Page 32 - MAJALAH 118
P. 32

ANGGARAN





          dikan. Tetapi itu sulit sekali, karena  X tidak tahu karena tidak dapat men-  pendidikan dari Pemerintahan Susi-
          ada pertimbangan-pertimbangan  jangkau penyelenggaraan pendidi-    lo Bambang Yudhoyono ke Pemerin-
          urgensi, relevansi dan kebutuhan  kan di kementerian atau lembaga  tahan Presiden Joko Widodo. Dapat
          instansi yang bersangkutan.      lain. Komisi X hanya mengutak-atik  terjadi kesinambungan program, se-
                                           anggaran Kemendikbud. Nah, ke-    hingga tidak terjadi perubahan yang
           Yang perlu digarisbawahi, bahkan  tika hal ini kita tanyakan bagaimana  drastis. Misalnya, tiba-tiba Kuriku-
          dalam pengawasan anggaran pun  koordinasi antara Kemendikbud den-  lum 2013 dihapus, ini kan kacau.
          Komisi X tidak terlibat mengawasi  gan Kementerian lain, itu tidak bisa  Silahkan dikoreksi dan disempur-
          anggaran pendidikan di kementeri-  di jawab secara tuntas.         nakan, tapi ini kan sudah menelan
          an lain, termasuk anggaran pendi-                                  investasi yang cukup besar selama
          dikan di daerah pun, Komisi X tidak   Mestinya, jika melihat Undang-un-  Pemerintahan SBY. Sehingga hara-
          banyak tahu, apakah itu efektif atau  dang Pemerintahan Kementerian dan  pannya, penerapan Kurikulum 2013
          tidak. Jadi sementara ini memang  yang harus bertanggung jawab di bi-  ini berjalan dengan baik. Kedepan-
          pengelolanya adalah Kemendikbud.  dang pendidikan adalah Menteri Pen-  nya tinggal di tingkatkan dan disem-

                                           didikan dan Kebudayaan, bukan Men-  purnakan.
           Menurut kami sudah tidak perlu  teri Agama ataupun menteri yang
          dipersoalkan lagi, yang penting bagi  lain. Tetapi faktanya, Komisi X tidak   Berikutnya, alokasi anggaran pen-
          kami adalah pengelola anggaran di  tahu penyelenggaraan pendidikan  didikan  konsisten dan  terus me-
          sektor pendidikan ini mengacu pada  yang dikelola oleh Kemendikbud dan  ningkat seperti yang dianggarkan
          kebijakan nasional Pasal 31 dan UU  bagaimana hasilnya. Jadi masih ter-  sekarang ini. Angka 20% dari APBN
          Sisdiknas. Kalau semuanya menga-  kesan sporadis (tidak merata), karena  itu alokasinya harus benar benar
          cu pada amanat itu, saya kira siapa-  terlihat komunikasinya tidak bagus .  berkualitas, tidak boleh di recoki de-
          pun penyelenggaranya tidak perlu                                   ngan program-program yang tidak
          dikhawatirkan.                     TP: Sebagai penutup, apa hara-  relevan, sehingga anggaran yang
                                           pan Bapak terhadap pendidikan  20% itu bisa memenuhi kebutuhan
           Persoalannya sekarang adalah  Indonesia untuk kedepannya?         untuk mencerdaskan kehidupan
          bagaimana semuanya memastikan                                      bangsa secara lebih berkualitas. (sf)
          mengacu peraturan perundang-un-    SB: Yang pertama, saya berharap   foto: naefurodjie/parle/hr
          dangan di bidang pendidikan. Komisi  ada kesinambungan penyelenggara












































          32  PARLEMENTARIA  EDISI 118 TH. XLIV, 2014
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37