Page 42 - MAJALAH 118

LEGISLASI

dan pelindungan lingkungan laut.
Disamping itu mengatur pertahan-
an, keamanan, penegakan hukum,
dan keselamatan di laut, dan tata
kelola serta kelembagaan.

Undang-Undang ini menegaskan
dan menjadi payung hukum
Indonesia sebagai negara kepulauan
berciri nusantara dan maritim.

UU tentang kelautan bertujuan
mendayagunakan sumber daya ke-
lautan dan kegiatan di wilayah laut
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan hukum
laut internasional demi tercapainya
kemakmuran bangsa dan negara.
RUU ini juga dimaksudkan untuk
mewujudkan laut yang lestari serta
aman sebagai ruang hidup dan ru-
bunan, Undang-Undang tentang dan/atau yang dapat merugikan ang juang bangsa Indonesia, me-
Perkebunan disahkan Paripurna kepentingan nasional dari wilayah manfaatkan sumber daya kelautan
DPR Senin, (29/9) Negara Kesatuan Republik Indone- secara berkelanjutan untuk sebe-
sia; sar-besarnya kesejahteraan bagi
UU tentang Perkebunan meru- ge nerasi sekarang tanpa mengor-
pakan aturan di bidang perkebunan Amanat lainya, ada kewajiban bankan kepentingan generasi men-
yang komprehensif secara berim- bagi perusahaan perkebunan yang datang,
bang dan proporsional kepada ber- memiliki izin usaha perkebunan
bagai pihak terkait di sektor perke- atau izin usaha perkebunan untuk Indonesia merupakan negara
bunan, yaitu pemerintah, pelaku budi daya wajib memfasilitasi kepulauan terbesar di dunia
usaha, masyarakat dan pekebun pembangunan kebun masyarakat dengan potensi dan kekayaan alam
yang mampu mendorong pertanian sekitar, melalui pola kredit, bagi yang berlimpah sebagai karunia
berkelanjutan dengan memberikan hasil, atau bentuk pendanaan lain. Tuhan Yang Maha Esa. Laut sebagai
prioritas kepada masyarakat sekitar Selain itu , kewajiban membangun penghubung pulau-pulau yang
kebun untuk mendapatkan keber- kebun bagi unit pengolahan hasil berada di dalamnya memiliki
manfaatan ekonomi. perkebunan tertentu yang berbahan makna yang sangat penting bagi
baku impor dalam jangka waktu bangsa Indonesia sebagai ruang
Sektor perkebunan mempunyai paling lambat 3 (tiga) tahun setelah hidup dan ruang juang serta media
peranan penting dan strategis unit pengolahannya beroperasi; dan pemersatu dalam satu kesatuan
dalam pembangunan nasional. pembinaan teknis yang dilakukan ideologi, politik, ekonomi, sosial,
Penyelenggaraan perkebunan oleh Pemerintah untuk perusahaan budaya, serta pertahanan dan
dimaknai sebagai suatu kesisteman perkebunan milik negara, swasta keamanan dalam suatu wadah
mulai dari pengelolaan sumberdaya atau pekebun. ruang wilayah Negara Kesatuan
sampai dengan pemasaran. Republik Indonesia.
12. UU tentang Kelautan
UU Perkebunan yang terdiri dari Dua pertiga wilayah Indonesia
19 Bab dan 118 Pasal, mengamanat- Secara aklamasi Rapat Paripurna merupakan laut, dan menjadi salah
kan kewajiban bagi pelaku usaha DPR Senin 29 September 2014 satu negara dengan garis pantai
perkebunan yang memerlukan ta- mengesahkan Rancangan Undang- terpanjang di dunia, serta memi-
nah berupa tanah hak ulayat untuk Undang tentang Kelautan menjadi liki lebih dari 17.500 pulau. Secara
melakukan musyawarah dengan Undang-undang. geografis, Indonesia terletak dian-
masyarakat hukum adat pemegang tara dua benua, yaitu Benua Asia
hak ulayat dan untuk memperoleh UU tentang Kelautan ini terdiri atas dan Benua Australia dan dua Samu-
persetujuan mengenai penyerahan 13 Bab dan 72 Pasal mengatur hal- dera, yaitu Samudera Hindia dan
tanah dan imbalannya. Selain itu, hal yang berkaitan dengan wilayah Samudera Pasifik yang merupakan
UU ini melarang untuk mengeluar- laut, pembangunan kelautan, pe- kawasan paling dinamis dalam per-
kan sumber daya genetik tanaman ngelolaan kelautan, pengembangan caturan, baik secara ekonomis mau-
perkebunan yang terancam punah kelautan, pengelolaan ruang laut pun politik. Letak geografis yang

42 PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014