Page 4 - MAJALAH 180
P. 4
PR OL OG
R UMAH RAKYAT
Meracik Resep Mujarab
Penawar Defisit BPJS Kesehatan
Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu anggaran kepada masyarakat.
Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak pernah keluar dari persoalan. Wakil Ketua Komisi IX
Masalah krusial sejak pelaksanaan program adalah inkosistensi DPR RI Nihayatul Wafiroh
antara tingkat pendapatan iuran denga biaya kesehatan (atau menggatakan upaya meredam
biaya klaim) yang disebut mismatch. defisit tidak cukup diatasi
dengan menaiki iuran peserta.
Butuh intervensi sistematik
yang harus dilakukan secara
TAHUN di masyarakat yang merasa simultan. Intervensi bukan
ini, Badan keberatan dengan keputusan hanya merombak iuran tetapi
Penye- pemerintah menaikan iuran. juga upaya-upaya lain yang
lenggara Sehingga menjadi kewajiban bagi harus dilakukan.
Jaminan DPR RI untuk menindaklanjuti Wakil Ketua Komisi IX
Sosial (BPJS) keresahan yang terjadi di DPR RI Ansory Siregar
Kesehatan masyarakat. Sebagai representasi mengatakan menaikan iuran
akan dari rakyat, DPR RI meminta BPJS bukanlah solusi, tetapi
mengalami pemerintah untuk mencari solusi pemerintah diminta bijak untuk
defisit sebesar Rp 32 triliun. dalam menekan defisit BPJS memperbaiki manajemen BPJS.
Penyakit kronis ‘defisit’ Kesehatan tanpa membebankan Karena itu, perlu ada langkah
pada JKN ini berimplikasi
pada perubahan pola praktik
pelayanan kesehatan, pasokan Iuran BPJS Kesehatan Naik
fasilitas kesehatan dan obat
serta penurunan kualitas
layanan kesehatan sehingga
memicu ketidakpuasan pada
pelaksanan JKN hingga Kelas I Kelas II Kelas III
penerima manfaat. Rp 160.000 Rp 110.000 Rp 42.000
Merespon masalah ini,
pemerintah mengeluarkan
Peraturan Presiden (Perpres)
No 75 Tahun 2019 yang berisi Rp 80.000 Rp 51.000 Rp 25.500
tentang besaran iuran BPJS
Kesehatan yang berlaku mulai *per bulan per jiwa *Berlaku 1 Januari 2020
1 Januari 2020 guna menutupi
defisit. Berdasarakan Perpres,
besaran iuran BPJS Kesehatan Masalah Defisit Rp 32,8 T
mencapai dua kali lipat dari
tarif saat ini. Kelas III mandiri Rp 19,4 T
naik dari Rp 25.500 menjadi Rp Rp 13,8 T
42.000; Kelas II naik dari Rp Rp 9,4 T
51.000 menjadi Rp 110.000 dan Rp 1,9 T Rp 6,7 T
Kelas I dari Rp 80.000 menajdi
Rp 160.000. Setelah Pepres di
teken Presiden pada 24 Oktober 2014 2015 2016 2017 2018 2019
lalu, pro kontra bermunculan
4 PARLEMENTARIA EDISI 180 TH. 2019
