Page 12 - MAJALAH 180
P. 12
LAPORAN UTAMA
Polemik Iuran BPJS, Suroso kepada Parlementaria.
Imam yakin bahwa Menkes
Tantangan Menkes Baru akan memberikan solusi pada
penyelesaian defisit anggaran ini,
namun sebagai legislator ia pun
mempersilahkan kepada jajaran
pemerintah untuk senantiasa
Presiden Joko Widodo Sebagai representasi dari rakyat, berkonsultasi dengan DPR RI dalam
resmi menaikkan iuran Badan DPR RI meminta pemerintah hal pencarian solusi yang win-win
solution.
Penyelenggara Jaminan Sosial untuk mencari solusi dalam Imam Suroso mengingatkan
menekan defisit BPJS tanpa
(BPJS) Kesehatan sebesar 100 membebankan anggaran kepada agar terobosan itu mesti
persen pada Kamis 2 Oktober masyarakat. mempertimbangkan dampak
2019. Dikabarkan bahwa Anggota Komisi IX DPR menyeluruh. Terlebih Kementerian
kenaikan iuran itu berlaku Imam Suroso berharap Menteri Kesehatan pada tahun 2020
mendapat pagu anggaran Rp
Kesehatan yang baru saja
bagi Peserta Bukan Penerima dilantik, Terawan Agus Putranto 57,4 triliun sehingga anggaran
Upah (PBPU) dan Peserta mampu membuat inovasi dalam tersebut dirasa optimal dalam
Pukan Pekerja. penyelesaian defisit BPJS ini menghasilkan sumbangsih
tanpa membebankannya pada pemikiran guna atasi defisit BPJS
masyarakat. Pasalnya, sosok Kesehatan ini.
Menkes yang baru ini sebelumnya “Dengan anggaran Kemenkes
ADAPUN dikenal dengan penghasil sebesar Rp 57,4 triliun pada
aturan tersebut terobosan yang bermanfaat bagi 2020, DPR berharap Kemenkes
tertuang dalam dunia kesehatan. mampu menjaga keberlangsungan
Peraturan “Pak Terawan ini kan kaya akan
Presiden terobosan dari sejak sebelum
(Perpres) Nomor menjadi menteri. Bahkan Pak
75 Tahun Jokowi juga mengangkat beliau
2019 tentang karena hal itu. Jadi saya harap
Perubahan Atas pak Menkes terus membuat
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun terobosan positif bersama
2018 tentang Jaminan Kesehatan. jajarannya,” kata Imam
Kenaikan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas dan
kesinambungan program jaminan
kesehatan sehingga perlu dilakukan Anggota Komisi IX DPR RI
penyesuaian beberapa ketentuan Imam Suroso. Foto: Jaka/JK
dalam Perpres tersebut. Dalam
peraturan tersebut terdapat
penjelasan mengenai kenaikan iuran
BPJS Kesehatan sebesar 100
persen terangkum dalam Pasal
34 Perpres Nomor 75 Tahun
2019.
Usai terbitnya Perpres
tersebut, pro kontra
bermunculan di masyarakat
yang merasa keberatan dengan
kenaikan iuran ini. Sehingga
menjadi wajib bagi DPR RI untuk
menindaklanjuti keresahan
yang terjadi di masyarakat ini.
12 PARLEMENTARIA EDISI 180 TH. 2019
