Page 7 - MAJALAH 180
P. 7
LAPORAN UTAMA
pada Kementerian Kesehatan
(Kemenkes), BPJS Kesehatan dan
Dewan Jaminan Sosial Nasional
SELAIN ITU, KENAIKAN
(DJSN) agar mengkaji ulang
IURAN HARUS DIIKUTI kenaikan iuran BPJS Kesehatan
DENGAN PENINGKATAN Kelas III.
Nini minta Pemerintah
KUALITAS PELAYANAN
mematuhi keputusan bersama
KESEHATAN. KITA TIDAK hasil rapat gabungan DPR RI
MAU KALAU HANYA NAIK dan Pemerintah terkait masalah
tersebut pada 2 September 2019
SAJA UNTUK MENUTUPI
yang lalu. “Saya merasa rapat di
KEKURANGAN TAPI Komisi IX DPR RI ini tidak ada
TIDAK ADA PERBAIKAN harganya sama sekali. Karena
seluruh keputusan-keputusan
DALAM HAL PELAYANAN
itu sudah tidak dijalankan oleh
pemerintah, terutama Kemenkes
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Nihayatul Wafiroh dan BPJS Kesehatan,” kata Ninik.
Ketua DPP Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini menyebut
Foto: Jaka/JK hasil rapat gabungan Komisi
IX DPR RI dengan beberapa
kementerian pada 2 September
belum valid, verifikasi data BPJS perlu menggali sumber- 2019 menyatakan menolak
faktual PBI belum dilakukan sumber potensial pendanaan kenaikan premi BPJS Kesehatan
secara optimal, cakupan baru untuk memperluas ruang Mandiri Kelas III. Saat itu
pendistribusian kartu JKN-KIS fiskal. Misalnya, menjemput Komisi IX DPR RI juga meminta
belum sempurna. bola perusahaan yang belum pemerintah untuk melakukan
“Sebelum rencana kenaikan mendaftarkan karyawannya. perbaikan sistem kepesertaan
iuran JKN-KIS berlaku, “Namun, tidak hanya dan manajemen iuran, termasuk
pemerintah dan BPJS bidang mendorong jumlah peserta, kolektabilitas iuran dan
Kesehatan seharusnya terlebih BPJS bidang Kesehatan percepatan data cleansing.
dulu membersihkan data PBI. harus mampu memastikan “Ini zalim pak, kasian
Sejumlah warga mampu masih peserta konsisten dalam masyarakat, tolong jangan
masuk data PBI, padahal membayar iuran. Sistem dinaikan iuran BPJS kelas III
banyak warga miskin dan tidak inilah yang harus segera pak. Kita sudah keliling hampir
mampu justru tak tercakup dibangun. Selain itu, kenaikan ke seluruh Indonesia, itu
dalam PBI,” ungkapnya. iuran harus diikuti dengan masyarakat yang kita hadapi.
Untuk itu, BPJS perlu peningkatan kualitas pelayanan Mereka bayar karena dia sakit.
melakukan updating dalam kesehatan. Kita tidak mau Setelah sembuh tidak bayar lagi,
penetuan kepesertaan PBI, kalau hanya naik saja untuk kenapa? Karena dia tidak ada
mambangun sistem dan tata menutupi kekurangan tapi uang,” jelasnya
kelola targeting kepesertaan tidak ada perbaikan dalam hal Terakhir, Ia mengatakan
PBI, menyelaraskan klausul pelayanan,”ujarnya. orientasi kerja dibidang
wajib kepesertaan JKN dengan kesehatan bukan lagi hanya
berbagai layanan publik KAJI ULANG KENAIKAN IURAN mengobati yang sakit,
dan sistem administrasi BPJS KESEHATAN KELAS III tetapi harus diarahkan pada
kependudukan, membangun Namun, untuk kelas III mandiri, pencegahan dan promotif. Untuk
sistem dan tata kelola JKN Nini dan Angota Komisi IX DPR itu, menurut Nini, Menkes perlu
serta mengintegrasikan data RI lainnya tetap konsisten dan melakukan langkah-langkah
kependudukan dengan data tidak menyepakati kenaikan pembaharuan yang inovasi dalam
kepesertaan JKN. iuran kelas III mandiri. Ia rangka mengedukasi masyarakat
Selain itu, menurut Nini, meminta Pemerintah terutama untuk hidup sehat. l rnm/es
TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 7
