Page 43 - MAJALAH 118
P. 43

strategis tersebut menjadikan In-  dalam mengonservasi tanah dan air  menjadi kegiatan bersama seluruh
            donesia memiliki keunggulan serta  akan berakibat pada degradasi ke-  komponen  masyarakat  sehingga
            sekaligus ketergantungan yang  suburan tanah dan penurunan fung-    dapat menjadi just culture seluruh
            tinggi terhadap sektor kelautan.  si hutan serta kawasan pertanian.  lapisan.

              Disamping itu, potensi sumber     Bila konservasi dilakukan dengan   Definisi Pencarian dan pertolongan
            daya alam di wilayah laut,baik yang  tidak  tepat,    maka  akhirnya  mengandung arti sebagai segala
            hayati ataupun non hayati, sangat  berdampak pula pada menurunnya  usaha mencari, menolong, dan
            melimpah dan bermanfaat bagi  produksi berbagai komoditas  menyelamatkan manusia yang
            kelangsungan hidup masyarakat.  hasil hutan dan pangan. Dengan  berada dalam bencana. antara lain
            Potensi tersebut termasuk sumber  begitu, kedaulatan, ketahanan, dan  untuk melakukan pencarian, secara
            daya yang diperoleh dari dasar laut  kemandirian pangan nasional akan  tepat, aman terpadu dengan SDM
            dan  tanah  di  bawahnya,  kolom  ikut terganggu.                   yang memiliki kompetensi dan
            air dan permukaan laut, termasuk                                    profesional.
            wilayah pesisir dan pulau-pulau  14. UU tentang Peternakan dan
            kecil. Sangat logis jika pemanfaatan   Kesehatan Hewan                Didalam penyelenggaraan pen-
            laut dijadikan tumpuan bagi                                         carian dan pertolongan negara ber-
            pembangunan ekonomi nasional.       U nd a ng - U nd a ng  t e n t a ng  tanggung jawab menyusun rencana
                                              Peternakan dan Kesehatan Hewan  induk pertolongan, SDM, kelem-
            13.  UU tentang Konservasi Tanah  yang disahkan DPR 24 September  bagaan, sarana dan prasarana, pen-
                dan Air                       2014 adalah  UU tentang perubahan  danaan, ataupun terkait kerjasama
                                              atas UU Nomor 18 Tahun 2009 dan  internasional.
              UU tentang Konservasi Tanah dan  merupakan usul inisiatif DPR.
            Air  (KTA) merupakan inisiatif DPR                                    Penyelenggaran operasi penca-
            RI yang pembahasannya dilakukan     Perubahan atas UU Nomor 18  rian dan pertolongan dilakukan
            secara lintas sektoral dengan  Tahun 2009 tentang Perternakan  terhadap berbagai kecelakaan kapa
            beberapa kementerian, dengan  dan Kesehatan Hewan dimaksudkan  baik laut, udara, ataupun bencana
            leading sektor dari Kementerian  agar penyelenggaraan peternakan  tanggap darurat dan kondisi yang
            Kehutanan.                        dan kesehatan hewan dapat  membahayakan manusia serta siaga
                                              mencapai tujuan yang diharapkan,  pertolongan.
              Selama ini sebetulnya sudah  yaitu mengelola sumber daya hewan
            ada Undang-Undang  Nomor 7  secara bermartabat, bertanggung           Pemerintah  bertanggung jawab
            Tahun 2004 tentang Sumber Daya  jawab, dan berkelanjutan untuk  terhadap penyediaan SDM di bidang
            Air. Namun, UU ini dinilai hanya  sebesar-besarnya kemakmuran  pencarian dan pertolongan guna
            mengatur air di permukaan (blue  rakyat.                            mewujudkan SDM yang profesional,
            water). Sementara, UU KTA yang                                      disiplin, berintegritas melalui
            baru disahkan ini, mengatur lebih   Penyelenggaraan Peternakan dan  pendidikan dan pelatihan serta
            khusus pada prilaku konservasi  Kesehatan Hewan yang telah diatur  kompetensi yang ada. Pemerintah
            tanah dan air yang dilakukan  dalam UU Nomor 18 Tahun 2009  harus membentuk badan nasional
            pemerintah maupun masyarakat  tentang Perternakan dan Kesehatan  pencarian dan pertolongan yang
            dalam konsteks kesuburan tanah.  terkait dengan pemasukan benih,  merupakan lembaga pemerintah
            Dan UU ini tentu mengikat semua  bibit, bakalan, dan ternak ruminansia  non kementerian dan bertanggung
            kalangan, tidak saja pemerintah dan  indukan, serta pencegahan penyakit  jawab kepada presiden.
            masyarakat, tapi juga pihak swasta.  hewan belum mencapai hasil yang
                                              optimal.                            UU  yang disahkan Dewan 16 Sep-
              UU ini sendiri sejalan dengan kes-                                tember 2014 ini memberikan ruang
            epakatan hasil Konvensi PBB tentang   DPR minta kepada pemerintah  keterlibatan dan  peran serta ma-
            Penanggulangan  Penggurunan/      untuk segera mensosialisasikan UU  syarakat dalam rangka menyeleng-
            degradasi lahan yang ditetapkan  ini dan segera menerbitkan  empat  garan pencarian dan pertolongan,
            dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro  Peraturan Menteri sebagaimana  perseorangan, kelompok, badan
            1992 dan dimantapkan pada KTT  diamanatkan UU ini.                  usaha ataupun organisasi kema-
            Bumi di Johanesburg 2002, serta                                     syarakatan yang sesuai prosedur
            KTT Rio+20 di Rio Janeiro 2012,” im-  15. UU tentang Pencarian dan  keselamatan yang ditetapkan oleh
            buh Ibnu.                             Pertolongan                   BASARNAS.
              Konservasi tanah dan air yang se-  UU tentang Pencarian  dan  16. UU tentang Perasuransian
            lama ini dilakukan belum sistematis  Pertolongan  merupakan UU  Ini-
            dan terintegrasi dengan baik. Bah-  siatif DPR. UU ini mengandung     Rapat Paripurna, Selasa (23/09)
            kan, teknik dan metode yang salah  makna pencarian dan pertolongan  menyetujui dan mengesahkan


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 118 TH. XLIV, 2014  43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48