Page 17 - MAJALAH 118

Pengamat Politik Said Salahudin
DPR SEKARANG LEBIH IDEAL

ari begitu terik, saat Dalam mainstream sistem presi- yang dipimpin SBY mendapat suara
Parlementaria me- densial, DPR ditempatkan untuk mayoritas di pemilu dan masih
nyambangi sebuah mendukung pemerintah sehingga didukung penuh mayoritas anggota
apartemen di ka- posisi presiden semakin kuat. “Tapi DPR.
Hwasan Jakarta Pusat. saya agak berbeda pandangan
Di lobi sebuah apartemen itu, secara soal itu. Walaupun saya tidak me- “Apa dampaknya? Ketika ada kebi-
eksklusif Parlementaria menemui ngatakan itu keliru. Menurut saya jakan-kebijakan SBY yang ditentang
pengamat politik Said Salahudin Di- kalau kekuasaan eksekutif sudah atau mendapat resistensi publik,
rektur Sinergi Masyarakat untuk De- dikelola oleh kekuatan politik terten- DPR tidak melakukan pembelaan.
mokrasi Indonesia (Sigma). O brolan tu, katakanlah sekarang KIH, maka DPR lebih berpihak pada presiden
seputar dunia politik mutakhir me- kekuatan politik lain yang mendo- terhadap hal yang sesungguhnya
ngakrabkan pertemuan di te ngah minasi legislatif menjadi penting ditolak rakyat.” Dengan kekuatan
udara Jakarta yang panas menye- sebagai kelompok penyeimbang,” politik yang ada di parlemen seperti
ngat. jelas Said yang ditemui pertengahan sekarang, di sinilah letak idealnya
Oktober lalu. posisi DPR dalam konteks politik. Ke-
Panggung politik nasional, me- tika nanti ada kebijakan Jokowi yang
mang, sedang mengalami dinamika Berkaca pada fakta empiris selama menimbulkan resitensi publik, KMP
yang tinggi pascapilpres, terutama Presiden SBY memerintah 10 tahun, di DPR akan memainkan perannya
di DPR. Menurut Said, sejak DPR publik jarang mendapat pembelaan untuk mengoreksi dan membela
dikuasai oleh Koalisi Merah Putih dari parlemen ketika ada kebijakan publik.
(KMP) dengan suara mayoritas, DPR SBY yang merugikan masyarakat.
bisa berperan lebih ideal sebagai 5 tahun pertama (2004-2009) Sebaliknya, bila kebijakan Jokowi
lembaga kontrol. Ketika eksekutif di- ketika SBY memerintah, mayoritas yang pro kepentingan rakyat dan
kuasai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) partai di DPR menjadi pendukung karenanya publik diuntungkan, lalu
dan legislatif dikuasai KMP, maka pemerintah. Pada 5 tahun kedua KMP hendak menyoal kebijakan itu,
terjadi keseimbangan bandul politik. (2009-2014), Partai Demokrat maka publiklah yang memberikan

PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014 17