini, subsidi pupuk diberi­ Bagi pengecer pupuk, pengenaan induk dari beberapa produsen pu­
kan kepada produsen pupuk, bukan harga pupuk diatas HET karena puk telah membeli pabrik amoniak
langsung kepada petani. Ironis­ kurangnya fee, walaupun petani Jepang sehingga seharusnya biaya
nya, subsidi pupuk yang diberikan menerima pupuk di pintu pengecer produksi pupuk pun bisa dimini­
pemerintah cenderung kurang dan membayar secara tunai. Se­ malisir.
daripada yang dibutuhkan. Namun, mentara, bagi distributor, penya­
hal ini dapat dipahami karena ke­ luran pupuk belum memadai secara Petani dapat memakai pupuk de­
terbatasan anggaran yang dimiliki tepat jumlah, lokasi dan waktu, ngan takaran yang tepat sesuai
pemerintah. Permasalahan yang karena kurangnya fasilitas gudang rekomendasi dan membuat pupuk
sering terjadi yaitu kenaikan HPP dan alat angkut, dan ada juga yang organik, dimana pupuk organik
akibat kenaikan gas, inflasi, kurs tidak sesuai dengan Delivery Order dapat membuat tanah lebih subur di
dan lain­lain yang berdampak me­ (DO). Sedangkan bagi BUMN pro­ jangka panjang. Dengan demikian,
nyusutnya volume pupuk bersub­ dusen pupuk, penyaluran pupuk petani tidak lagi bergantung pada
sidi, sehingga akhirnya problema belum memadai secara tepat jum­ pasokan gas, amoniak atau bahan­
kelangkaan pupuk terus berulang lah, lokasi dan waktu karena ma­ bahan lain yang relatif fluktuatif.
tiap tahun. salah distribusi. Permasalahan pe­ Subsidi pupuk secara bertahap
nyaluran pupuk lainnya mencakup dapat dikurangi atau dihapuskan,
Permasalahan pupuk bersubsidi adanya penggantian karung pupuk untuk mengurangi ketergantu­
hampir terjadi disetiap lini. Pada bersubsidi dengan karung pupuk ngan petani terhadap pemerintah.
tahap pengajuan RDKK, permasala­ non subsidi, dan perembesan pupuk Sehingga anggaran subsidi pupuk
han itu meliputi terjadinya mark- bersubsidi antar wilayah, serta pe­ dapat dialokasikan ke infrastruk­
up luas lahan garapan, lahan ganda nyelundupan pupuk ke negara lain. tur pertanian, seperti irigasi yang
dan fiktif, serta kurang memadai- membutuhkan anggaran yang cu­
nya pendataan luas garapan dan ke­ Berbagai permasalahan tersebut kup besar.
butuhan pupuk anggotanya. Selain dapat diatasi jika Komisi Pengawas
itu, tidak adanya sanksi hukum atas Pupuk dan Pestisida (KP3), sebagai Ditulis oleh: Marihot Nasution, Jesly Pan-
ketidakakuratan data RDKK dan pengawas penyaluran subsidi pupuk jaitan, Hafidz Huzaifah, Kiki Zakiah (Tim
keterlambatan penyerahan RDKK. menjalankan fungsinya secara lebih Analis APBN dan BPK, Biro Analisa Ang-
Sehingga pengajuan kebutuhan pu­ optimal. KP3 dalam fungsi kerja­ garan dan Pelaksanaan APBN, Sekretariat
puknya juga terlambat, yang me­ nya di bawah kooordinasi Menteri Jenderal DPR RI)
ngakibatkan lambatnya pupuk ber­ Koordinator Bidang Perekonomian,
subsidi diterima oleh petani. yaitu Kementerian Pertanian, Ke­ Disunting oleh: sf (Parlementaria)
menterian Keuangan, Kementerian
Selain itu, ketentuan tentang pe­ Perdagangan, Kementerian BUMN.
nerima subsidi pupuk dengan luas Selain itu, Badan Pengawasan Obat

34 PARLEMENTARIA EDISI 121 TH. XLV, 2015