Page 29 - MAJALAH 118
P. 29
ANGGARAN
ANGGARAN PENDIDIKAN
MINIMAL 20 PERSEN APBN
Amanat Undang-undang Nomor Tim Parle (TP): Anggaran pen- miliki lembaga pendidikan. Lalu se-
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen- didikan minimal 20% APBN. bagaian lagi di transfer ke daerah
didikan Nasional menyebutkan bah- Bagaimana Komisi X sebagai dalam bentuk Dana Alokasi Umum,
wa setiap warga negara mempunyai mitra dari Kemendikbud mem- Dana Alokasi Khusus dan sebagai-
hak yang sama untuk memperoleh pertahankan, dan meningkatkan nya. Termasuk untuk membayar gaji
pendidikan yang bermutu. Untuk anggaran ini? guru dan seterusnya.
itu, Indonesia menganggarkan ang-
garan pendidikan minimal sebesar Syamsul Bachri (SB): Jadi ang- Jadi garda terdepan untuk men-
20% dari Anggaran Pendapatan dan garan pendidikan minimal 20% itu gukur seberapa besar konsistensi
Belanja Negara (APBN) dan minimal adalah amanat konstitusi, oleh kare- pemerintah itu ada di Badan Ang-
20% dari Anggaran Pendapatan dan na itu kawan-kawan di Badan Ang- garan. Banggar selalu berusaha ti-
Belanja Daerah setiap tahunnya. garan selalu mengacu pada amanat dak bergeming dari minimal 20%
itu. Setiap kenaikan APBN, otomatis tersebut. Angka itulah yang menjadi
Untuk membahas hal ini, Tim Par- anggaran pendidikan naik. Komisi X acuan, sesudah itu baru di teruskan
le berkesempatan mewawancarai adalah komisi yang membahas se- ke Komisi masing-masing. Komisi X
Mantan Wakil Ketua Komisi X DPR cara rinci implementasi anggaran misalnya yang bermitra dengan Ke-
Syamsul Bachri, periode 2009-2014. 20 % tersebut, bersama-sama den- mendikbud, tentu hanya bisa berku-
Politisi Partai Golkar ini juga terpilih gan komisi lain. tik pada angka yang telah di tentu-
kembali menjadi Anggota DPR Peri- kan untuk Kemendibud.
ode 2014-2019. Sebagai Anggota Sebagaimana diketahui anggaran
DPR yang pernah bermitra kerja 20% itu terbagi dua, yaitu anggaran Jadi selama ini Komisi X tidak
dengan Kementerian Pendidikan pusat dan anggaran yang di transfer dalam posisi untuk bisa mendong-
dan Kebudayaan, tentunya Syamsul ke daerah. Anggaran pusat di kelola krak, meskipun setiap rapat kerja
memberikan perhatian besar terha- oleh Kementerian Pendidikan dan dengan Kementerian Pendidikan
dap pendidikan Indonesia. Berikut Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kebudayaan kita selalu me-
petikan wawancaranya; dan 16 Kementerian lain yang me- nyampaikan rekomendasi bahwa
PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014 29

