Page 46 - MAJALAH 118
P. 46

LEGISLASI





          7.   RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi   DPR (Kumulatif   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               Sulawesi Tenggara.                                 Terbuka)    DPR RI tgl 24-6-2014.

          8.   RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi   DPR (Kumulatif   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               Sulawesi Tenggara.                                 Terbuka)    DPR RI tgl 24-6-2014.
          9.   RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik   Pemerintah   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               Indonesia dan Republik India.                  (Kumulatif Terbuka)  DPR RI tgl 24-6-2014.
          10.  RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun   Pemerintah   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               2013.                                          (Kumulatif Terbuka)  DPR RI tgl 3-7-2014.
          11.  RUU tentang Kesehatan Jiwa.                          DPR       Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 8-7-2014.
          12.  RUU tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama   Pemerintah   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               Industri Pertahanan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turki.  (Kumulatif Terbuka)  DPR RI tgl 10-7-2014.
          13.  RUU tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD.                   DPR       Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 10-7-2014.
          14.  RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.  Pemerintah  Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 26-8-2014.
          15.  RUU tentang Panas Bumi                            Pemerintah   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 26-8-2014.
          16.  RUU tentang Hak Cipta (judul Prolegnas: RUU tentang Perubahan   Pemerintah  Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               atas UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).                DPR RI tgl 16-9-2014.
          17.  RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.               DPR       Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 16-9-2014.
          18.  RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement Transoundary Haze   Pemerintah  Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               Pollution. (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas  (Kumulatif Terbuka)  DPR RI tgl 16-9-2014.
               Batas).
          19.  RUU tentang Perasuransian (Judul Prolegnas: RUU ttg Perubahan   Pemerintah  Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               atas UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).       DPR RI tgl 23-9-2014.
          20.  RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI (judul Prolegnas:   DPR  Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               Hukum Disiplin Militer).                                       DPR RI tgl 24-9-2014.
          21.  RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun   Pemerintah  Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.                    DPR RI tgl 24-9-2014.
          22.  RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (judul    DPR       Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               Prolegnas:RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor       DPR RI tgl 24-9-2014.
               18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.)
          23.  RUU tentang Keperawatan.                             DPR       Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 25-9-2014.
          24.  RUU tentang Tenaga Kesehatan.                     Pemerintah   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 25-9-2014.
          25.  RUU tentang Jaminan Produk Halal.                    DPR       Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 25-9-2014.
          26.  RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang   DPR  Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
               Pelindungan Anak. (RUU tambahan Prolegnas 2014)                DPR RI tgl 25-9-2014.
          27.  RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah.              Pemerintah   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 25-9-2014.
          28.  RUU tentang Pemerintahan Daerah.                  Pemerintah   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 26-9-2014.
          29.  RUU tentang Administrasi Pemerintahan.            Pemerintah   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 26-9-2014.
          30.  RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015.             Pemerintah   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                             (Kumulatif Terbuka)  DPR RI tgl 29-9-2014.
          31.  RUU tentang Kelautan.                                DPD       Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 29-9-2014.
          32.  RUU tentang Perkebunan                               DPR       Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 29-9-2014.
          33.  RUU tentang Konservasi Tanah dan Air.                DPR       Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 29-9-2014.
          34.  RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.            Pemerintah   Disetujui menjadi UU dlm Rapat Paripurna
                                                                              DPR RI tgl 29-9-2014.


          46 PARLEMENTARIA  EDISI 118 TH. XLIV, 2014
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51