Page 46 - MAJALAH 118

LEGISLASI

7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi DPR (Kumulatif Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
Sulawesi Tenggara. Terbuka) DPR RI tgl 24-6-2014.

8. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi DPR (Kumulatif Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
Sulawesi Tenggara. Terbuka) DPR RI tgl 24-6-2014.
9. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
Indonesia dan Republik India. (Kumulatif Terbuka) DPR RI tgl 24-6-2014.
10. RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
2013. (Kumulatif Terbuka) DPR RI tgl 3-7-2014.
11. RUU tentang Kesehatan Jiwa. DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 8-7-2014.
12. RUU tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
Industri Pertahanan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turki. (Kumulatif Terbuka) DPR RI tgl 10-7-2014.
13. RUU tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD. DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 10-7-2014.
14. RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 26-8-2014.
15. RUU tentang Panas Bumi Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 26-8-2014.
16. RUU tentang Hak Cipta (judul Prolegnas: RUU tentang Perubahan Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
atas UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). DPR RI tgl 16-9-2014.
17. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan. DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 16-9-2014.
18. RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement Transoundary Haze Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
Pollution. (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas (Kumulatif Terbuka) DPR RI tgl 16-9-2014.
Batas).
19. RUU tentang Perasuransian (Judul Prolegnas: RUU ttg Perubahan Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
atas UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian). DPR RI tgl 23-9-2014.
20. RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI (judul Prolegnas: DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
Hukum Disiplin Militer). DPR RI tgl 24-9-2014.
21. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. DPR RI tgl 24-9-2014.
22. RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (judul DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
Prolegnas:RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor DPR RI tgl 24-9-2014.
18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.)
23. RUU tentang Keperawatan. DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 25-9-2014.
24. RUU tentang Tenaga Kesehatan. Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 25-9-2014.
25. RUU tentang Jaminan Produk Halal. DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 25-9-2014.
26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
Pelindungan Anak. (RUU tambahan Prolegnas 2014) DPR RI tgl 25-9-2014.
27. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 25-9-2014.
28. RUU tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 26-9-2014.
29. RUU tentang Administrasi Pemerintahan. Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 26-9-2014.
30. RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
(Kumulatif Terbuka) DPR RI tgl 29-9-2014.
31. RUU tentang Kelautan. DPD Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 29-9-2014.
32. RUU tentang Perkebunan DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 29-9-2014.
33. RUU tentang Konservasi Tanah dan Air. DPR Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 29-9-2014.
34. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pemerintah Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
DPR RI tgl 29-9-2014.

46 PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014