Page 38 - MAJALAH 118

LEGISLASI

D e n gan b e g i tu, h a l i n i
mendorong daerah menggunakan
h a sil p e m et aa n ur us a n
pemerintahan itu sebagai landasan
bagi penetapan kelembagaan,
perencanaan, dan penganggaran
dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. Hasil
pemetaan ini juga dapat digunakan
oleh pemerintah pusat untuk
melakukan p embinaan dan
pengawasan kepada daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan
tersebut.

UU ini juga memuat substansi ke-
harusan bagi para kepala daerah un-
tuk melaksanakan program strategis
nasional yang ditetapkan Presiden,
sebagai upaya meningkatkan per-
yang akan dipilih yakni Pilkada Adapun isu atau materi yang tumbuhan dan pemerataan pem-
langsung atau melalui DPRD, dan masih memerlukan pembahasan bangunan, serta menjaga perta-
memilih meninggalkan ruang dan diambil keputusannya dalam hanan dan keamanan. Hal ini dalam

sidang Paripurna. forum Rapat Paripurna antara lain rangka meningkatkan kesejahteraan
tentang mekanisme pemilihan masyarakat.
Proses pembahasan RUU Pilkada kepala daerah, paket atau tidak

hampir tiga tahun lamanya. paket pemilihan kepala daerah, Untuk menjamin penyelenggaraan
Bermula dari surat Presiden tanggal syarat tidak adanya konflik, proses pemerintahan yang bersih dan tidak
15 Desember 2011 menyampaikan rekapitulasi dan pilihan satu atau mengurangi hak dan keuntungan
RUU tentang Pilkada kepada dua putaran untuk menentukan ekonomi atas sumber daya alam
DPR. Kemudian pada tanggal 12 p emenang jika mekanisme bagi setiap daerah, maka ada
Januari 2012 Badan Musyawarah pemilihannya secara langsung. beberapa kewenangan pemerintah
DPR (Bamus) dalam salah satu kabupaten atau kota yang ditarik ke
keputusannya memberi tugas 2. UU tentang Pemerintahan pemerintahan di tingkat atasnya.
konstitusi bidang legislasi kepada Daerah
Komisi II DPR untuk memproses Dengan mempertimbangkan
pembahasan terhadap RUU ini. UU tentang Pemerintahan aspek strategis bagi kepentingan
Daerah (UU Pemda) yang disahkan daerah dan nasional, kewenangan
Menindaklanjuti penugasan Ba- Rapat Paripurna DPR RI, Jumat itu ditarik ke urusan pemerintahan
mus tersebut, Komisi II DPR segera (26/09) memperjelas pembagian bidang kehutanan, kelautan, serta
melakukan proses pembicaraan urusan antara pemerintah pusat, energi dan sumber daya mineral,
Tingkat I diawali dengan pembicara- pemerintah provinsi dan pemerintah dengan dibagi antara pemerintah
an awal tingkat I antara DPR dengan kabupaten atau kota dengan pusat dan daerah provinsi.
pemerintah hingga pada akhirnya susunan yang lebih sederhana dan
memasuki pembahasan tingkat mudah dipahami. Namun, bukan berarti kontrol
Panja, Timus dan Timsin. yang dilakukan pemerintah pusat
UU ini menekankan pentingnya terhadap pemerintah daerah untuk
Selanjutnya, pada 24 September kerjasama antara pemerintah pusat mematikan roh otonomi daerah
2014 Komisi II telah melakukan dan pemerintah daerah, dengan yang selama ini telah berlaku.
Rapat Kerja dalam rangka Pengam- melakukan pemetaan urusan Justru, RUU Pemda ini memberikan
bilan Keputusan Tingkat I atas RUU pemerintahan wajib yang tidak peluang bagi daerah dalam rangka
ini. Hasilnya, Komisi II menyerahkan berkaitan dengan pelayanan dasar diskresi yang dapat digunakan
proses pengambilan keputusan ke- dan urusan pemerintahan pilihan pejabat pemerintahan setempat
pada forum Rapat Paripurna Dewan yang diprioritaskan terhadap dalam melakukan inovasi daerah,
atas berbagai materi yang masih be- provinsi dan daerah kabupaten atau dalam bentuk pembaharuan dalam
lum memperoleh kesepakatan antar kota. penyelenggaraan pemerintah
fraksi serta pemerintah. daerah.

38 PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014