Page 45 - MAJALAH 118

sangat strategis untuk membimbing
pelaku usaha kecil menengah di
Indonesia agar semua produknya
memenuhi standar dan punya daya
saing di pasar global.

Sementara menurut pemerintah,
selama ini banyak peraturan me-
ngenai standardisasi yang bersifat
sektoral dan tidak memadai un-
tuk kepentingan nasional. Dengan
disahkannya UU ini, semua per-
aturan terintegrasi dan melindungi
semua pelaku, baik konsumen mau-
pun produsen di dalam negeri.

Indonesia adalah satu-satunya
negara di kelompok G20 yang be-
lum memiliki UU yang mengatur
standardisasi. Dengan disahkan-
nya UU SPK ini, tentu menjadi mo-
mentum berharga untuk memulai Kebutuhan energi di Indonesia sesuai bauran energi mix yang ha-
persaingan di pasar global. Selain masih tergantung energi fosil. Pa- rus mencapai 23 persen dalam ta-
menjadi payung hukum, UU ini juga dahal kita ketahui Indonesia dilalui hun 2025.
akan menstimulasi pelaku UKM un- jalur api mulai dari Pulau jawa, Su-
tuk meningkatkan mutu produknya matera dan maluku. Dimana potensi Pasal dan isi terkait UU Panas Bumi
dan berani bersaing di era pasar energi panas bumi sangat berlimpah meliputi beberapa hal krusial dianta-
bebas ini. Untuk itu, butuh duku- bahkan mencapai 229 titik lokasi ranya perijinan, insentif dan penge-
ngan IPTEK agar produk UKM kian yang tersebar di Indonesia. 207 MW lolaan lahan. Pemda berhak bonus
berkualitas. potensi panas bumi dunia, namun produksi dalam pemanfaatan tidak
pengembangan panas bumi baru langsung terhadap panas bumi, hal
19. UU tentang Panas Bumi 4.6 persen. ini menjadi prioritas utama dalam
pengelolaan panas bumi. Selain itu,
Sebagaimana kita ketahui bahwa UU Panas Bumi ini akan menggan- pemanfaatan kawasan hutan untuk
Kebutuhan Indonesia terhadap tikan UU No. 27 tahun 2003 tentang panas bumi harus dapat menjaga
energi terus meningkat, namun Panas Bumi. Dengan disahkannya hutan agar tetap lestari. (sc) foto: iwan
seiring pertumbuhan ekonomi tidak UU ini maka Kebijakan Energi Nasio- armanias, naefurodjie, andri/parle/iw
diimbangi energi suplai. nal menegaskan pentingnya peran
panas bumi dimana kontribusinya

RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU
(PERIODE FEBRUARI – SEPTEMBER 2014)

1. RUU tentang Perdagangan Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 11-2-2014.
2. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
dengan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (Kumulatif Terbuka) DPR RI tgl 18-2-2014.
Masalah Pidana.
3. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
dengan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (Kumulatif Terbuka) DPR RI tgl 18-2-2014.
Masalah Pidana.
4. RUU tentang Keinsinyuran. DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 25-2-2014.
5. RUU tentang Pengesahan International Convention for the Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional (Kumulatif Terbuka) DPR RI tgl 25-2-2014.
Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir).
6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi DPR (Kumulatif Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
Sulawesi Tenggara. Terbuka) DPR RI tgl 24-6-2014.

PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014 45