Page 27 - MAJALAH 118
P. 27
PENCABUTAN HAK POLITIK
MELANGGAR HAM
Kalangan DPR menilai pencabutan hak politik yang dimasukan dalam vonis para terdakwa koruptor terlalu
berlebihan karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Vonis pengadilan harus betul-betul mengikuti
pertimbangan hukum serta terbebas dari unsur-unsur lain termasuk kepentingan politik.
tu nggak bener pen- dari FPPP Tommy Adrian Firman keputusan ini diyakini akan bisa me-
cabutan hak politik, nggak kepada Parlementaria, di Jakarta, nimbulkan efek jera. Sebelumnya
“Iboleh dicabut seperti itu, beberapa waktu lalu sebelum masa pencabutan hak politik itu ini juga
karena dalam hal ini, kalau kita mau jabatannya sebagai anggota DPR telah dijatuhkan oleh Pengadilan
bicara jujur, ini kan kebanyakan periode 2009-2014 berakhir. Tinggi Jakarta terhadap terpidana
unsur politisnya. Misalnya dalam kasus korupsi Korlantas Polri, Irjen
kasus vonis Luthfi Hasan Ishak Seperti diketahui, keputusan Mah- Djoko Susilo.
(mantan Presiden PKS-red, ngga ada kamah Agung (MA) yang mencabut
hak pengadilan untuk mencabut, hak politisi PKS Luthfi Hasan Ishaaq Menurut Tommy, pencabutan
hak politik LHI, terlalu berlebihan sepertinya menjadi hal baru bagi hak politik itu tidak bisa dianggap
itu,” kata anggota DPR Komisi VII terpidana kasus korupsi, karena memberi efek jera, namun yang
PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014 27
