Page 22 - MAJALAH 118

Menurut hemat penulis, apa yang terjadi dalam praktek (dua) kekuatan yang seolah saling berhadapan di DPR RI
politik di Indonesia tidak menggambarkan adanya priode 2014-2019 ini akan memunculkan kekhawatiran
kekuatan oposisi dan kekuatan pendukung pemerintah. hadirnya ketidakstabilan politik sebagaimana tesis
Argumennya adalah sistem presidensial sesungguhnya Mainwaring yang menyatakan sistem presidensial relatif
tidak mengenal secara konseptual adanya kekuatan tidak cocok dengan sistem multipartai ekstrem seperti
oposisi. Yang dikenal adalah adanya mekanisme Indonesia. Apalagi menurut Mainwaring terdapat
checks and balances antar cabang kekuasaan. Artinya beberapa kelemahan sistem presidensial seperti saat
yang menjadi kekuatan penyeimbang adalah lembaga terjadinya pelengseran presiden. Hal ini terjadi ketika
(DPR) dan bukan kelompok-kelompok (fraksi-fraksi) negara mengalami krisis yang berkepanjangan kemudian
yang ada di DPR karena tugas dan fungsi pengawasan presiden tidak mampu mengatasinya lalu dampak dari
dimiliki oleh lembaga, sementara setiap anggota ketidakmampuan presiden menyebabkan hilangnya
memiliki hak bertanya pada setiap forum Rapat Kerja dukungan dari mayoritas legislatif dan masyarakat.
atau Rapat Dengar Pendapat. Dengan argumentasi Jika presiden dapat membaca situasi dengan baik
seperti itu, maka sesungguhnya tidak hanya Koalisi maka ia akan memilih mengundurkan diri namun jika
Merah Putih saja yang bisa mengkritisi Pemerintahan presiden tidak merasakan perubahan yang terjadi maka
Presiden Joko Widodo, tetapi juga dapat dilakukan oleh dengan terpaksa legislatif bersama masyarakat akan
Koalisi Indonesia Hebat termasuk Fraksi PDI Perjuangan melengserkan jabatan presiden dan digantikan oleh
jika terdapat kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak wakilnya. Masalah tidak akan selesai setelah presiden
sesuai dengan kepentingan rakyat. Sebaliknya dapat tergantikan oleh wakilnya. Wakil presiden belum tentu
terjadi kekuatan Koalisi Merah Putih akan mendukung memiliki legitimasi sama dengan presiden, dampaknya
kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo jika pada penyelesaian krisis justru akan semakin parah.
dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat. Contoh negara yang pernah mengalami hal tersebut
adalah Chile pada tahun 1973 saat Allende keluar yang
Memang, tidak dapat dipungkiri dengan adanya 2 seharusnya menjabat dari tahun 1970 hingga 1976

22 PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014