Page 20 - MAJALAH 118

SUMBANG SARAN

Sistem Presidensial 6. Kendati presiden tidak dapat dijatuhkan oleh
DPR, tetapi bila presiden melakukan pelanggaran
Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana hukum, presiden dapat dikenai Impeachment yang
sistem presidensial di Indonesia serta bagaimana pola pelaksanaanya dilakukan oleh hakim tinggi dan tidak
hubungan antara eksekutif dan legislatif (Presiden- dilakukan oleh anggota parlemen.
DPR), alangkah baiknya kita lihat apa saja ciri-ciri
sistem presidensial secara umum. Arend Lijphart Jika kita melihat ciri-ciri utama sistem presidensial
menyampaikan beberapa ciri sistem pemerintahan yang dikemukakan Lijphart di atas, maka dapat
presidensial yaitu : dinyatakan bahwa pola hubungan eksekutif dan
legislatif sesungguhnya saling mengisi dan bekerja
1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala sesuai posinya masing-masing tanpa bisa saling
pemerintahan sekaligus kepala negara. menjatuhkan. Karena dalam sistem demokrasi modern,
kehadiran 2 (dua) lembaga demokrasi utama yaitu
2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasar- eksekutif dan legislatif selain yudikatif merupakan
kan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh sebuah syarat berlangsungnya sistem demokrasi di
mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. suatu negara sebagaimana dikemukakan John Locke
dan Montesquieu. Sehingga diharapkan akan hadir
3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) sebuah kondisi saling kontrol antar cabang kekuasaan
untuk mengangkat dan memberhentikan menteri- (checks and balances). Satu syarat utama dalam sistem
menteri yang memimpin departemen dan non- presidensial adalah adanya pergantian kekuasaan
departemen. Sehingga menteri-menteri hanya secara periodik melalui pemilu sebagai sebuah upaya
tunduk dan bertanggung jawab kepada kekuasaan kontrol masyarakat terhadap pemimpinnya. Oleh
eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). karena itu syarat utama berlangsungnya demokrasi di
suatu negara adalah berlangsungnya pemilu demokratis
4. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab secara periodik.
kepada kekuasaan legislatif.
Ahli lain, Scott Mainwaring mengaitkan sistem
5. Kedudukan presiden dan parlemen tidak bisa presidensial dengan sistem kepartaian yang menilai
saling menjatuhkan, karena keduanya dipilih dan bahwa sistem presidensial tidak terlalu cocok dengan
bertanggung jawab kepada rakyat pemilih. sistem multi partai ekstrem. Dalam argumennya ia

20 PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014