Page 21 - MAJALAH 118

menilai bahwa sistem kepartaian sangat berhubungan Hubungan Eksekutif dan Legislatif Pasca Pemilu
erat dengan stabilitas dan instabilitas dalam partai 2014
politik. Partai sendiri berada dan beroperasi dalam suatu
sistem kepartaian tertentu, tergantung sistem apa yang Sebagaimana sudah dikemukakan di atas,
dipakai oleh suatu negara untuk mengatur partai politik. komposisi keanggotaan DPR RI periode 2014-2019
Sistem kepartaian memberikan gambaran tentang memperlihatkan seolah adanya kekuatan yang saling
interaksi antar partai dan struktur persaingan di antara berhadapan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi
sesama partai politik dalam upaya meraih kekuasaan Merah Putih. 2 (dua) kekuatan ini muncul sebagai imbas
pemerintahan sesuai dengan konstruksi regulasi yang dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden 9
berlaku di negara tersebut. Sistem kepartaian yang Juli 2014 lalu karena adanya gabungan partai politik
melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik yang mengusung salah satu pasangan calon. Sejatinya,
dan efektifitas dalam partai politik. baik secara konsep maupun pengalaman empirik di
Indonesia, pola hubungan antara eksekutif dan legislatif
Berdasarkan pengalaman di Indonesia, argumen tidak akan banyak berubah. Artinya, apa yang pernah
Mainwaring ini terlihat dalam kasus
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono terutama periode 2009-2014
yang partai politiknya (Partai Demokrat)
menjadi mayoritas di DPR RI dengan 148
kursi ditambah beberapa partai politik
pendukungnya seperti PAN, Partai Golkar,
PKB, PKS, dan PPP. Tetapi prakteknya ternyata
tidak selalu memperlihatkan apa yang
direncanakan dan dilakukan oleh Pemerintah
senantiasa memperoleh dukungan penuh
dari DPR. Padahal kekuatan oposisi secara
formal hanya 3 (tiga) partai yaitu PDI
Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai
Hanura. Kasus-kasus seperti Bank Century
dan kenaikan harga BBM adalah salah
satu fakta yang menunjukkan kebenaran
argumen Mainwaring.
Lalu bagaimana sesungguhnya pola
hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem terjadi pada periode sebelumnya baik periode 2004-
presidensial? Sejatinya dengan sistem pemerintahan 2009 dan 2009-2014 akan kembali terjadi pada periode
presidensial di atas, pola hubungan antar cabang 2014-2019. Argumennya sederhana bahwa dalam
kekuasaan terutama antara eksekutif dan legislatif sistem presidensial kedua cabang kekuasaan tersebut
harus dimaknai dalam koridor berjalannya mekanisme (eksekutif dan legislatif) tidak bisa saling menjatuhkan,
checks and balances dan bekerja sesuai dengan meskipun terdapat ruang bagi legislatif untuk meng-
porsinya. Eksekutif menjalankan fungsi utama sebagai impeach Presiden atau Wakil Presiden tetapi dengan
eksekutor dari undang-undang yang dibentuk oleh syarat dan mekanisme yang panjang serta rumit.
legislatif melalui berbagai penerbitan peraturan
pelaksananya dan eksekusi di lapangan. Sedangkan DPR Adanya semacam kontestasi antara Koalisi Indonesia
selain menjalankan fungsi legislasi (bersama Presiden Hebat dan Koalisi Merah Putih di DPR RI periode 2014-
sesuai UUD NRI Tahun 1945) juga menjalankan fungsi 2019 sesungguhnya hanya memberikan gambaran
pengawasan atas jalannya pemerintahan. Dengan bahwa adanya kekuatan yang mendukung kebijakan
demikian tujuan terciptanya mekanisme checks pemerintah dan ada yang mengkritisi lebih intens
and balances dapat terwujud sesuai koridor sistem terhadap kebijakan pemerintah. Sebagaimana halnya
demokrasi serta konstitusi UUD NRI Tahun 1945. terjadi pada periode 2009-2014, terdapat beberapa
Dalam ajaran Trias Politica, sesungguhnya cenderung fraksi yang senantiasa mendukung kebijakan
terciptanya pemisahan kekuasaan (separation atau pemerintah terutama Fraksi Partai Demokrat karena
devided of power), tetapi konteks Indonesia yang Presiden SBY merupakan kader dan bahkan pendiri
terjadi cenderung menggunakan asas pembagian Partai Demokrat, tetapi di sisi lain fraksi-fraksi anggota
kekuasaan (distribution of power) seperti yang terlihat koalisi Presiden SBY tetap memberikan pandangan kritis
dalam proses pembahasan undang-undang yang terhadap jalannya pemerintahan Presiden SBY, selain
melibatkan pemerintah. Kondisi tersebut memberikan yang juga disampaikan oleh fraksi “oposisi” terutama
nuansa berbeda dalam penerapan mekanisme checks Fraksi PDI Perjuangan.
and balances di Indonesia.

PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014 21