Page 40 - MAJALAH 118

LEGISLASI

dan kode etik Keprajuritan. 7. UU tentang Perlindungan 8. UU tentang Jaminan Produk
Saksi dan Korban Halal
Terkait hal tersebut, DPR berinisi-
atif mengusulkan RUU tentang Hu- UU tentang Perlindungan Saksi Akhirnya, setelah melalui perjala-
kum Disiplin Militer yang pada awal- dan Korban (UU PSK) ini mengatur nan yang sangat lama, Dewan Per-
nya berjudul RUU tentang Hukum lebih tegas mengenai peran dari wakilan Rakyat mengesahkan Ran-
Disiplin Prajurit TNI. Dalam pemba- dan hak-hak perlindungan terhadap cangan Undang-undang tentang
hasan antara DPR dan pemerintah Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Jaminan Produk Halal (RUU JPH)
sependapat untuk merubah judul dan Pelapor (Whistleblower), menjadi Undang-Undang dalam
menjadi RUU tentang Hukum Disi- Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (25/9)
plin Militer. DPR dan pemerintah sepakat
dalam UU ini adanya perluasan Pembahasan UU JPH mengalami
p en g e r t i a n penambahan waktu hingga lima kali
s a k s i m e nj a di masa siding. Lamanya pembahasan
siapa saja yang dikarenakan sikap kehati-hatian
keterangannya DPR dan perbedaan persepsi antara
terkait dengan DPR dengan Pemerintah terhadap
t in dak p i dan a beberapa substansi di dalam RUU
m e nur ut yang memerlukan pendalaman
K e p u t u s a n serta penyamaan persepsi.
L e m b a g a
P e r l in d un g a n UU JPH ini merupakan langkah-
Saksi dan Korban langkah penerapan prinsip-prinsip
(LPSK), walaupun syariah ke dalam hukum positif,
tidak ia dengar, dimana negara memiliki peran dan
tidak ia lihat, dan harus hadir memberikan pelayanan,
tidak ia alami perlindungan, dan jaminan kepada
sendiri. Disamping seluruh rakyat Indonesia. Apabila hal
itu penghargaan ini dapat diimplementasikan dengan
terhadap saksi sungguh-sungguh, maka hakekat
j u ga m e n ja d i perlindungan dan jaminan akan
perhatian. kita rasakan ketika mengonsumsi
produk.
UU ini akan
menjamin peng- UU ini juga memberikan adanya
hargaan bagi Saksi kepastian hukum dan jaminan
yang bekerja sama halal bagi konsumen, khususnya
dengan penegak masyarakat Islam sebagai konsumen
Hukum Disiplin Militer yang saat hukum. Dalam kondisi tertentu sak- terbesar di Indonesia. Sehingga,
ini diatur dalam Undang-Undang si akan dibantu mendapat identitas perlu adanya tindakan preventif
Nomor 26 Tahun 1997 tentang baru dan tempat kediaman semen- terhadap setiap produk berlabel
Hukum Disiplin Prajurit ABRI sudah tara atau tempat kediaman baru, halal, namun ketika diperiksa
tidak sesuai lagi dengan perkem- mendapat pendampingan di persi- ternyata tidak halal.
bangan-perkembangan yang terjadi dangan, serta hak-hak lainnya.
di dalam lingkungan TNI sehingga Selain itu, UU ini sebagai landasan
perlu perubahan. Sementara Pemerintah menya- pengawasan terhadap produksi dan
ta kan dengan disahkannya revisi peredaran produk di pasar domestik

Dengan disahkannya UU Hukum UU ini pada 25 September 2014 yang semakin sulit dikontrol akibat
Disiplin Militer pada 24 September diharapkan peran publik dalam me- meningkatnya teknologi pangan,
2014 lalu, diharapkan dapat men- ngungkap tindak pidana meningkat. rekayasa genetik, bioteknologi,
jadi landasan hukum dalam mem- dan proses kimia biologis, serta
berikan pembinaan dan menjamin Karena UU ini menumbuhkan sebagai landasan hukum tentang
hak dari militer dan pimpinan dalam partisipasi masyarakat dalam sistem informasi produk halal yang
pembinaan disiplin dari sistem kemi- mengungkap tindak pidana dengan dijadikan pedoman bagi pelaku
literan di Indonesia. menciptakan iklim yang kondusif usaha dan masyarakat.
bagi setiap orang yang hendak
Undang-Undang Hukum Disiplin melaporkan kepada penegak hukum Diharapkan, dengan adanya UU
Militer ini bersifat lex specialis dari mengenai hal-hal dan bukti tindak ini, dapat memberikan rasa nyaman,
peraturan militer di Indonesia. pidana yang diketahuinya. keamanan dan keselamatan kepada

40 PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014