Page 9 - MAJALAH 180
P. 9
LAPORAN UTAMA
Kesehatan sebagai program perlu ada langkah preventif jawab dalam mencari
unggulan pemerintah jangan sebelum pemerintah secara legal solusi pendanaan lain agar
sampai tercederai dengan naiknya mengeluarkan perpres kenaikan permasalahan di BPJS ini tidak
premi kelas III. Ia menegaskan, tarif BPJS. membebani rakyat. Sehingga
Pemerintah harus mencari cara “Kunci penyelesaian diperlukan sinergi yang
untuk menggratiskan, bukan defisit BPJS Kesehatan baik dari seluruh komponen
malah menaikkan iuran kepada bukan menaikkan iuran yang agar persoalan ini tidak
peserta BPJS Kesehatan. Ia setuju dibebankan pada peserta. menempatkan rakyat sebagai
dengan Menteri Kesehatan Tetapi perbaikan manajemen pihak yang menanggung beban.
Terawan Agus Putranto yang BPJS, kepesertaan, termasuk Ansory juga mengajak
tengah berusaha mencari cara skema pendanaan dari negara. pemerintah turut serta aktif
agar tidak menaikkan iuran BPJS Fraksi PKS mendesak BPJS dalam menggalakkan pola hidup
Kesehatan. Bahkan sudah berkirim Kesehatan segera menyelesaikan sehat di masyarakat untuk
surat ke Mensesneg. tunggakan klaim rumah sakit mencegah masyarakat terkena
Ansory menambahkan,
Fraksi PKS DPR RI mendorong
agar Menkes terus melakukan
langkah-langkah yang diperlukan.
Tujuannya mencari pembiayaan TANGGUNG JAWAB
terhadap selisih kenaikan iuran PEMERINTAH TERHADAP
JKN bagi PBPU dan BP kelas III
selambat-lambatnya pada 31 ASPEK DASAR KESEHATAN
Desember 2019. YAITU PERHATIAN YANG
Tak hanya itu, pihaknya juga LEBIH BESAR PADA ASPEK
mendesak BPJS Kesehatan dan
Kemenkes untuk memfinalisasi PROMOTIF PREVENTIF
data terhadap sisa data PBI APBN DENGAN MENGGALAKKAN
bermasalah hasil audit dengan
tujuan tertentu atas aset Jaminan PROGRAM HIDUP SEHAT
Sosial Kesehatan tahun 2018 oleh
BPKP, selambat-lambatnya akhir Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Ansory Siregar
November 2019.
“Fraksi PKS mendesak BPJS Foto: Jaka/JK
kesehatan dan Kementerian
Kesehatan untuk memfinalisasi
data cleansing terhadap sisa data di seluruh Indonesia,” terang penyakit. Aspek preventif ini juga
PBI APBN bermasalah hasil audit Ansory. harus ditanamkan dalam pola
dengan tujuan tertentu atas Ansory meyakini jika hidup di masyarakat.
aset jaminan sosial kesehatan manajemen BPJS diperbaiki, “Tanggung jawab pemerintah
tahun 2018 oleh BPKP selambat- maka akan menjadi salah satu terhadap aspek dasar kesehatan
lambatnya akhir November jalan keluar untuk menyelesaikan yaitu perhatian yang lebih besar
2019. Karena menurut kami defisit anggaran yang terjadi. pada aspek promotif preventif
kenaikan iuran BPJS tanpa adanya Karena jika membenani dengan menggalakkan program
perpecahan proses pembenahan masyrakat bukanlah jalan yang hidup sehat,” pungkasnya.
dan pemilahan data kepesertaan baik untuk menyelesaikan Selain itu, Kemenkes juga
dapat dipastikan akan membebani persoalan. Terlebih, iuran yang didesak untuk meningkatkan
masyarakat,” tuturnya. baru ini dirasa cukup berat bagi jumlah tempat tidur kelas III di
masyarakat kelas menengah ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat
PERBAIKAN MANAJEMEN BPJS bawah. lanjut atau FKRTL. Pasalnya
Menaikan iuran BPJS bukanlah Tak hanya Pemerintah Pusat, hingga kini jumlah tempat tidur
solusi, tetapi pemerintah diminta tandas legislator dapil Sumatera yang disediakan cukup terbatas.
bijak untuk memperbaiki Utara III itu, Pemerintah Daerah Sehingga dari segi perlayanan pun
manajemen BPJS. Karena itu, pun juga diminta bertanggung harus diperbaiki. l hs/es
TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 9
