Page 39 - MAJALAH 118

3. UU tentang Administrasi UU Keperawatan ini, perawat se- diharapkan tenaga kesehatan di
Pemerintahan bagai salah satu komponen utama Indonesia dapat memadai baik dari
pemberi pelayanan kesehatan kepa- segi kualitas, kuantitas maupun
U U te nt an g A dminis t r asi da masyarakat didalam menjalankan penyebarannya. Sehingga kualitas
Pemerintahan ini merupakan tugasnya mendapatkan ketenangan pelayanan kesehatan dapat
sebuah tonggak bagi terwujudnya dan perlindungan hukum. berkembang menuju ke arah yang
penyelengaraan pemerintahan lebih baik di negeri tercinta ini.
yang baik dan berkualitas, terutama Sehingga layanan praktek keper-
dalam hal penggunaan wewenang awatan yang diterima oleh masyara- UU Nakes memuat ketentuan yang
badan atau pejabat pemerintahan kat menjadi lebih profesional dan bersifat umum yang dapat menjadi
yang berdasarkan peraturan akuntabel sesuai dengan kompe- payung hukum bagi semua tenaga
perundang-undangan dan mengacu tensi dan pendidikan yang dimiliki kesehatan.
pada asas-asas umum pemerintahan oleh perawat.
yang baik.
P e m b ah a s an
UU tentang Administrasi Pemerin- UU Keperawatan
tahan yang disahkan Paripurna DPR, dilakukan secara
Jumat (26/9) diharapkan dapat men- simultan dengan
ciptakan tertib penyelenggagraan pembahasan UU
administrasi pemerintahan, kepas- Tenaga Kesehatan.
tian hukum, mencegah terjadinya Hal ini dilakukan
penyalahgunaan wewenang, men- semata untuk me-
jamin akuntabilitas badan dan atau mastikan bahwa
pejabat pemerintahan. masing-masing
UU yang saling
UU ini juga memberikan per- berkaitan ini tidak
lindungan hukum kepada warga bertentangan an-
masyarakat dan aparatur pemerin- tara satu dengan
tahan, serta memberikan pelayanan yang lain.
sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Sedangkan se-
4. UU tentang Keperawatan bagai UU yang
bersifat leks spesi-
RUU Keperawatan merupakan alis dari UU Tenaga

RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPR dan Kesehatan, maka
tercantum dalam Program Legislasi UU Keperawatan ini memuat keten- UU Nakes mengamanatkan kepa-
Nasional 2009-2014 disahkan tuan yang lebih terperinci khusus da pemerintah untuk melakukan
menjadi Undang-undang (UU) bagi kelompok tenaga kesehatan pemerataan tenaga kesehatan ke
dalam rapat Paripurna DPR RI Kamis keperawatan, termasuk juga keten- seluruh penjuru Indonesia, khusus-
(25/9) tuan mengenai jenis perawat, pen- nya di daerah tertinggal perbatasan
didikan tinggi keperawatan dan dan kepulauan serta daerah berma-
Hal yang melatarbelakangi Komisi praktek keperawatan. salah kesehatan.
IX DPR mengajukan RUU Kepera-
watan ini, adalah fakta bahwa 5. UU tentang Tenaga Kesehatan 6. UU tentang Hukum Disiplin
sampai dengan saat ini belum ada Militer
UU yang mengatur masalah Kepera- Rancangan Undang-undang
watan secara komprehensif yang tentang Tenaga Kesehatan (Nakes) Anggota TNI Merupakan warga
dapat memberikan perlindungan disetujui Rapat Paripurna DPR Kamis negara Indonesia yang berprofesi
dan kepastian hukum baik bagi pe- (25/9) menjadi Undang-Undang, sebagai prajurit yang dilatih, dididik,
rawat maupun bagi masyarakat lain. namun dengan catatan dari anggota disiapkan, diorganisasikan dan
Fraksi PDI Perjuangan. dibina dengan tugas untuk menjaga,
Menurut data dari Kementerian mengawasi, mengamankan serta
Kesehatan hingga tahun 2014 ini Anggota fraksi PDI Perjuangan menyelamatkan NKRI dari berbagai

ada sekitar satu juta perawat di Rieke Diyah Pitaloka meminta bentuk ancaman. Namun dari realita
seluruh Indonesia, angka tersebut pengesahan ditunda karena ada yang ada menggambarkan masih
adalah angka terbesar dari seluruh diskriminasi atas tenaga kesehatan adanya oknum TNI yang melakukan
jenis tenaga kesehatan yang ada. dan disabilitas. pelanggaran di lapangan sehingga
mencederai Sapta Marga dan
Diharapkan dengan disahkannya Dengan lahirnya UU Nakes ini, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI

PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014 39