Page 33 - MAJALAH 118

ANGGARAN PENDIDIKAN

JANGAN DIPECAH

Anggaran pendidikan yang
“menelan’ ’ hingga 20% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara setiap tahunnya, dirasa
sudah cukup besar. Tahun anggaran
2015 mendatang, anggaran
pendidikan dipatok sebesar 20,06%
dari APBN 2015, atau Rp 409,13
triliun. Namun, anggaran ini
masih disebar ke 18 Kementerian
atau Lembaga, gaji pendidik, dan
termasuk dana transfer ke daerah.
Pemahaman masyarakat, ang-
garan pendidikan sebesar 20% dari
APBN itu murni untuk penyeleng-
garan pendidikan, sehingga dirasa
sa ngatlah cukup. Namun, kenyata-
an di lapangan, masih ditemukan
sarana prasarana sekolah yang
kurang memadai, sekolah yang
masih memu ngut biaya ke orang
tua siswa, hingga masih banyaknya
ang ka anak putus sekolah. “Jadi bagaimana Kemendikbud anggaran gaji pendidik dari
dapat mengatur alokasi anggaran anggaran 20% itu, sehingga
“Sebenarnya, jika ada peningka- tidak dipecah ke institusi pendidikan anggaran 20% itu bisa fokus pada
tan di APBN, maka ada peningkatan dari Kementerian-kementerian. penyelenggaraan pendidikan,”
juga di anggaran pendidikan. Tapi Kemudian, alokasi anggaran untuk imbuh cucu Presiden Soekarno ini.
pengalokasian anggaran pendidi- gaji pendidik itu bisa dikeluarkan
kan 20% itu yang harus dipahami dari anggaran pendidikan 20% Puti mengakui besaran anggaran
oleh masyarakat adalah tidak serta itu. Selain itu, dukungan dari belum menyentuh seluruh aspek
merta 20% itu dialokasikan kepada Pemerintah Daerah, baik Provinsi pendidikan, seperti masih ditemu-
Kementerian Pendidikan dan Kebu- dan Kabupaten/Kota yang juga kannya sarana prasarana sekolah
dayaan. Masih ada 17 Kementerian harus mengalokasikan 20 % yang kurang memadai. Namun,
yang juga mendapat alokasi ang- APBD untuk pendidikan, dapat bukan berarti anggaran pendidikan
garan tersebut. Belum lagi, alokasi mendukung penyelenggaraan selalu kurang, namun ia mencatat,
anggaran itu kemudian juga habis pendidikan di daerah,” imbuh Politisi justru alokasinya yang harus tepat
karena ada ketentuan bahwa gaji PDI Perjuangan ini. sasaran, dengan mempertimbang-
pendidik masuk ke dalam angka 20 kan efektifitas dan efisiensi.
% itu,” jelas Anggota DPR Puti Gun- Politisi asal Dapil Jawa Barat X ini
tur Soekarno, ketika ditemui oleh menambahkan, problemnya saat “Sebenarnya, apabila alokasi itu
Tim Parle, beberapa waktu lalu. ini adalah gaji guru itu seharusnya dapat kita serap dengan baik, kita
dikeluarkan dari anggaran 20% itu. dapat mengalokasikan untuk selu-
Politisi yang pernah menjabat Namun hingga saat ini, anggaran ruh penyelenggaraan pendidikan.
Anggota Komisi X DPR periode untuk gaji masih termasuk anggaran Lalu gaji pendidik bisa dipisahkan
2009-2014 ini menambahkan, tersebut. dan seluruh anggaran pendidikan
saat ini DPR memperjuangkan agar sepenuhnya dikelola oleh Kemen-
anggaran pendidikan 20% APBN “Harusnya terpisah. Tapi kan dikbud, seharusnya kualitas pen-
itu bisa sepenuhnya dikelola oleh waktu itu dalam Undang-undang, didikan juga meningkat, termasuk
Kemendikbud, jadi tidak dipecah jadinya kan dimasukkan di dalam sarana prasarana, kualitas guru dan
ke Kementerian atau Lembaga lain anggaran yang 20% itu. Kami dari lain sebagainya,” tutup Puti. (sf) foto:
ataupun ditransfer ke daerah. DPR berupaya untuk mengeluarkan andri/parle/hr

PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014 33