Page 31 - MAJALAH 118

harapkan, agar anak-anak kita bisa ga Pendidikan Menengah harus ter- sarana prasarana ini sangat dibutuh-
terlibat secara luas dan merata di bi- us di biayai oleh Negara. Dan secara kan. Untuk meningkatkan anggaran
dang pendidikan. bertahap pun hingga Perguruan sudah tidak mungkin, karena sudah
Tinggi. Itulah yang terus kita usa- di patok anggarannya. Namun ini
Berikutnya, adalah bagaimana hakan, bagaimana anak usia pendi- akan tetap menjadi perhatian DPR.
mutu pendidikan kita bisa terus dikan ini menjadi tanggung jawab
meningkat. Mutu pendidikan tentu pemerintah, DPR dan masyarakat. TP: Pada tahun anggaran 2015,
saja terkait dengan relevansi antara sudah di patok anggaran pendidi-
dunia pendidikan dengan dunia ker- kan sebesar 20,06%. Apakah ada
ja. Kebutuhan dunia kerja sangat Kami berpendapat rencana dari DPR untuk dapat me-
berkontribusi terhadap peningkatan Pendidikan Dasar ini ningkatkan anggaran pendidikan
daya saing bangsa. Ini merupakan harus menyambung lebih dari 20,06 % di tahun-tahun
tali temali yang tidak boleh terpu- mendatang?
tus. Kerangka berpikir inilah yang hingga Pendidikan
menjadi acuan dalam memberikan Menengah harus terus SB: Sebenarnya kita tidak perlu
pandangan politis terhadap sektor di biayai oleh Negara. patok pada persentase 20%, per-
pendidikan. syaratan utama memang lebih dari
Dan secara bertahap 20%, minimal 20%. Justru, yang
Jadi keputusan-keputusan politik pun hingga Perguruan perlu kita lihat adalah optimalisasi
DPR, yang diinginkan oleh DPR dan pemanfaatan anggaran. Menurut
Pemerintah menjadi satu keputu- Tinggi. kami, justru secara perlahan-lahan
san lahirnya perundang-undangan gaji pendidik secara bertahap di
dalam bentuk penganggaran, dan TP: Di dalam anggaran pendi- pisahkan dari anggaran pendidikan.
dengan diikuti pengawasan dilaku- dikan ada anggaran untuk in- Jadi gaji pendidik tidak masuk pos
kan oleh DPR. frastruktur ataupun sarana dan anggaran pendidikan, tetapi masuk
prasarana. Namun ternyata kita menjadi anggaran rutin pemerin-
TP: Tidak dipungkiri angga- lihat banyak insfratuktur seko- tah seperti gaji Pegawai Negeri Sipil
ran pendidikan sebesar 20% dari lah rusak bahkan sekolah hing- yang lain. Sehingga anggaran pen-
APBN cukup besar. Namun ma- ga rubuh. Bagaimana Komisi X didikan yang 20% itu betul-betul di-
sih ada banyak anak yang putus dalam fungsi pengawasannya? gunakan untuk proses pendidikan,
sekolah. Bagaimana peran ang- seperti insfrakstruktur, kurikulum,
garan pendidikan yang cukup be- SB: Anggaran itu masuk dalam dan lain-lainnya.
sar itu? standar sarana prasarana. Bagian
ini dalam upaya peningkatan, tetapi Secara real, anggaran pendidikan
SB: Yang utama adalah Pendidikan ini tentu bertitik tolak dari anggaran itu kecil meskipun secara persen-
Dasar sudah tidak bayar. Pemerintah yang tersedia. Kebutuhan real la- tase besar. Tapi untuk kebutuhan
wajib membiayainya, baik swasta, pangan itu begitu besar, mulai dari dalam penyelenggara pendidikan,
apalagi negeri. Jadi jika dilihat sia- sekolah rusak hingga rubuh, tetapi menjadi sangat kecil, Jadi menurut
pa yang salah, pemerintah yang anggaran yang tersedia tidak me- saya pemanfaatan anggaran yang
kurang melakukan sosialisasi, se- madai, sehingga tidak nyambung. 20% itu di optimalkan untuk proses
hingga masyarakat kurang mema- pendidikan. Kita berusaha untuk
haminya. Oleh karena itu, semua Terkadang pemberitaan muncul di sepakat gaji pendidik dimasukkan
bertanggung jawab. televisi, ada sekolah yang berdamp- pada anggaran belanja pegawai,
ingan dengan kandang kam bing, sama dengan PNS yang lain. Jika itu
Dalam melakukan fungsi peng- hingga sekolah yang ambruk. Bahkan terjadi, saya kira anggaran yang 20
awasan, Komisi 10 melakukan kun- ketika kami berkunjung di pedalaman % itu sudah cukup besar .
jungan kerja komisi maupun kun- Nusa Tenggara Timur, dinding seko-
jungan kerja perorangan, memiliki lahnya masih terbuat dari pelepah TP: Lalu bagaiman dengan ang-
tugas untuk menyosialisasikan WA- lontar, lantainya masih tanah. garan pendidikan yang tersebar
JAR (Wajib Belajar) atau wajib bela- di kementerian lain, apakah bisa
jar 9 tahun. Namun, sekarang kita Ini menggambarkan kelalaian dipisahkan? Sehingga tidak perlu
terus menggelorakan WAJAR 12 ta- pemerintah dalam bidang sarana mengambil anggaran pendidikan
hun. Jadi kita inginkan, tak lama lagi prasarana. Dengan realitas itu, men- yang 20% itu?
anggaran untuk sekolah menengah jadi bahan di Komisi X untuk menen-
sudah gratis, meskipun tidak dipe- tukan anggaran sarana prasarana di SB: Dulu ada semangat bahwa
rintahkan dalam UUD. sektor pendidikan. Terkadang kami bidang pendidikan ada di bawah
harus menggeser pos-pos program koordinasi Kemendikbud, jadi ke-
Kami berpendapat Pendidikan lain yang tadinya bukan untuk sara- menterian-kementerian lain tak
Dasar ini harus menyambung hing- na prasarana, mengingat anggaran perlu lagi membuat program pendi-

PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014 31