Page 26 - MAJALAH 118

PENGAWASAN

Langkah Pengawasan JIS karena permasalahan Izin Kerja, Para pihak, terutama
namun tidak dilakukan penangkalan. aparat penegak
Panja JIS telah mengunjungi atau Selanjutnya Kemenakertrans (26/6)
mengundang pihak-pihak terkait mengirim surat ke Kanim Jaksel hukum harus terus
untuk mencari dan menganalisa yang isinya lima orang tersebut melaksanakan tugas
data dan informasi. Dalam Rapat dinyatakan bersalah melanggar dan kewenangannya
Dengar Pendapat (RDP) dengan izin ketenagakerjaan, sehingga
Polda Metro Jaya (10/7) Panja dilakukan deportasi. Satu orang dengan mengedepankan
mendapat informasi para tersangka dilakukan deportasi sedangkan prinsip keterbukaan,
telah dilimpahkan ke Kejaksaan empat lainnya ditunda atas
Tinggi DKI Jakarta. Sedangkan permintaan pihak Polda. pola kerjasama dan
pemeriksaan terhadap tersangka koordinasi yang efektif,
lainnya (para guru dan kepala “Tim Panja juga mengunjungi dan obyektifitas dari
sekolah TK) masih berjalan dan Lembaga Pemasyarakatan di
didalami untuk kemungkinan Cipinang, Jakarta dengan tujuan semua pihak baik aparat
perluasan saksi dan alat bukti. mendapat data dan masukan terkait maupun pihak sekolah
Adapun Para guru tersebut adalah dari pihak tersangka (petugas dalam mengungkap
dua orang WNA dan satu orang WNI. kebersihan) yang kasusnya telah
Dua guru telah menjadi tersangka diajukan ke Pengadilan. Dalam hal kasus ini,” kata
dengan terpenuhinya alat bukti ini, diperlukan kerja sama dari pihak Muzammil.
(baik Saksi, Visum Et Repertum, tersangka sehingga pengungkapan
Alat bukti petunjuk, Keterangan kasus secara komprehensif dan
Psikolog) namun Kepala Sekolah lengkap dapat dilakukan,” papar sifat lintas batas negara, dugaan
masih belum cukup bukti. Polisi juga Politisi PKS ini. Ia melanjutkan para intimidasi terhadap keluarga
telah mengetahui bahwa ruangan tersangka pada umumnya mengaku korban dan non-kooperatif dari
di sekolah JIS telah dilakukan mereka mendapat intimidasi, JIS serta dugaan peredaran zat
perubahan sejak Juni 2013 sampai bahkan kekerasan dari penyidik atau obat terlarang, permasalahan
dengan Agustus 2013. Polda telah selama proses pemeriksaan. Namun tindakan deportasi yang akan atau
melakukan pemeriksaan terhadap mereka tidak mengakui perbuatan harus dilakukan Imigrasi, serta
11 (sebelas) Saksi termasuk Saksi kejahatan pedofilia atau merasa Izin Penyelenggaraan PAUDNI di
Korban. direkayasa. “Hal ini memang perlu JIS. “Oleh sebab itu, pemerintah
dibuktikan di persidangan. Adapun secara keseluruhan perlu memberi
Kemudian pada saat memang- terkait dengan perluasan saksi perhatian serius, baik dari sisi
gil Direktorat Jenderal Imigrasi atau korban, Panja tidak mendapat legislasi maupun progr am -
Kementerian Hukum dan HAM Re- keterangan apapun terkait dengan program implementatif, preventif
publik Indonesia dan Direktorat keterlibatan guru atau pihak sekolah dan sosialisasi, demi mencegah
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini lainnya,” tandasnya. dan memberantas tindak pidana
Nonformal dan Informal (PAUDNI) kejahatan ini,” lanjutnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebu- Rekomendasi
dayaan terungkap JIS belum mem- Langkah yang tidak kalah pen-
punyai lisensi atau ketetapan pada Panja JIS pada akhirnya menetap- ting adalah perlunya peningkatan
level Play Grup. Ditjen PAUDNI telah kan sejumlah rekomendasi terhadap dan pengawasan yang efektif terha-
melakukan penutupan secara resmi kasus kekerasan seksual terhadap dap kinerja seluruh pihak, terutama
terhadap JIS dan diberikan larangan anak di JIS yang masih dalam pro- dalam pengawasan terhadap orang
untuk penerimaan siswa baru untuk ses penegakan hukum. “Para pihak, asing. Pengawasan yang dilakukan
level Play Grup. terutama aparat penegak hukum oleh Ditjen Imigrasi dengan bekerja
harus terus melaksanakan tugas dan sama dengan seluruh pihak perlu di-
Sedangkan Ditjen Imigrasi men- kewenangannya dengan mengede- lakukan secara efektif dan sinergis.
jelaskan telah melakukan pemerik- pankan prinsip keterbukaan, pola Pengawasan terhadap penyelengga-
saan terhadap 26 orang Tenaga Ker- kerjasama dan koordinasi yang raan pendidikan yang berbasis Inter-
ja JIS. Setelah berkoordinasi dengan efektif, dan obyektifitas dari semua nasional harus sama baiknya seperti
Ditjen PAUDNI hasilnya, satu orang pihak baik aparat maupun pihak yang dilakukan terhadap penyeleng-
tidak terbukti bersalah, dua puluh sekolah dalam mengungkap kasus garaan pendidikan nasional. Al Mu-
orang bermasalah de ngan keimi- ini,” kata Muzammil. zammil berharap kasus JIS menjadi
grasian, lima orang masih diperiksa pembelajaran bagi semua pihak.
oleh Kemenakertrans. Ditemukan kendala dalam pe- Semua bisa dimulai menurutnya
nanganan kasus ini, selain korban dengan memberikan sanksi optimal
Disetujui dilakukan tindakan adalah anak dibawah umur (Siswa bagi para pelaku kejahatan seksual di
deportasi terhadap dua puluh Guru Taman Kanak-Kanak), juga adanya JIS. (iky) foto: naefurodjie/parle/iw

26 PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014