Page 34 - MAJALAH 118
P. 34
ANGGARAN
MENGENAL DAN MEMAHAMI
ANATOMI ANGGARAN PENDIDIKAN
rah yang diberikan pendi- Namun, sedikit menjadi salah kan selain gaji pendidik dan biaya
dikan adalah untuk men- kaprah, ketika banyak pihak menilai pendidikan kedinasan dialokasikan
Agawali hidup seseorang anggaran sebesar itu hanya ada minimal 20% dari APBN pada sektor
akan menentukan masa depannya. di Kementerian Pendidikan dan pendidikan dan minimal 20% dari
Itulah kutipan terkenal dari Plato, Kebudayaan. Untuk itu, rubrik APBD.
seorang filsuf dan matematikawan Anggaran di Majalah Parlementaria
Yunani, sekaligus pendiri Akademi kali ini mengupas tentang seluk Namun demikian, implementa-
Platonik di Athena. Demikian pen- beluk anggaran pendidikan dari sinya dalam UU APBN pada awalnya
tingnya pendidikan yang berperan berbagai sisi, mulai dari landasan belum mampu memenuhi alokasi
dalam menentukan masa depan hukum pengalokasian anggaran tersebut. Hal ini mendorong ber-
seseorang, hingga pendidikan perlu pendidikan, definisi, perkembangan bagai elemen masyarakat untuk
diberikan sedini mungkin. anggaran pendidikan serta sasaran mengajukan uji materi terhadap UU
dan hasil pembangunan pendidikan APBN maupun UU Sisdiknas yang
Indonesia, dengan jumlah pen- maupun permasalahannya. melahirkan berbagai keputusan
duduk 253 juta jiwa, dan lebih dari Mahkamah Konstitusi. Setidaknya,
58 juta penduduknya merupakan Perjalanan panjang anggaran hingga tahun 2008 terdapat 6 kepu-
pelajar, tentunya memberikan per- dimulai dari Perubahan Undang- tusan MK berkenaan dengan belum
hatian terbesar terhadap penye- Undang Dasar Negara Republik In- terpenuhinya alokasi anggaran 20%
lenggaraan pendidikan nasional. donesia 1945 pasal 31 ayat (4) yang dalam APBN maupun dalam APBN
Yang tak luput harus diperhatikan menyatakan bahwa negara mem- Perubahan. Yang terakhir adalah
adalah anggaran pendidikan. Apa- prioritaskan anggaran pendidikan Putusan Nomor 013/PUU-VI/2008.
lagi, tak tanggung-tanggung Peme- sekurang-kurangnya 20% dari APBN Menurut keputusan MK tersebut,
rintah memberikan anggaran pen- dan APBD untuk memenuhi kebutu- selambat-lambatnya dalam UU
didikan sebesar 20% dari Anggaran han penyelenggaraan pendidikan APBN TA 2009 pemerintah dan DPR
Pendapatan dan Belanja Negara nasional. Hal tersebut dipertegas harus memenuhi kewajiban konsti-
(APBN) dan Anggaran Pendapatan juga dalam Pasal 49 Undang-un- tusionalnya untuk mengalokasikan
dan Belanja Daerah (APBD) setiap dang Nomor 20 tahun 2003 tentang anggaran sekurang-kurangnya 20%
tahunnya. Sistem Pendidikan Nasional yang untuk pendidikan.
menyatakan bahwa, dana pendidi-
34 PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014