Page 28 - MAJALAH 118

PENGAWASAN

vonis pengadilan menggeneralisir
terdakwa kasus korupsi harus
dicabut hak politiknya. “Kasus
korupsi kan macam-macam, kalau
korupsi yang ikut-ikutan kan beda
dengan korupsi yang terencana
dan dalam jumlah yang banyak
apalagi terdakwanya penyelenggara
negara. Itu kan beda, jadi harus
dilihat kasus per kasusnya, tidak
boleh digeneralisir atau disama
ratakan,” katanya.

Menurut Martin, pencabutan hak
politik seseorang harus di lihat dari
kasus korupsinya termasuk posisinya
sebagai penyelenggara negara.
“Misalnya seperti Akil Muchtar ya
sudah, kalau itu memang perlu
dicabut hak politiknya, karena Akil
sebagai Ketua MK tidak pantas

pasti ketika seseorang itu sudah tambahnya.
dihukum, hal itu sudah memberikan
efek jera. “Tapi yang namanya Sementara itu Anggota Komisi VI
hak politik itu tidak bisa dicabut,” DPR periode 2009-2014 dari Fraksi
ujarnya. Partai Hanura Erick Satya Wardhana
mengingatkan agar pencabutan
Tommy mengatakan korupsi di hak politik harus memiliki
level tertinggi atau pun terendah, pertimbangan yang kuat dimana
pengadilan tidak punya hak untuk proses pengadilan harus betul-betul
mencabut hak politik seseorang. bebas dari kepentingan apapun di
“Tidak bisa semudah itu mereka luar pertimbangan hukum. “Karena
(pengadilan - red) mencabut mencabut hak politik itu adalah
begitu saja hak politik seseorang, bagian dari HAM,” ujarnya.
karena ini berkaitan dengan HAM,”
Politisi dari Partai Hanura itu begitu, dia perjual belikan putusan
Tommy mengatakan mengatakan bahwa menegakkan pengadilan MK,” katanya.
korupsi di level tertinggi hukum tidak boleh melanggar
atau pun terendah, hukum. Sejatinya, kalau memang Meski begitu, Martin setuju jika
pencabutan hak politik itu bagian memang pencabutan hak politik
pengadilan tidak punya dari upaya untuk membuat efek jera, terdakwa kasus korupsi dalam
hak untuk mencabut tidak bisa mengorbankan begitu rangka memberikan efek jera. “Jadi
hak politik seseorang. saja HAM. “Harus betul ditimbang- harus selektif, harus dibedakan
timbang pada kondisi apa manusia dan melihat kasus korupsinya
“Tidak bisa semudah itu boleh dicabut salah satu hak bagaimana. Kalau Akil Mucthar
itu mereka (pengadilan- asasinya,” demikian Erick. seribu persen cabutlah itu hak
politiknya. Ide pencabutan hak
red) mencabut begitu Kasus Perkasus politik ini perlu di apresiasi dalam
saja hak politik rangka memberikan efek jera,”
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi tutupnya. *wawancara dilakukan
seseorang, karena ini Partai Gerindra, Martin Hutabarat
berkaitan dengan HAM,” mengatakan pencabutan hak politik sebelum pelantikan Anggota DPR RI
baru periode 2014-2019(nt) foto: iwan
tambahnya. terdakwa kasus korupsi harus di armanias, nita/parle/iw
lihat kasus per kasus. Tidak bisa

28 PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014