Page 17 - MAJALAH 180
P. 17
PENGA WASAN
dengan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah APALAGI TAHUN DEPAN
Tertinggal dan Transmigrasi ADA PILKADA SERENTAK,
(Kemendes PDTT), serta
Kepolisian, untuk menelusuri (DANA DESA) INI BISA JADI
Desa Siluman dan jumlah Dana ATM (ANJUNGAN TUNAI
Desa yang sudah mengalir MANDIRI), APALAGI KEPALA
ke desa-desa. Menurutnya
langkah-langkah preventif dan DAERAH YANG INCUMBENT.
penindakan memang harus KITA HARAP SEMUA
segera dilakukan. JAJARAN MENGECEK
Ia menjelaskan lahirnya
Undang-Undang Nomor 6 KEMBALI TATA KELOLA
Tahun 2014 tentang Desa, tidak DANA DESA
bisa dilepaskan dari keinginan
Negara memperkuat peran dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
fungsi Desa dalam mata rantai Achmad Hatari
pembangunan. Tujuannya
Foto: Arief/JK
yaitu meningkatkan pelayanan
publik di desa, mengentaskan
kemiskinan, memajukan
perekonomian desa, mengatasi “Apalagi tahun depan ada bupati mencatat itu sebagai
kesenjangan pembangunan Pilkada serentak, (Dana Desa) desa, kita bisa bayangkan
antar desa, serta memperkuat ini bisa jadi ATM (Anjungan berapa banyak anggaran
masyarakat desa sebagai subjek Tunai Mandiri), apalagi kepala kita yang sudah turun
dari pembangunan. daerah yang incumbent. Kita selama bertahun-tahun ini
“Hal ini menggambarkan harap semua jajaran mengecek dihabiskan,” jelas Politisi
adanya keinginan kuat untuk kembali tata kelola Dana Desa. Fraksi Partai NasDem ini.
mempercepat pembangunan Paling tidak Pak Menteri Di lain sisi, Anggota
ekonomi, tidak hanya bisa me-minimize pola yang Komisi V DPR RI Tamanuri
pembangunan fisik tetapi juga kacau balau ini,” kata Hatari menyebut bahwa perlu adanya
pemberdayaan masyarakat saat raker bersama Menteri evaluasi menyeluruh terhadap
Desa, guna meningkatkan Perencanaan Pembangunan pendataan desa-desa yang
kesejahteraan masyarakat Desa. Nasional (PPN)/Kepala ada di seluruh Indonesia.
Dana Desa ini dianggarkan Bappenas di Gedung Nusantara Pendataan ini agar tak ada
setiap tahun dalam APBN yang I, Senayan, Jakarta. lagi sebuah desa yang dicap
diberikan kepada setiap desa Banyaknya desa-desa sebagai desa fiktif bahkan
sebagai salah satu sumber yang bermunculan, serta desa siluman. Menurutnya,
pendapatan desa,” urainya. temuan mengenai desa tak desa-desa yang disebut fiktif
Sementara itu, Wakil berpenghuni tentu dapat hanyalah desa yang kurang
Ketua Komisi XI DPR RI merugikan keuangan negara. memenuhi administrasi
Achmad Hatari mendesak Legislator daerah pemilihan sebagai desa resmi. Salah satu
perlunya perhatian serius dari (dapil) Maluku Utara ini indikatornya menurut dia,
pemerintah untuk mengusut mencontohkan salah satu desa yakni kurangnya penduduk
adanya desa fiktif ini. Terlebih, yang tidak memiliki penghuni, dalam desa tersebut.
pada tahun depan terdapat namun tercatat dalam data “Kemudian kita perlu evaluasi
sekitar 270 kabupaten/kota juga pemerintah kabupaten bagi desa-desa namanya itu,
akan melaksanakan Pilkada setempat. bukan hantu, bukan. Desa
serentak. Menurutnya, jika “Saya kebetulan tahu persis hantu hantuan mungkin ada
Dana Desa tidak bisa dikelola di Halmahera Selatan, ada karena dia hanya ada 50-100
dengan baik, ia khawatir akan pulau-pulau kecil yang tidak kepala keluarga (KK),” ungkap
semakin kacau. berpenghuni. Tetapi kalau Tamanuri. l er/es
TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 17
