Page 41 - MAJALAH 118

masyarakat dalam mengonsumsi membahas substansi RUU yang bertanggung jawab kepada Presi-
atau menggunakan produk halal, telah ditetapkan kedua belah pihak. den melalui Menteri. Pengelolaan
meningkatkan kemampuan pelaku Panja secara intensif telah melaku- keuangan haji oleh BPKH ini dilaku-
usaha untuk menjamin kehalalan kan pembahasan Daftar Inventari- kan secara korporatif dan nirlaba.
produknya, serta meningkatkan sasi Masalah (DIM) baik dari DPR,
keterbukaan serta akses untuk maupun dari Pemerintah. Setoran Biaya Perjalanan Ibadah
mendapatkan informasi terhadap Haji ini diperoleh dari jemaah haji
produk halal. 10. UU tentang Pengelolaan yang dibayarkan ke rekening atas
Keuangan Haji nama BPKH dalam kedudukannya
9. UU tentang Perlindungan Anak sebagai wakil yang sah dari jemaah
Sidang paripurna DPR RI, Senin haji pada kas haji. Selain itu saldo
Undang-undang tentang Perlind- (29/9) menyetujui Rancangan setoran BPIH yang telah dilakukan
ungan Anak disahkan DPR 25 Sep- Undang-undang Pengelolaan oleh jemaah haji itu terdiri atas
tember 2014. UU ini menjadi kado Keuangan Haji (RUU PKH) untuk setoran BPIH beserta nilai manfaat-
istimewa bagi seluruh anak-anak disahkan menjadi Undang-undang. nya. Meski bisa melihat langsung
Indonesia di tengah berbagai per- saldo BPIH namun jemaah tidak
masalahan anak yang sudah men- Disahkannya UU ini semata untuk dapat mengambilnya. Pengambilan
gancam masa depan mereka. UU ini kemaslahatan umat, demi tercipta- saldo setoran BPIH hanya dapat di-
juga penting untuk menyelamatkan nya pengelolaan keuangan haji yang lakuikan apabila jemaah haji mem-
masa depan generasi bangsa ini. professional dan amanah. Karena batalkan porsinya, baik karena
sebagaimana diketahui penyeleng- meninggal dunia maupun alasan
UU tentang Perlindungan Anak ini garaan ibadah haji itu sendiri kerap lainnya yang sah sebagaimana dia-
bertujuan untuk melindungi anak, menjadi sorotan publik. Dengan tur dalam ketentuan peraturan pe-
serta mewujudkan hak-hak anak adanya UU ini bisa menghindari rundang-undangan.
dengan memberikan pemenuhan kecurigaan terhadap pengelolaan
hak-hak anak di berbagai bidang, keuangan haji. Nilai manfaat yang dapat diambil
seperti agama, sosial, pendidikan, dari setoran BPIH jemaah haji itu be-
maupun kesehatan. Ada beberapa materi pokok rasal dari investasi yang bisa dilaku-
yang diketengahkan dalam UU kan, antara lain berbentuk produk
UU ini juga melindungi anak dari ini. Diantaranya penjelasan yang perbankan, surat berharga, emas,
perluasan ruang lingkup dari per- dimaksud keuangan haji. dan investasi langsung. Dalam me-
lindungan khusus yang sebelum- ngelola keuangan ibadah haji, BPKH
nya tidak diatur terhadap anak yang Keuangan Haji yang dimaksud juga diawasi oleh dewan pengawas.
menjadi korban kejahatan seksual, dalam UU ini adalah semua hak dan Dewan pengawas yang terdiri atas 7
anak korban pornografi, anak kor- kewajiban pemerintah yang dapat orang anggota yang berasal dari un-
ban HIV/AIDS, anak korban jaringan dinilai dengan uang terkait dengan sure professional dimana lima dian-
terorisme, anak dengan perilaku penyelenggaraan ibadah haji serta taranya berasal dari unsur masyara-
sosial menyimpang, dan lain se- semua kekayaan dalam bentuk kat dan dua dari unsur pemerintah.
bagainya. uang atau barang yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat pelak- Dewan pengawas inilah yang
Disamping itu, perlindungan anak sanaan hak dan kewajiban tersebut, bertugas untuk melaksanakan pe-
yang diatur dalam UU ini juga ber- baik yang bersumber dari jemaah nilaian atas rumusan kebijakan,
tujuan untuk menjamin terpenuhi- haji maupun sumber lain yang sah rencana strategis, rencana kerja
nya hak-hak anak agar dapat hidup, dan tidak mengikat. dan anggaran tahunan pengelo-
tumbuh, dan berkembang, serta laan keuangan haji. Melaksanakan
berpartisipasi secara optimal sesuai Dalam RUU ini juga dijelaskan ten- pengawasan dan pemantauan atas
dengan harkat dan martabat kema- tang pembentukan badan atau lem- pelaksanaan pengelolaan keuangan
nusiaan. Serta perlindungan dari baga khusus pengelola keuang an haji, dan menilai serta memberika
kekerasan, eksploitasi, dan diskrimi- haji. Sebagaimana diketahui selama pertimbangan terhadap laporan
nasi. Hal ini demi terwujudnya anak ini pengelolaan dan penyeleng- pertanggungjawaban pelaksanaan
Indonesia yang berkualitas, ber- garaan ibadah haji dikelola oleh pengelolaan keuangan haji dan pe-
akhlak mulia, dan sejahtera. pemerintah dalam hal ini kement- ngelolaan BPKH sebelum ditetapkan
erian agama. Dengan adanya badan menjadi laporan BPKH.

UU ini merupakan inisiatif DPR khusus pengelolaan keuangan haji
atas perubahan UU Nomor 23 Tahun yang dinamakan BPKH atau Badan 11. UU tentang Perkebunan
2002 tentang Perlindungan Anak. Pengelola Keuangan Haji. BPKH
Selama pembahasan, baik DPR mau- merupakan lembaga yang melaku- Diharapkan mampu menjawab
pun pemerintah telah membentuk kan pengelolaan keuangan haji. berbagai problematika perkemba-
Panitia Kerja (Panja) yang bertugas BPKH ini sendiri bersifat mandiri dan ngan dan tantangan di sektor perke-

PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014 41